TANJUNG SELOR – Panjangnya garis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia menjadi perhatian kedua negara. Itu dilakukan demi menjaga wilayah perbatasan. Sehingga kesepakatan dan komitmen pengawasan melalui Pos Lintas Batas (PLB) antar kedua negara dilakukan.
Kepala Biro (Karo) Pengelola Perbatasan Negara (PPN), Setprov Kaltara, Samuel ST Padan menjelaskan, pemerintah Indonesia dan Malaysia kini memiliki kesepakatan melakukan pengawasan pada titik PLB tradisional. Mulai berada di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau sebanyak tujuh titik PLB tradisional.
Di antaranya, terdapat enam di Kabupaten Nunukan. YakniLong Layu, Kecamatan Krayan Selatan, Lembubud, Kecamatan Krayan Barat, Tanjung Karya, Kecamatan Krayan Barat, Pa’Betung, Kecamatan Krayan Timur, Tau Lumbis Kecamatan Lumbis Ogong dan Seimenggaris. Sementara satu PLB di Malinau yakni Apau Ping, Bahau Hulu.
Adanya pengawasan itu kedua negara berharap dapat mengantisipasi tindak kriminal yang berpotensi terjadi di perbatasan. Seperti terorisme, perdagangan manusia, penyelundupan narkotika dan keluar masuknya orang tanpa dokumen resmi dan tindak kriminal lainnya.
“Tindak kriminal di perbatasan dapat diantisipasi dengan koordinasi pengawasan yang terus dilakukan bersama di setiap titik,” ucap Samuel ST Padan kepada Radar Kaltara.
Dijelaskan, fungsi pengawasan ini juga mengantisipasi persoalan perdagangan yang dilakukan secara ilegal di perbatasan. Lantaran, tidak melalui prosedur ekspor dan impor dan tidak memenuhi kesepakatan perdagangan lintas batas.
“Barang yang masuk tidak masuk dalam daftar, sehingga masih menjadi masalah. Dikarenakan tidak ada dalam daftar komoditas pangan dan nonpangan yang boleh diperdagangkan secara tradisional,” sebutnya.
Menurutnya, pengawasan yang terjadi di PLB tradisional dinilai kurang maksimal. Sebab, jumlah personel yang ada masih minim dibanding dengan tugas pengawasan. Sehingga, penambahan personel harus dilakukan. Dan upaya itu terus disuarakan dari daerah hingga ke pemerintah pusat.
“PLB dilengkapi pos Imigrasi yang mengawasi aktivitas keluar masuknya orang. Tambahan personel sangat dibutuhkan. Komunikasi dengan pihak Malaysia kami sampaikan melalui pertemuan Sosek Malindo (Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia) agar tetap bersinergi dan bersama-sama menyelesaikan masalah di perbatasan,” tuturnya. (akz/eza)
