TANJUNG SELOR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan evaluasi pemutakhiran data pemilihan pemilih Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 di Tanjung Selor, Rabu (18/12) malam.
Ketua KPU Kaltara, Suryanata Al Islami mengatakan, itu dilakukan sebagai bentuk konsolidasi mengenai kesiapan penyelenggara dalam memaksimalkan langkah pada proses pendataan pemilih untuk pemilihan serentak tahun 2020.
“Kita juga sudah diskusi dengan beberapa daerah yang kemarin diberikan penghargaan oleh KPU RI, karena dianggap lebih baik dalam mengolah data pemilihnya. Harapannya, itu dapat kami adopsi untuk digunakan di Kaltara,” katanya kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor, Kamis (19/12).
Termasuk juga dikonsolidasikan ke kabupaten/kota agar bisa sama-sama menerapkan sistem tersebut. Karena, sesungguhnya komando untuk pelaksanaan itu secara teknis di kabupaten/kota. Sebab nantinya ada dibentuk petugas pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih.
Jadi, sebelum masuk ke tahapan itu, pihaknya akan mengundan KPU kabupaten/kota, pertama untuk melakukan evaluasi data pemilih di pemilu 2019, berikutnya menyiapkan langkah persiapan untuk pelaksanaan pendataan data pemilih untuk pemilihan serentak 2020.
“Jadi langkah strategis apa yang dapat kita lakukan. Termasuk langkah strategis apa yang menurut teman-teman kabupaten/kota dapat dilakukan, itu juga akan kita minta masukkan,” sebutnya
Paling tidak, perlu disesuaikan dengan karakteristik daerahnya. “Jika ada langkah-langkah yang memang perlu dilakukan, itu akan dilaksanakan. Tentunya, ikhtiar maksimal dari KPU Kaltara dan kabupaten/kota yang ada di dalamnya, itu harus didukung oleh semua pihak,” tutur Suryanata.
“Tentu itu penting dalam rangka untuk menjadikan data pemilih kita bisa lenih akurat lagi. Makanya saya katakan, tahapan itu harus jadi perhatian semua pihak, termasuk dari masyarakat,” imbuhnya.
Dengan begitu, jika ada data pemilih yang ganda atau ada pemilih yang belum masuk daftar pemilih tetap (DPT) dapat segera ditindaklanjuti. Artinya, semakin banyak yang menjadikan ini perhatian bersama, maka akan semakin baik pula data pemilih yang ada.
Sejauh ini, yang menjadi catatan KPU yakni saat petugas melakukan coklit. Pada tahapan ini, masih ada masyarakat yang sudah pindah domisili tapi tidak melapor ke ke daerah awal. Termasuk juga saat ditemui sedang tidak ada di rumah. “Bahkan ada yang berulang-ulang didatangi, tapi tidak ada di rumah. Dan tidak ada juga pihak yang dapat kami minta keterangan soal keberadaan yang bersangkutan. Ini salah satunya yang mejadi hambatan kita di lapangan,” sebutnya.
Komisioner KPU Kaltara Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Maimunah mengatakan, pada kegiatan ini, akan dilakukan diskusi bersama dengan KPU kabupaten/kota. Dan dari kabupaten/kota juga diminta untuk menyiapkan daftar inventarisir masalah (DIM). “Itu yang akan kita bahas untuk mencari solusinya seperti apa. Pastinya, yang tau itu kabupaten/kota masing-masing,” sebutnya.
Permasalahan yang biasa terjadi itu disebutkannya lagi ada pada tahapan coklit. Biasanya, ada yang karena beranggapan sudah tahu dan menganggap kenal dengan masyarakat di wilayah itu, maka itu hanya dilakukan atau dikerjakan di atas meja. Jadi tidak sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang ada. Termasuk juga ada keragu-raguan dari petugas coklit untuk mencoret nama orang yang sebenarnya sudah tidak berdomisili lagi di daerah tersebut, di antaranya seperti yang sudah meninggal dunia. Akibatnya, ini yang menyebabkan membengkaknya data pemilih di Kaltara. (iwk/fly)
