MANAGED BY:
MINGGU
28 FEBRUARI
28 FEBRUARI
Bawaslu Tarakan tengah melakukan survei indeks kerawanan pemilu (IKP) 2019 hingga 17 Desember mendatang. Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwali) Tarakan 2018, IKP menunjukkan tren menurun atau membaik. Namun menjadi catatan bagi Bawaslu ke depan mengenai Pilgub Kaltara 2015.
Seperti diketahui dalam Pilgub 2015 sempat diwarnai unjuk rasa dan kericuhan, pada Rabu 16 Desember dan Sabtu 19 Desember. Kericuhan muncul akibat ketidakpuasan dari salah satu pendukungan pasangan calon.
Ketua Bawaslu Tarakan Sulaiman mengungkap kondisi Tarakan khususnya saat ini, tak banyak manuver masyarakat. “Pemilu di Tarakan sudah mendekati angka ringan dalam hal indeks. Adapun survei indeks kerawanan pemilu 2019, akan kami rampungkan sesuai data lapangan. Tentunya dengan IKP 2019, kami berharap bisa mendapatkan data untuk kepentingan bersama. Ini ditunggu seluruh elemen stakeholder (pemangku kepentingan) pemilu,” ungkapnya di Kantor Bawaslu Tarakan, kemarin (10/12).
Dari survei yang akan dilakukan dan menjadi bahan pemangku kepentingan nasional, diinginkan data real. Ada 4 variabel penting dalam survei IKP, yakni KPU, Bawaslu, kepolisian dan media. “Ini semata-mata pemetaan awal,” ucapnya.
“Kita (Tarakan) tinggi itu di 2015. Pengambilan data ini juga seharusnya merujuk pada 2015. Itu bisa dijadikan pertimbangan ke Bawaslu RI. Saya bilang, untuk pengambilan data ini perlu keluar juga. Fokus pada kejadian yang ada kaitannya dengan kepemiluan. Kami berharap misalnya jangan sampai demo terjadi,” ujarnya.
Ia menjelaskan survei IKP pada kepolisian harus berdasarkan laporan resmi. Sehingga kerawanan harus menjadi perhatian masyarakat, yakni dengan menyikapi serius, sebab jika tak serius maka pemangku kepentingan bisa kecolongan.
