MANAGED BY:
KAMIS
06 AGUSTUS
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Rabu, 11 Desember 2019 13:21
Dukungan Independen Bisa Ditolak

Verifikasi Faktual Menentukan

MENUJU PILKADA: Sosialisasi Bawaslu dan KPU Kota Tarakan bersama media di ruang rapat Bawaslu Tarakan, Selasa (10/12).

PROKAL.CO,

TARAKAN - Untuk maju melalui jalur independen atau perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kalimantan Utara (Kaltara), calon perseorangan wajib mengumpulkan kartu tanda penduduk (KTP) sebanyak 10 persen dari jumlah pemilih yang ada di Kaltara, yakni 45.011 pemilih. Dalam pengumpulan KTP ini, calon perseorangan dilarang untuk melakukan sistem jual beli suara.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan verifikasi faktual setelah diserahkannya jumlah dukungan dari calon perseorangan kepada KPU. “Kami akan melakukan sensus dan bukan sampel. Jadi kalau misalnya calon menyetor 50 ribu, maka 50 ribu dukungan itu akan kami datangi satu per satu untuk melihat apakah dukungan tersebut benar. Jika setuju, kami catat dan kalau tidak setuju, ya kami coret. Kemudian diakumulasi. Jadi mekanisme cara mendapatkan KTP, ya itu kami tidak mau tahu yang jelas harus ada dukungan KTP,” ujar Ketua KPU Tarakan Nasruddin, Selasa (10/12).

Untuk diketahui, masyarakat yang dapat memberikan dukungan kepada calon perseorangan merupakan masyarakat yang sudah memiliki hak pilih dan berdomisili di Kaltara. Adapula sejumlah masyarakat yang tidak boleh memberikan dukungan, seperti anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), aparatur sipil negara (ASN), panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan pihak penyelenggara pemilu lainnya.

KPU akan selektif dalam merekrut penyelenggara di tingkat PPK, PPS dan KPPS. Dalam PKPU dijelaskan bahwa mulai 15 Januari hingga 14 Februari 2019 PPK dan PPS telah terbentuk, namun belum disahkan.

“Jadi yang terpilih akan kami umumkan di masyarakat. Setelah diumumkan dan ada koreksi, barulah kami buatkan surat keputusan. Kalau KPPS, pasti kami akan minta klarifikasi, dan dia (KPPS) harus menarik dukungan karena penyelenggara itu harus netral dan tidak boleh memihak. Ini akan jadi pertimbangan kami,” ujarnya.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tarakan, Sulaiman mengatakan calon perseorangan tidak boleh mendapatkan dukungan dengan membeli suara masyarakat.

Halaman:

BACA JUGA

Selasa, 01 September 2015 09:51

Pamitan, Budiman Sebut ‘Jas Merah’ dan ‘Semut Api’

<p>TANJUNG SELOR-Masa jabatan Budiman Arifin dan Liet Ingai sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers