TANJUNG SELOR – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan pekerja yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit agar dapat lebih tertib dalam urusan administrasi.
Kepala DPKP Kaltara, Andi Santiadji mengungkapkan, sejauh ini tak ditampiknya masih ada saja ditemui masyarakat yang enggan dalam mengurus administrasi. Padahal, tandan buah segar (TBS) dari kelapa sawit itu tak hanya membanjiri dalam lingkup dalam negeri.
Melainkan, sampai ke luar negeri yakni di negara tetangga pun ada. Namun, kesadaran dalam mengurus administrasi dokumen pengiriman pun terkadang diabaikan. Mereka melakukan pengiriman ke luar negeri secara ilegal.
“Saya tegaskan yang selama ini bagi masyarakat yang khususnya mengirim buah sawit ke Malaysia agar dapat tertib administrasi. Yaitu dokumen-dokumennya harus dipenuhi dahulu,” tegasnya dalam wawancara kepada Radar Kaltara belum lama ini.
Meski, lanjutnya, pihaknya mengaku tak dapat sendiri dalam upaya meminimalisir akan aksi-aksi dari masyarakat itu. Oleh karenanya, pihaknya meminta terhadap semua elemen dapat bersama bersikap tegas agar dapat mencegah aksi pengiriman buah sawit yang tanpa dilengkapi dokumen administrasi itu.
“Saya meminta juga kepada elemen yang ada berkaitan dengan proses masuk dan keluarnya buah sawit ini dapat secara tegas memberikan arahan. Tujuannya, agar aksi itu tak terus berulang,” ujarnya.
Akan tetapi, dikatakannya lebih jauh, mengenai ekspor kelapa sawit ke luar negeri ini memang cukup menjanjikan. Untuk itu, memang diperlukan pengeloaan yang baik agar daerah ini pun mendapatkan manfaatnya yang lebih besar. Yaitu salah satunya mereka sebagai pelaku harus tertib akan administrasi. “Kalau ditanya prosesnya memang sejauh ini sudah bagus, cuma harus ditngkatkan lagi,” ungkapnya. (omg/eza)
