TANJUNG SELOR - Setiap daerah pasti memiliki kerawanan dalam pelaksanaan pesta demokrasi, baik dalam bentuk pemilihan presiden (pilpres), pemilihan anggota legislatif (pileg), maupun pemilihan kepala daerah (pilkada).

Demikian juga di Kalimantan Utara (Kaltara), tahun 2020 mendatang akan ada lima daerah yang menggelar pilkada, yakni Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan, Pemkab Nunukan, Pemkab Malinau, dan Pemkab Tana Tidung.

Menyikapi persoalan pilkada ini, Kabag TU Kanwil Kemenang Kaltara, Syopyan mengatakan, ada banyak hal yang perlu diantisipasi. Salah satunya mengenai berita hoaks. Menurutnya, hal utama yang perlu diwaspadai adalah yang berkaitan dengan politisasi agama.

"Jika tak diantisipasi memang, terkadang hal ini (politisasi agama) bisa menjadi pemicu konflik. Nah, di sini sangat dibutuhkan peran dari tokoh-tokoh, utamanya tokoh agama," ujar Syopyan kepada Radar Kaltara di acara Respons Kaltara di Tanjung Selor, Rabu (11/12).

Dalam hal ini, tokoh agama harus menjalankan perannya untuk memberikan pemahaman kepada penganut agamanya masing-masing agar tidak mudah terprovokasi dengan hal yang bisa menimbulkan perpecahan dan perselisihan.

"Harus dipahami bahwa pesta demokrasi itu merupakan hal yang menyenangkan. Jadi jangan dibuat kacau. Nah, ini (pemberian pemahaman, Red) harus setiap saat kita lakukan ke masyarakat," tuturnya.

Pesta demokrasi ini merupakan suatu hal yang biasa dan rutin dilakukan di Indonesia. Jadi jangan sampai agenda lima tahunan ini menimbulkan perbedaan pendapat yang berujung pada permusuhan dan merusak silaturahmi antar sesama. "Untuk berita hoaks dan ujaran kebencian, kami di Kemenang memastikan bahwa itu bagian dari sesuatu yang tidak boleh dilakukan," tegasnya.

Sementara, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kaltara, Abdul Djalil Fatah mengatakan, di lima daerah yang akan menggelar pilkada tahun depan dilakukan untuk memilih pemimpin masyarakat secara keseluruhan, bukan pemimpin agama, adat dan golongan.

"Di sini tentu semua pasti sudah memiliki pilihannya masing-masing. Jadi mari kita jadikan pesta demokrasi di Kaltara ini sebagai tauladan atau contoh yang baik untuk daerah-daerah lain di Tanah Air ini," imbuhnya.

Untuk menciptakan itu, maka diharapkan jangan saling menjelekkan antara yang satu dan yang lainnya. Termasuk jangan menyebarkan berita bohong, karena semua itu tidak memberikan keuntungan terhadap pelakunya.

"Silakan tentukan pilihan Anda. Jangan sampai perbedaan pilihan di pilkada itu membuat rusak kesatuan dan persatuan serta memutus hubungan silaturahmi," katanya.

Pastinya, menjaga kerukunan umat beragama ini sangat penting. Jadi, peran para tokoh untuk mengingatkan masyarakat agar tidak salah dalam berbuat dan bertindak itu sangat dibutuhkan.

Wakil Ketua FKUB Kaltara, Wiyono Adie menambahkan, antisipasi munculnya permasalahan pada pilkada 2020 itu sangat penting. Dalam konteks FKUB, pihaknya melakukan kolaborasi pada tatanan kebijakan dengan Pemprov Kaltara.

"Di sini kami menyampaikan bagaimana caranya kita menyikapi pelaksanaan pilkada ini agar bisa berjalan dengan baik dan lancar," tuturnya.

Bahkan, pihaknya juga melakukan kerja sama dengan stakeholder yang ada. Intinya, pihaknya akan terus berperan aktif dalam membangun sinergitas guna meminimalisir potensi hal buruk yang terjadi di pilkada mendatang. (iwk/eza)