NUNUKAN – Hari kedua kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kalimantan Utara (Kaltara) terdapat beberapa agenda. Salah satunya menjajal jalan perbatasan trans Kalimantan yang segera bisa digunakan masyarakat perbatasan, kemarin (19/12). Uniknya, Presiden Jokowi memilih untuk mengendarai sepeda motor custom miliknya saat meninjau jalan tersebut.

Dari Bandara Yuvai Semaring, Presiden Jokowi langsung mengendarai Kawasaki W175 yang telah dimodifikasi bergaya tracker tersebut. Sejumlah menteri tampak mengendarai sepeda motor juga, yaitu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie .

Moda sepeda motor sengaja dipilih oleh Presiden Jokowi untuk menjajal jalan perbatasan karena menurutnya sensasi akan berbeda jika ia menggunakan mobil. Dengan jaket merahnya, ayah dari Gibran Rakabuming Raka itu, menjajal jalan sejauh kurang lebih 11 kilometer.

"Ya bisa merasakan betul kalau pakai kendaraan (motor). Kalau pakai mobil ya rasanya akan beda," kata Presiden kepada awak media.

Presiden mengaku puas setelah menjajal jalan perbatasan tersebut. Menurutnya, perkembangan pembangunan jalan sudah sangat baik dan kini tinggal tahap penyelesaian sehingga bisa segera dilalui oleh masyarakat.

"Tinggal penyelesaian-penyelesaian. Ini sudah pengerasan, tadi ada yang masih tanah akan segera pengerasan, aspal masuk, sudah, mulus semuanya," ucapnya.

Hingga saat ini, jalan perbatasan yang telah selesai dibangun mencapai 966 kilometer. Presiden menyampaikan bahwa pemerintah akan terus menyelesaikan pembangunan jalan perbatasan Indonesia dengan negeri jiran.

"Ini adalah garis batas antara Indonesia dan Malaysia. Nunukan, dan di sebelah sana Sarawak. Kita harapkan nanti jalan-jalan yang sedang kita kerjakan ini akan segera kita selesaikan," ujarnya.

Kepala Negara kembali menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur jalan sebagai penghubung antarwilayah. Dengan dibangunnya akses konektivitas, lanjutnya, perekonomian di daerah tersebut bisa meningkat.

"Inilah pentingnya infrastruktur menghubungkan antara kabupaten dengan kabupaten sehingga ekonomi akan bisa berjalan karena ada mobilitas orang, mobilitas barang, mobilitas komoditas," jelasnya.

Untuk itulah pemerintah akan terus membangun infrastruktur, meskipun fokus konsentrasi kerja pemerintah lima tahun ke depan adalah pembangunan sumber daya manusia.

"Tetapi pembangunan infrastruktur tetap dilanjutkan karena memang banyak yang belum selesai. Terutama untuk jalan-jalan di wilayah-wilayah perbatasan. Tapi sudah hampir selesai kok, sudah 966 kilometer," paparnya.

Setelah membangun jalan sebagai infrastruktur dasar, kata Presiden, maka akan mudah untuk membangun infrastruktur yang lainnya seperti sekolah atau puskesmas. Dengan adanya jalan tersebut, masyarakat juga akan memiliki akses ke tempat-tempat lain.

"Kita beri contoh, misalnya ini di paling timur di Nduga. Orang sakit mau ke pusat kesehatan atau ke rumah sakit bisa 4 hari. Bagaimana kalau enggak dibangun infrastruktur itu?" katanya.

Sementara itu, Gubernur Kaltara Irianto Lambrie turut mendampingi Presiden. Setelah Kota Tarakan dan Nunukan, Presiden melanjutkan kunjungan kerjanya ke Kabupaten Malinau.

Sebelum lepas landas dari Bandara Internasional Juwata Kota Tarakan, Presiden terlebih dahulu melihat maket pembangunan Kaltara. Melanjutkan penerbangan di Kabupaten Nunukan, Presiden akan menghadiri prosesi penganugerahan gelar adat Dayak Lundayeh kepada Presiden RI.

“Selanjutnya Presiden meninjau proyek pembangunan jalan perbatasan menggunakan sepeda motor,” ungkap Gubernur.

Usai menjajal jalan Trans-Kalimantan, rombongan melanjutkan keberangkatan menuju Kabupaten Malinau, Presiden disambut oleh Tetua Adat Dayak Kenyah beserta 11 ketua suku yang ada di Kabupaten Malinau.

Saat di Malinau agenda Presiden dan rombongan santap siang bersama. Setelah itu, meninjau potensi hydro power melalui udara dengan menggunakan helikopter.

“Setibanya di Bandara RA Bessing, Presiden dan rombongan Ruang VIP Bandara RA Bessing. Di tempat ini, Presiden menerima presentasi dari pelaksana pembangunan PLTA Mentarang Induk,” jelasnya.

Dalam penjelasan singkatnya, diketahui bahwa PLTA Mentarang Induk akan dibangun di Sungai Mentarang di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara oleh PT. Kayan Hydropower Nusantara dengan kapasitas daya terpasang 1.375 MW. Saat ini tahapan pekerjaan berupa penyelesaian Study Kelayakan dan Detail Engineering Design (FS DED).

“PLTA ini dibangun dengan investasi senilai USD 3,75 miliar,” tutur Gubernur.

Dari penjelasan pelaksana, kata Gubernur, PLTA Mentarang Induk akan dibangun dengan tinggi bendungan sekitar 220 meter dan lebar 666 meter. Ini menjadikannya sebagai salah satu bendungan PLTA tertinggi di Indonesia.

“Harapannya, listrik yang dihasilkan akan mampu menyuplai kebutuhan listrik KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi dan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, juga ibu kota negara baru,” ungkapnya.

Lebih lanjut Gubernur menjelaskan, rencananya tahapan pra konstruksi dimulai tahun depan dengan membangun jalan sepanjang 9 kilometer. Selain itu, sejumlah perizinan juga akan dipercepat penyelesaiannya pada tahun depan. “Salah satunya, dokumen AMDAL dan ESHE. Juga tengah berdiskusi dengan Kementerian ESDM dan Kementerian PUPR untuk izin konstruksi bendungan. Pelaksana sendiri sudah memegang izin lokasi dan izin prinsip dari BKPM RI,” tutur Gubernur.

PRESIDEN DIANUGERAHI GELAR ADAT DAYAK LUNDAYEH

PRESIDEN Joko Widodo menerima anugerah gelar adat Dayak Lundayeh saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nunukan, Provinsi Kaltara, Kamis, 19 Desember. Sebelumnya, Presiden lepas landas dari Bandara Internasional Juwata, Kota Tarakan dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI-AU.

Setibanya di Bandara Yuvai Semaring, Kabupaten Nunukan, Presiden langsung disambut upacara adat. Setelah turun dari helikopter, Kepala Negara melakukan prosesi pemotongan rotan sebagai simbol memasuki wilayah adat Dayak Lundayeh.

Prosesi penganugerahan gelar adat kemudian dilakukan oleh 5 orang Kepala Adat Dayak Lundayeh dengan menyematkan atribut Dayak Lundayeh berupa sigar (topi adat), rompi (baju Talun dari kulit kayu), kalung manik, gelang, klupit (tas selempang), dan mandau/pelepet.

Kepala Adat kemudian menyerahkan surat keputusan nama adat dan aspirasi masyarakat kepada Presiden Jokowi. Tarian adat Arang Parisanang mengiringi prosesi penganugerahan gelar adat ini.

Adapun gelar adat yang diberikan kepada Presiden Jokowi yaitu Derayen Acang Aco. Gelar ini bermakna pemimpin besar yang mampu melakukan dan mengerahkan semua tenaga dan pikirannya untuk kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyatnya.

Presiden menilai gelar adat tersebut merupakan sebuah kehormatan bagi dirinya. Gelar adat tersebut diberikan kepada Presiden Jokowi karena ia merupakan presiden pertama yang datang ke wilayah tersebut.

"Saya kira ini sebuah kehormatan yang sangat baik yang diberikan kepada kita karena memang ini adalah presiden yang pertama yang datang ke perbatasan di sini, di Kecamatan Krayan," kata Presiden kepada awak media.

Gelar adat tersebut juga akan menambah motivasi Presiden Jokowi untuk terus membangun wilayah perbatasan. "Oh pasti (menambah motivasi membangun perbatasan)," tuturnya. (setneg/hms/nri)