TANJUNG SELOR - Direktur Jendral (Ditjen) Pengambangan Kawasan Transmigrasi (PK Trans) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), M. Nurdin menginstruksikan kepada seluruh kepala desa (kades) di wilayah Kalimantan Utara (Kaltara), khususnya di Bulungan agar mengelola dana desa (DD) secara transparan.
Itu disampaikan Ditjen PK Trans dalam kunjungan kerja ke Desa Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Rabu (11/12). Dalam kesempatan itu Dirjen PK Trans juga menyampaikan permohonan maaf karena Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mende PDTT) berhalangan hadir.
"Bapak menteri berhalangan hadir karena harus menghadiri undangan rapat terbatas dengan bapak Presiden,” kata Nurdin kepada Radar Kaltara, kemarin (11/12).
Rapat terbatas itu juga sekaligus membahas terkait realisasi penyaluran DD serta rapat terbatas terkait perdagangan dan distribusi. Jadi ada dua rapat yang dipimping langsung oleh Presiden. “Insyaallah, kalau tidak ada halangan besok pagi bapak menteri akan berangkat dari Jakarta ke Tarakan untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bulungan,” bebernya.
Saat ini pembangunan yang ada di Gunung Sari sudah sangat bagus, baik itu dari segi infrastruktur jalan, listrik serta fasilitas dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM), baik itu kesehatan maupun pendidikan yang sudah sangat memadai. “Berdasarkan indeks desa membangun (IDM) sudah ada peningkatan, kategori Gunung Sari ini adalah kategori desa berkembang,” sebutnya.
Diharapkan tahun depan Gunung Sari bisa meningkat. Anggaran DD juga telah mengalami peningkatan sejak lima tahun dari Rp 500 juta hingga Rp 1,7 miliar. Kemudian ditambah dengan Alokasi Dana Desa (ADD) kurang lebih hampir Rp 1 miliar. “Kami berharap dana desa itu bisa dimanfaatkan secara maksimal,” harapnya.
Penggunaan DD, sambung Nurdin, harus dilaksanakan sesuai pedoman yang ada. Dan untuk pelaksanaan tahun 2020 saat ini pedomannya juga sudah keluar, terutama nanti dalam meningkatkan SDM. Baik itu kesehatan, pendidikan, keagamaan, kebudayaan dan lain sebagainya.
“Kalau di Gunung Sari ini tadi saya lihat penggunaan DD-nya kira-kira 60 persen sampai 70 persen untuk melengkapi infrastruktur, baik itu drainase, jembatan maupun pembangunan gedung olahraga,” sebutnya.
Kepada seluruh kades, Nurdin berharap agar pengelolaan DD harus secara transparan dan dilaksanakan pada program padat karya. Dan bahan baku pengerjaan juga harus berasal dari desa itu sendiri, karena dengan adanya jual beli seperi itu, maka perekonomian masyarakat juga akan lebih membaik.
“Jadi pelaksanaan DD tahun depan tetap dengan padat karya tunai, dan kami berpesan kepada kepala desa agar direncanakan dengan baik dan melibatkan musyawarah desa dan seluruh masyarakat,” sebutnya.
Sementara, Bupati Bulungan, H. Sudjati menyampaikan bahwa dalam penggunaan DD maupun ADD semua telah dilakukan secara transparan dan sesuai pedoman yang ada. “Saya yakin semua kepada desa sudah mengetahui hal itu, dan tidak ada yang tidak transparan,” singkatnya.
Sementara, Kades Gunung Sari, Al Hakim mengatakan, sebelumnya Gunung Sari ini merupakan wilayah transmigrasi. Tetapi berjalanya waktu sekarang ini sudah menjadi desa definitif. “Kami mengucapkan selama datang kepada rombongan Kemendes PDTT, karena ini kali pertama desa kami dikunjungi kementerian,” sebutnya.
Berkaitan dengan DD, Hakim memastikan bahwa dalam pengelolaan DD di Gunung Sari selalu dilakukan secara transparan serta melibatkan semua pihak. “Jadi saya pastikan pengelolaan dan desa dilakukan secara transparan,” tuturnya. (*/jai/eza)
