MANAGED BY:
JUMAT
24 JANUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Sabtu, 14 Desember 2019 12:13
Suarakan Pemberian Tunjangan yang Timpang di Perbatasan
BERTEMU MENTERI: Kepala Disdikbud Nunukan, H. Junaidi saat bertemu 3 menteri dalam rapat koordinasi seluruh kepala Disdikbud se-Indonesia, Rabu (11/12) kemarin.

PROKAL.CO, NUNUKAN – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Nunukan H Junaidi, menyuarakan keluhan para guru di perbatasan terkait ketimpangan dalam pemberian tunjangan. Itu disampaikannya saat pertemuan bersama tiga kementerian di Jakarta, Rabu (11/12) lalu.

Usai bertemu 3 menteri yakni dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, H. Junaidi berharap suaranya menjadi perhatian khusus.

Menurut H. Junaidi, keluhan ini harus ia suarakan. Karena tunjangan guru-guru di daerah terpencil di perbatasan adalah prioritas. Faktor geografis dimana para guru-guru ini harus rela menyeberangi sungai, berjalan kaki hingga puluhan kilometer jauhnya menempuh sekolah bahkan harus mendaki sejak subuh menjelang pagi, tentunya menjadi pertimbangan H. Junaidi untuk memperjuangkan keluhan mereka para guru perbatasan.

“Ya, saya hanya sampaikan keluhan para guru-guru di daerah yang masuk dalam kategori Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T) saja. Mereka mengeluh masih ada ketimpangan pemberian tunjangan,” ujar H. Junaidi ketika diwawancari, kemarin.

Apalagi diakui H. Junaidi, sudah sekitar 1.308 guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 950 guru honorer yang berhak menerima tunjangan tersebut. Untuk itu, H. Junaidi sangat berharap suaranya didengar dan menjadi catatan dalam rapat koordinasi tersebut.

“Ya, paling tidak tunjangan khusus guru itu bisa ditinjau kembali, agar guru di Nunukan, dan daerah 3T, bisa merasakan semua haknya tanpa ada lagi ketimpangan pemberia tunjangan tersebut,” harap H. Junaidi.

Selain itu, kebutuhan Unit Sekolah Baru (USB) juga disampaikan H. Junaidi dalam rapat koordinasi. Hal ini mengantisipasi permasalahan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang pernah terjadi di Nunukan. Apalagi memang diketahui, masih banyak di daerah kecamatan lain minim gedung sekolah.

“Padahal Pemkab Nunukan telah mempersiapkan lahan sekitar 2 hektare di Kelurahan Selisun, Nunukan Selatan untuk SMP juga di Tanjung Harapan untuk SMA. Hanya berharap kurikulum yang bakal diterapkan bisa tereksekusi dengan baik, jangan sampai permasalahan penerapan sistem zonasi menjadi masalah lagi,” beber H. Junaidi. (raw/zia)


BACA JUGA

Kamis, 10 September 2015 15:13

Pembangunan Harus Berdasarkan Kebutuhan

<p>MALINAU - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malinau, Dr Ernes Silvanus…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers