TANJUNG SELOR - Menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) terus melakukan evaluasi sejumlah kinerja pembangunan yang dilaksanakan di provinsi termuda Indonesia ini.
Wakil Ketua DPRD Kaltara, Andi Hamzah mengatakan, untuk di 2020 ini, pihaknya tidak memilih-milih sektor apa yang menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti. Artinya, semua sektor yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat umum menjadi prioritas pembangunan ke depan.
"Kita mulai di tahun 2020 ini dan akan berlanjut seterusnya. Kalau dulu mungkin ada skala prioritas, tapi sekarang semua penting (prioritas)," ujarnya kepada Radar Kaltara saat dikonfirmasi, Sabtu (4/1).
Politisi Partai Gerindra ini menyebutkan, di tahun 2019 lalu pihaknya sudah mendapatkan data-data soal kebutuhan masyarakat di provinsi ke-34 ini. Termasuk melihat dan memetakan apa yang menjadi kelemahan pada pembangunan yang telah dilakukan selama ini.
Itu dilakukan pada akhir tahun 2019 lalu, pihaknya sudah turun melalui masing-masing komisi untuk meninjau ke lapangan secara langsung guna melihat kondisi riil. Mulai dari fasilitas pendidikan, kesehatan, lembaga pemasyarakatan (lapas) hingga fasilitas umum lainnya.
"Tentunya yang kita tinjau itu yang menjadi ranah provinsi. Di situ kita melihat dan berkomunikasi langsung untuk mengetahui apa kendalanya selama ini," jelasnya.
Semua hal yang masuk dalam lingkup kebutuhan masyarakat di Kaltara ini, tidak ada yang dipilih-pilih untuk ditindaklanjuti. Semuanya harus diperlakukan sama, mulai dari pembangunan di perkotaan hingga ke perdesaan, pedalaman dan perbatasan.
Ia mengakui, sejauh ini masih banyak infrastruktur di wilayah Kaltara yang masih perlu ditingkatkan, salah satunya infrastruktur jalan di perbatasan dan pedalaman. Kondisinya masih banyak yang baru pembukaan tahap awal.
"Intinya kita akan terus memperjuangkan kebutuhan masyarakat di Kaltara ini. Kita ini provinsi perbatasan, jadi sangat perlu untuk diperkuat dari sejumlah sektor. Tidak bisa jika kita lihat dari sektor-sektor tertentu saja," tegasnya.
Sebelumnya, Gubernur Kaltara, Dr. H. Irianto Lambrie mengatakan, pembangunan infrastruktur di perbatasan, salah satunya jalan dari Malinau ke Krayan. Jalan itu akan dilanjutkan sampai dengan selesai.
Irianto menargetkan, pekerjaan yang dilakukan secara multiyears itu akan rampung pada tahun 2021 mendatang. Ini sesuai dengan pernyataan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR).
Saat ini, jalan penghubung antar kabupaten (Malinau dan Nunukan) tersebut sudah tembus. Namun, baru sebatas pembukaan tahap awal dengan kondisi yang masih berbahaya. Selain gunung yang tinggi yang belum dipangkas, juga terdapat beberapa titik jurang yang cukup curam.
Selain itu, mantan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Timur (Kaltim) ini juga rencananya akan mengusulkan dilakukannya perpanjangan landasan pacu pada Bandara Juwata Tarakan yang terintegrasi dengan pelabuhan.
"Itu sudah menjadi catatan Presiden saat berkunjung ke sini (Kaltara) lalu. Itu nanti akan kita tindak lanjut secara tertulis. Meskipun sebelumnya sudah kita ajukan secara tertulis melalui Musrenbangnas," kata Irianto.
