MANAGED BY:
MINGGU
05 JULI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Sabtu, 04 Januari 2020 11:59
Isu Praktik KKN, Ganggu Roda Pemerintahan
TUGAS BARU: Tampak para ASN di lingkungan Pemkab Bulungan usai dilantik Bupati Bulungan, H.Sudjati, Kamis (2/1).

PROKAL.CO,

TANJUNG SELOR – Aparatur Sipil Negara (ASN) sering kali diterpa isu praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Termasuk pada ASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bulungan.

Bupati Bulungan, H. Sudjati memastikan ke depannya isu-isu tersebut dapat diredamnya. Pasalnya, adanya isu itu dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan yang tengah dinakhodainya. Apalagi, jika dari isu itu justru benar adanya. “Praktik KKN ini memang erat kaitannya pada ASN. Jadi, kami akan upayakan ke depan dapat benar-benar meredamnya,” ungkap Bupati.

Lanjutnya, upaya dalam meredam praktik KKN itu, pihaknya sejak dini menyiapkan calon-calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang profesional. Ditambah, pejabat yang juga memiliki nilai dasar, etika profesi dan bebas dari intervensi politik.

“Kami yakin dengan cara-cara itu sehingga ke depannya, ASN di Pemkab Bulungan ini benar bersih dari praktik KKN,” ujar pejabat nomor satu di Bumi Tenguyun ini.

Pihaknya pun menekankan terhadap ASN agar sekiranya dapat menjamin suatu akuntabilitas jabatannya. Dengan tujuan agar dari akuntabilitas jabatan itu sendiri. Yakni, ASN sejak dini dapat membantu pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

“Ya, khususnya dalam menyusun rumusan alternatif kebijakan yang memberikan solusi, mendorong kinerja staf untuk mencapai hasil kerja unit selaras dengan tujuan organisasi,” katanya.

Halaman:

BACA JUGA

Rabu, 02 September 2015 10:17

Lagi, Warga Belakang BRI Diciduk

<p><strong>&nbsp;TARAKAN &ndash;</strong> Beberapa kali lolos dari incaran…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers