TANJUNG SELOR – Pelaksanaan rehabilitasi terhadap klien pencandu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (napza) yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kaltara selama 2019 sebanyak 163 klien. Jumlah tersebut tersebar di lima kabupaten/kota di Kaltara.

Kepala Bidang (Kabid) Rehabilitasi BNNP Kaltara, Tulus menjelaskan, rehabilitasi yang dilakukan di tiap daerah merupakan bentuk kerja sama dengan BNNP Kaltara. Dengan tenaga perawat hasil rekrutan dari BNNP Kaltara dan satu dokter dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan RS di daerah.

“Tenaga dokter kerja sama dengan RS di daerah serta melibatkan sejumlah tenaga dari BNNP Kaltara,” ucapnya Tulus kepada Radar Kaltara, Kamis (12/12).

Dirincikan, jumlah klien sebanyak 163 orang selama 2019 ini terdiri dari empat pelayanan rehabilitasi di Kabupaten Bulungan. Mulai dari Klinik BNNP dengan 45 klien, Puskesmas Tanjung Palas 2 klien, Puskesmas Bunyu 5 klien dan RSUD Tanjung Selor ada 2 klien.

Sementara di Kabupaten Tana Tidung (KTT) memiliki dua pelayanan. Di antaranya Puskesmas Tidung Pale menangani 1 klien dan RSUD A. Berahim merawat 3 klien. “Untuk Kabupaten Malinau satu pelayanan di Puskesmas Seberang yang menangani 4 klien,” sebutnya.

Kemudian, Kabupaten Nunukan terdapat dua pelayanan. Pertama Puskesmas Sedadap 1 klien dan Klinik BNNK Nunukan ada 34 Klien. Untuk Kota Tarakan memiliki enam pelayanan yakni Klinik BNN Kota Tarakan 30 klien, RSUD Tarakan 15 klien, RS Pertamedika tidak ada, Yayasan Sekatak 10 klien, Klinik Polres Tarakan 9 klien dan RS Bhayangkara 2 klien.

Ia mengisahkan, minimnya klien di sejumlah daerah lantaran tidak adanya peran aktif atau kesadaran warga untuk mengikuti proses rehabilitasi. Kemudian, hasil asesmen tim terpadu yang menerangkan seseorang harus mengikuti rehabilitas malah tidak dilakukan.

“Kendala tiap daerah hamper sama. Tidak mau dengan suka rela datang mengikuti rehabilitasi tanpa dipungut biaya. Kemudian, kemungkinan sosialisasi masih kurang. Dan pelaku yang diamankan karena barang bukti tidak cukup 1 gram berdasarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 04/2010. Dan hasil asesmen merekomendasikan agar rehabilitasi. Namun, keputusan tidak dilaksanakan,” bebernya.

Untuk itu, pihaknya berharap sinergitas semua elemen dapat dilakukan. Mulai dari pemerintah daerah, kepolisian dan masyarakat. Sebab, sejumlah klien yang ditangani datang dari berbagai kalangan. Ia mencontohkan, di Bulungan peran pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Sebab, dari 54 klien ada 14 orang klien merupakan anak di bawah umur yang mengikuti rehabilitasi rawat jalan.

Belasan anak ini datang untuk mengikuti rehab karena keinginan sendiri. Itu dibuktikan dengan hasil tes urine yang dilakukan klien. Hasil tes urine yang menunjukkan bahwa 14 anak ini mengonsumsi narkotika jenis sabu. Kemudian, yang sangat memprihatinkan yakni anak di bawah umur ini merupakan pelajar tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Dan tidak menutup kemungkinan melibatkan pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“Sejauh ini baru anak SMA yang disasar. Sangat memungkinkan SMP juga sudah terpapar. Karena, dari pengakuan beberapa pelajar sudah mengonsumsi sejak SMP,” tuturnya. (akz/eza)