PROKAL.CO, TARAKAN – Ibrahim Ali, A.Md, menjawab isu yang berkembang mengenai Partai Amanat Nasional (PAN) tak mendukung kader dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Tana Tidung 2020. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tana Tidung itu membuktikan isu tersebut tidak benar dengan menunjukkan surat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN yang merekomendasikan dirinya bersama Hendrik, S.H, M.H, untuk maju di Pilbup Tana Tidung 2020, kemarin (11/12).

Rekomendasi yang ditandatangani tim pilkada DPP PAN itu juga meminta keduanya untuk mencari partai koalisi dan komunikasi ke pengurus PAN di tingkat daerah hingga ranting.

“Dengan adanya ini (rekomendasi), maka saya anggap dukungan PAN kepada kami sudah 90 persen,” ungkap pria yang menjabat ketua DPRD Tana Tidung di Tarakan, kemarin (11/12).

Ibrahim menilai rekomendasi itu menguatkan Ibrahim mengikuti kontestasi pilkada serentak. Sebelumnya ia mengikuti penjaringan beberapa partai politik (parpol), termasuk PAN.

“Saya sudah berkomunikasi dengan partai saya (PAN) dan di antara beberapa kandidat, baru saya yang memiliki pasangan, di pilkada ini saya berpasangan dengan Wakil Ketua I DPRD KTT, Hendrik yang merupakan ketua Hanura dan pemenang kedua saat pileg 2019 lalu,” kata pria yang juga ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Tana Tidung ini.

TEGASKAN BUKAN ‘BONEKA’

Ibrahim mengaku termotivasi untuk membawa perubahan di Tana Tidung. “Di KTT ada 20 kursi, maka harus ada 20 persen dari jumlah kursi. Alhamdulillah, PAN sudah punya 4 kursi. Kami sebenarnya tidak perlu berkoalisi, tapi sangat tidak ‘cantik’ jika demikian. Pemerintahan tidak boleh dikuasai dan didominasi oleh satu kelompok saja, maka saya juga mengejar parpol lain dan mendaftar di Nasdem dan Gerindra. Kalau Hanura sudah fixed (tetap) lah, karena Hanura wakil saya,” jelasnya.

“Rekomendasi ini adalah salah satu dasar untuk terbitnya SK (surat keputusan). Pak Hendrik juga akan membawa ini untuk menyampaikan ke Hanura bahwa PAN bersedia untuk berkoalisi dengan Hanura,” katanya.

Menurutnya, kecil kemungkinan untuk diusung PAN jika tak memegang rekomendasi. Namun, dalam politik ia akui dinamis. Namun Ibrahim kembali menegaskan bahwa ia serius dan bukan ‘boneka’ dari salah satu kandidat lain.

“Saya serius, dan ingin berbuat untuk KTT. Saya siap dengan konsekuensi saya, harus mundur dari jabatan ketua DPRD saat penetapan calon. Saya tidak main-main dalam pertarungan pilkada ini,” tuturnya.

Ketua DPW PAN Kaltara Asnawi Arbain mengaku baru tahu adanya rekomendasi untuk Ibrahim-Hendrik. Menurutnya surat rekomendasi selalu diserahkan lebih dulu kepada DPW.

“Lah, ini saya tidak tahu. Ini enggak dikasih tahu DPP, saya malah kaget,” beber mantan anggota DPRD Kaltara periode 2014-2019 ini.

Asnawi mengungkapkan bahwa pihaknya menyerahkan tiga nama bakal calon bupati kepada DPP. Mereka adalah yakni Ibrahim Ali, Hendrik dan Umi Suhartini. “Saya tidak paham (rekomendasi, Red), karena saya lagi sibuk kongres dan tidak diberi tahu DPP sudah kelar atau belum. Biasanya, dari DPP turunnya ke DPW, karena langsiran permohonan itu kan dari DPW terus ke DPD. Di Kaltara baru kali ini mengalami seperti ini, turunnya langsung ke DPD,” ungkapnya.

Jika benar surat rekomendasi tersebut, maka Ibrahim Ali harus melalui satu tahapan lagi yakni harus mendapatkan SK dari DPP PAN. “Artinya rekomendasi ini merupakan tangga menuju ke SK. Rekomendasi itu hanya diberikan kepada satu calon yang diusung. Tapi ada juga kasus yang beda, di Sulut ada dua yang dikasih rekomendasi, namun akhirnya satu saja yang diusung,” ujarnya. (shy/lim)