KUNJUNGAN Presiden Joko Widodo ke Kalimantan Utara (Kaltara) memang telah usai. Namun ia membawa banyak catatan untuk dibawa ke pusat.
Gubernur Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie yang mendampingi mengungkap jika Presiden sempat menanyakan perkembangan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan oleh PT Kayan Hydro Energy (KHE).
PLTA Kayan juga direncanakan akan menyerap 70 persen tenaga kerja lokal dari 20.000 tenaga kerja.
“Laporan yang disampaikan kepada Presiden, PT KHE berencana akan membangun PLTA Kayan berkapasitas 9 ribu megawatt (MW) yang dirancang dalam 5 cascade (riam),” ujar Gubernur, kemarin (20/12).
Di mana, kegiatan tahap awal sampai penandatanganan joint venture investment agreement dengan Power China Group pada 13 April 2018 di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sudah dijalankan dengan kemajuan yang sangat pesat.
Adapun perizinan yang sudah dimiliki, di antaranya izin prinsip pembangunan PLTA di Sungai Kayan pada 2011. Lalu, izin lokasi pembangunan PLTA di Sungai Kayan (2012), izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) pada 2015, izin pengusahaan dan penggunaan sumber daya air (2016), juga perizinan lainnya yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dan lainnya.
Dalam upaya mempercepat realisasi pembangunannya sendiri, PT KHE telah melakukan sosialisasi dengan masyarakat setempat di depan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), pemerintah setempat dan lainnya.
PT KHE juga telah melakukan feasibility study yang dilaksanakan oleh Changjiang Institute of Survey, Planning, design and research bahwa PLTA Kayan akan dibangun sepanjang Sungai Kayan dengan membagi dalam 5 bendungan berkapasitas terpasang 9 ribu MW yang akan memproduksi tenaga listrik sebesar 36 TWh per tahun.
Untuk urusan AMDAL, PT KHE telah memiliki dokumen AMDAL dan telah memperoleh izin Gubernur Kaltara melalui SK Gubernur Kaltara No. 503/K.04/2014 tanggal 2 Januari 2014, dan SK Gubernur Kaltara No. 503/K.09/2014 tanggal 7 Januari 2014.
Dikabarkan pula, bahwa basic design dan detailed design PLTA Kayan I sudah selesai. Keduanya dibuat oleh konsultan Changjiang Survey, Planning, Design and Research Co, Ltd. Untuk PLTA Kayan II dan III, basic design PLTA sudah selesai, sementara detailed design PLTA dalam proses. Sementara untuk PLTA Kayan IV dan V, basic design PLTA-nya dalam proses.
Sekaitan dengan proses izin konstruksi sendiri, PT KHE melaporkan bahwa kini sedang dalam proses sertifikat desain dan izin konstruksi bendungan PLTA Kayan I di Balai Bendungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR).
Proses untuk memperolehnya, berupa kajian laporan dan data serta inspeksi lapangan dan diskusi sudah dilaksanakan dengan baik. Demikian pula kajian Balai Bendungan yang menjadi prasyarat sidang teknis Komisi Keamanan Bendungan (KKB).
Sidang teknis KKB telah dilaksanakan pada 25 April 2018, dan berjalan baik serta mendapatkan keputusan positif dari KKB. Kelanjutannya, berupa umpan balik dari KKB telah digunakan untuk memperbaiki laporan. Laporan tersebut sudah diperbaiki dan telah disampaikan untuk dikaji kembali oleh Balai Bendungan pada 27 Juni 2018. Sidang pleno pembahasan persetujuan design bendungan PLTA Kayan I sudah dilaksanakan pada 11 Oktober 2018.
Sekaitan dengan itu, revisi detailed design PLTA Kayan telah diajukan kepada KKB di Balai Bendungan pada akhir September 2019. Selain itu, sertifikat desain dan izin konstruksi PLTA Kayan akan diterbitkan Menteri PUPR atas rekomendasi Balai Bendungan.
Untuk land acquisition and resettlement action plan (LARAP), PT KHE telah selesai melakukan kajian studi relokasi Desa Long Lejuh dan Desa Long Pelban, Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan. Seluruh proses kajian ini tertuang dalam LARAP yang sudah selesai dikerjakan.
