TANJUNG SELOR – Polemik terhadap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Kayan di Peso, hingga kini masih terjadi. Padahal, pembangunan mega proyek ini dilakukan sebagai upaya untuk kebutuhan listrik, khususnya di Kalimantan Utara (Kaltara).
Manajer Kampanye Pangan, Air dan Ekosistem Esensial Eksekutif Nasional (Eknas) Walhi, Wahyu A Perdana mengatakan, dalam konteks pembangunan PLTA ini, seyogyanya pemerintah harus melihat perencanaan proyeknya. Sebab, di sini masih sangat dimungkinkan jika dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
"Potensi alam Kaltara ini kaya dan tidak harus bersanding, dengan industri ekstraktif. Karena kalau kemudian ekonominya hanya dihitung dari investasi besar, itu seakan-akan besar. Tapi patut dihitung juga bahwa masyarakat punya faktor produksi sendiri yang bergantung dengan alam," ujar Wahyu kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor, Senin (16/12).
Menurutnya, KLHS ini dilakukan agar yang diperhitungkan tidak hanya dampak lingkungan. Tapi juga seberapa besar masyarakatnya bergantung, baik ekonomi maupun sosial terhadap Sungai Kayan maupun Sungai Bahau.
Sebab, jika pendekatannya hanya pendekatan yang terkotak pada kawasan di mana PLTA itu dibangun, tentu itu tidak terhitung sampai dampaknya. Sementara, penting diingat dampaknya ini tidak hanya ke arah hulu, tapi juga ke arah hilir.
"Kami menyarankan, dalam konteks pemerintahan, pemprov penting meminta kepada pemerintah pusat untuk melakukann KLHS khusus untuk PLTA ini. Karena bagaimanapun, ketika nanti terjadi dampak, yang paling pertama menghadapi adalah pemerintah daerah, baik provnsi maupun kabupaten," katanya.
Dalam hal ini, seharusnya pemerintah pusat juga tanggung jawab untuk menyelesaikan semua proses administrasi, serta uji daya dukung dan daya tampung lingkungannya. Karena, tentu tidak bisa jika ini hanya dibebankan di daerah, karena proyek ini juga sifatnya skala luas.
Menurutnya, jika pemerintah mau memberi dana besar kepada Pemprov, Kaltara ini memiliki beberapa potensi mulai dari energi angin dan bisa juga solar cell atau pembangkit listrik tenaga matahari yang dalam konteks skala luasnya, Kaltara bisa menjadi percontohan buat daerah dan negara lain.
"Harus terbuka juga ke masyarakat, pembangunan PLTA itu untuk pembangunan apa saja, apakah untuk ke kota baru atau ke mana saja," tanyanya.
Untuk perencanaan ini, pihaknya sudah beberapa kali meminta untuk penyampaiannya. Hanya saja itu belum ada karena proyeknya belum dimulai. Padahal, sebelum itu dimulai justru baik jika dilakukan. Menurutnya, lebih penting itu bukan disampaikan atau ditunjukkan ke Walhi, tapi ke masyarakat.
"Atau paling mudah itu ke pemerintah desanya, agar mereka bisa menghitung dan tahu dokumen utamanya ada. Minimal itu sebagai bahan diskusi atau masyarakat bisa bersiap-siap. Kalau diserahkan dokumennya, kami percaya masyarakat bisa memahami itu," tuturnya.
Mengingat saat ini belum dimulai proses fisiknya, tentu masih ada kesempatan. Karena, nantinya akan lebih mahal lagi jika fisiknya sudah jalan. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan untuk dilakukan KLHS terhadap mega proyek ini.
Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, Norhayati Andris mengaku, pihaknya sangat mendukung adanya dilakukan KLHS secara khusus untuk antisipasi terjadinya dampak negatif dari aktifitas salah satu mega proyek di Kaltara ini.
"Tapi saya rasa untuk proyek besar seperti itu, tentu sudah menjadi suatu program utama bagi mereka. Termasuk juga amdal-nya," kata Politisi PDI Perjuangan ini.
Menurutnya, memang hal yang sangat diharapkan dari aktivitas besar seperti ini, harus memperhatikan dampak negatif yang dimungkinkan dapat ditimbulkan. Jangan sampai, di belakang hari terjadi sesuatu yang tidak diharapkan.
