Dermaga Ancam yang lebih dikenal dengan sebutan dermaga rakyat, sudah setahun pengelolaannya berada ‘di tangan’ Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bulungan. Lalu seperti mengenai fasilitas dan capaian pendapatan asli daerah (PAD)-nya. Berikut ulasannya.
RACHMAD RHOMADHANI
SEMPAT menjadi polemik berkepanjangan terkait pengelolaan dermaga rakyat yang ada di Desa Ardi Mulyo, Kecamatan Tanjung Palas Utara. Tak lain, karena saat itu antara pihak pemerintah desa (pemdes) setempat dan Dishub Bulungan tak kunjung menemui kata sepakat.
Sementara, mengenai bangunan fisik dermaga rakyat selama ini sudah digunakan sebagai tempat berlabuh kapal barang dan kapal feri. Akhirnya, Dishub Bulungan dengan cekatan mengambil alih sistem pengelolaannya. Tepatnya, pada awal 2019 lalu. Yaitu, dengan menempatkan dua sampai tiga orang petugas di lapangan untuk berjaga.
Dan saat ini sudah setahun dermaga rakyat ‘di tangan’ Dishub Bulungan. Dari pantauan penulis di lapangan, setahun berjalan ini memang tak ditampik bicara administrasi sudah berjalan cukup baik. Bahkan, adanya petugas Dishub yang berjaga itu membuat dermaga rakyat itu seolah kembali ‘hidup’.
Masyarakat yang biasa cukup sulit dalam mendapat informasi mengenai jadwal keberangkatan, dapat dengan mudahnya mengetahui secara detail. Selain dari informasi yang didapatkannya dari petugas jaga, yakni juga dari lembaran kertas yang ditempel pada dinding-dinding terminalnya.
Namun, mengenai fasilitas yang ada pada dermaga rakyat itu. Sejauh ini terlihat masih stagnan. Atau kondisinya masih sebagaimana saat awal diresmikannya dahulu. Tidak ada penambahan fasilitas yang menonjol dengan beralihnya pengelolaan ke Dishub Bulungan.
Kepala Dishub Bulungan, Hasan Pemma menuturkan bahwa memang sejauh ini pengelolaan yang dilakukannya itu masih belum cukup optimal. Hanya, menurutnya dengan adanya petugas jaga di dermaga rakyat. Hal itu, secara tak langsung dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi jadwal keberangkatan dan kemudahan lainnya.
“Kita berusaha agar dermaga itu tidak sekadar menjadi bangunan fisik. Melainkan, bagaimana dengan adanya petugas membuat dermaga itu tak kosong seperti selama ini,” ungkapnya saat ditemui di Kantor Bupati Bulungan, Kamis (2/2).
Lanjutnya, dengan beralihnya pengelolaan ke Dishub itu memang menurutnya cukup penting dalam menyoal PAD. Mengingat, sejauh ini dermaga rakyat itu ada, masih belum ada PAD yang didapat. Oleh karenanya, adanya petugas di lapangan menjadikan PAD itu tumbuh.
“Meski, capaian PAD-nya itu masih terbilang kecil. Yakni dibawah Rp 100 juta angkanya,” ujar pria yang pernah menjabat sebagai Kepala DPU-PR Bulungan ini.
Adanya PAD ini penting bagi daerah dan bangunan fisik dermaga rakyat itu sendiri. Karena dari PAD itu dapat membantu dalam perbaikan infrastruktur yang dianggap butuh perhatian. Untuk itu, pihaknya menekankan agar dalam capaian PAD dapat terus ada. Meski, dalam kata kecil setidaknya angka itu tidak menurun.
