Menurut Khairul, langkah pertama yakni cermat terhadap seluruh kebutuhan dan diurutkan menurut skala prioritas serta berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan sumber pendanaan lainnya.
“Kebijakan kami adalah anggaran berimbang. Artinya, antara pendapatan dan pengeluaran harus balance dan kami lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan pokok seperti gaji dan insentif ASN (apatur sipil negara) maupun non-ASN, operasional kantor dan sebagainya,” ungkap pria yang akrab disapa Pak Dokter ini, Jumat (13/12).
Dalam pengelolaan anggaran, Khairul juga lebih mengutamakan kebutuhan dasar seperti bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar di setiap rukun tetangga (RT) dan kelurahan, ketersediaan air bersih, penanganan banjir dan sampah. Anggaran juga digunakan seefisien dan sefektif mungkin untuk kegiatan maupun pekerjaan sarana dan prasarana yang berpotensi meningkatkan PAD.
“Setiap kegiatan proyek yang akan di-launching, harus meminta persetujuan kepala daerah, walaupun sudah tertulis di DPA (dokumen pelaksanaan anggaran) untuk memastikan setiap kegiatan proyek yang diluncurkan tersedia anggaran untuk pembiayaannya,” ujarnya.
Dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), Khairul menyatakan bahwa pihaknya mengkalkulasi pendapatan sehingga pencapaian target harus dipantau setiap bulan. Jika terjadi deviasi atau penyimpangan-penyimpangan target pendapatan yang cukup jauh, maka harus ada kegiatan yang ditunda pelaksanaannya agar tidak menjadi utang Pemkot Tarakan.
“Hal prioritas menyangkut hajat hidup orang banyak, pemenuhan standar pelayanan minimal di setiap SKPD (satuan kerja perangkat daerah), program prioritas dalam rangka pemenuhan visi, misi dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) 2019-2024 dan kegiatan yang berpotensi mendongkrak PAD. Yang jadi prioritas kami juga adalah menyicil utang Pemkot tahun 2016-2018, sesuai kemampuan keuangan daerah setelah pemenuhan kebutuhan pokok dan dasar,” jelasnya.