TANJUNG SELOR – Menyikapi semakin rusaknya struktur pada Jembatan Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan saat ini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan selaku Lembaga Legislatif dalam hal ini pun angkat bicara.
Ketua DPRD Bulungan, Kilat mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan ada baiknya harus lebih peka terhadap segala permasalahan yang terjadi di masyarakat saat ini. Dan salah satunya mengenai kondisi pada Jembatan Salimbatu.
“Tapi, tetap kami sarankan dahulu, pemerintah harus dapat melihat apakah itu urgent ataupun tidaknya. Dan kalau memang itu masuk dalam kategori urgent sebagaimana keluhan yang muncul di masyarakat sejauh ini. Maka, ada baiknya segera disikapi ke depannya,’’ ungkapnya dalam wawancaranya dihadapan awak media Radar Kaltara usai menggelar sidang paripurna, kemarin (16/12).
Di sisi lain, pemerintah daerah pun dalam menjalankan roda pemerintahannya. Yang mana, terkadang ada sifat pembagian sistem program kerja yang masuk pada skala prioritas dan tidaknya. Oleh karenanya, Jembatan Salimbatu itu kembali masuk ke program prioritas lantaran bersifat urgent. Sehingga perbaikan pada titik-titik kerusakannya wajib sepatutnya untuk dilakukan.
“Ya, kita memang belum melihat secara langsung lebih detail kerusakanya seperti apa. Tapi, kalau memang itu masuk dalam kategori urgent. Maka, mengapa tidak diprioritaskan,’’ ujarnya.
Meski begitu, pemerintah daerah memang terkadang dalam menjalankan program harus terbentur dengan keterbatasan anggaran. Untuk itu, pihaknya pun tak menampiknya ada usulan dari masyarakat sendiri yang belum sepenuhnya dapat diperjuangkannya. Karena APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) terkadang tak mampu mengakomodirnya secara keseluruhan,
“Tapi, tetap jika bicara Jembatan Salimbatu yang konon kerusakannya semakin parah bila tak ada perbaikan. Maka, ini pun menjadi atensi kami ke depannya agar dapat dilakukan perbaikan langsung dari pemerintah. Ya, ini sebelum kerusakan itu benar-benar semakin parah nantinya,’’ tuturnya.
“Namun, tetap kami akan memonitor terus pada program-program lainnya di pemerintahan ini agar ke depan dapat berjalan dengan semakin baik. Artinya, tak hanya fokus pada satu titik itu saja. Melainkan, cakupannya pada seluruh wilayah di 10 kecamatan ini,’’sambungnya.
Sebelumnya, senada dikatakan Kepala Desa Salimbatu, Asnawi bahwa benar kondisi jembatan yang dibangun oleh Pemkab Bulungan dengan anggaran lebih dari Rp 28 miliar itu. Yang mana, memang strukturnya saat ini banyak yang rusak dan cukup parah.
“Ya, karena memang sejak awal digunakannya jembatan itu, pembangunannya belum sepenuhnya sempurna atau selesai 100 persen. Jadi, memang ada yang kondisinya cepat rusak seiring berjalannya waktu,’’ ungkapnya kepada Radar Kaltara saat ditemui di sela – sela dilangsungkannya aca Hari Jadi Salimbatu ke-288 dan HUT ke-103 Desa Salimbatu beberapa waktu lalu.
Dikatakannya juga, kondisi kerusakan ini pun tak ditampiknya bisa semakin parah dan beresiko tinggi tatkala secara terus-menerus dilalui berbagai mode kendaraan. Yaitu, bisa saja kerusakannya dapat semakin parah dan berisiko tinggi pada pengguna jalur tersebut.
“Cukup rawan memang saat melintas di jembatan itu. Apalagi ini kondisinya tidak pada saat ini terjadi kerusakannya. Melainkan, sejak beberapa tahun terakhir,’’ ujarnya. Sementara itu, Bupati Bulungan, H. Sudjati mengaku selama menjabat tetap konsisten memberikan perhatian kepada daerah – daerah yang tengah mengalami permasalahan. Dan salah satunya, di Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah ini.
“Tapi, benar apa yang dikatakan Kades Salimbatu tadi. Pemerintah ini tengah defisit anggaran. Jadi, memang usula-usulan yang masuk ke mejanya ataupun OPD terkadang belum direspons,’’ ungkapnya.
Namun, bukan berarti semua usulan yang ada tak direspons. Melainkan, permasalahan jalan yang selama ini menjadi polemik sudah diberikan ruang dalam perbaikan. “Tadi sudah dapat kita nikmati bagaimana perjalanan yang cukup mudah dilalui. Tak seperti beberapa tahun sebelumnya,’’ ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPU-PR) Adriani pun tak menampik perlunya kelanjutan penyempurnaan jembatan tersebut. Hanya, menurutnya dengan kondisi keuangan yang ada, maka pihaknya lebih memikirkan program lain yang tengah berjalan.
