PROKAL.CO,
TANJUNG SELOR - Setiap daerah pasti memiliki kerawanan dalam pelaksanaan pesta demokrasi, baik dalam bentuk pemilihan presiden (pilpres), pemilihan anggota legislatif (pileg), maupun pemilihan kepala daerah (pilkada).
Demikian juga di Kalimantan Utara (Kaltara), tahun 2020 mendatang akan ada lima daerah yang menggelar pilkada, yakni Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan, Pemkab Nunukan, Pemkab Malinau, dan Pemkab Tana Tidung.
Menyikapi persoalan pilkada ini, Kabag TU Kanwil Kemenang Kaltara, Syopyan mengatakan, ada banyak hal yang perlu diantisipasi. Salah satunya mengenai berita hoaks. Menurutnya, hal utama yang perlu diwaspadai adalah yang berkaitan dengan politisasi agama.
"Jika tak diantisipasi memang, terkadang hal ini (politisasi agama) bisa menjadi pemicu konflik. Nah, di sini sangat dibutuhkan peran dari tokoh-tokoh, utamanya tokoh agama," ujar Syopyan kepada Radar Kaltara di acara Respons Kaltara di Tanjung Selor, Rabu (11/12).
Dalam hal ini, tokoh agama harus menjalankan perannya untuk memberikan pemahaman kepada penganut agamanya masing-masing agar tidak mudah terprovokasi dengan hal yang bisa menimbulkan perpecahan dan perselisihan.
"Harus dipahami bahwa pesta demokrasi itu merupakan hal yang menyenangkan. Jadi jangan dibuat kacau. Nah, ini (pemberian pemahaman, Red) harus setiap saat kita lakukan ke masyarakat," tuturnya.