Setiap pemerintau daerah memiliki cara masing-masing untuk membangun daerahnya. Di Kabupaten Malinau, misalnya. Selain pemerintah, warga dan Ketua RT secara langsung dilibatkan dalam proses pembangunan.
IWAN KURNIAWAN
SEJAK ditetapkan sebagai daerah otonomi baru (DOB), Malinau yang dimekarkan dari Kabupaten Bulungan secara perlahan mulai melakukan pembangunan secara merata di seluruh wilayahnya, mulai dari perkotaan hingga ke perdesaan dan pedalaman.
Namun, tak dapat dipungkiri, sebagai daerah yang permukiman penduduknya mayoritas di kawasan pedalaman, tentu proses pembangunannya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Tidak bisa instan. Terbukti, hingga saat ini berbagai upaya pembangunan masih terus dilakuian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau.
Bupati Malinau, Yansen TP mengatakan, selama ini Malinau dapat dikatakan kurang perhatian. Namun, dengan adanya dana desa (DD) yang dikucurkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) belakangan ini, itu langsung mengubah semuanya.
"(DD) Sangat bermanfaat dan baik sekali. Dan periode pertama Presiden Jokowi dengan nawacita membangun dari pinggiran, itu saya katakan mengatasi masalah, khususnya di Malinau," ujar Yansen kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor beberapa hari lalu.
Terlebih lagi dengan ditambah penyaluran dana ke desa-desa, menurutnya itu merupakan suatu tindakan nyata untuk mengatasi sejumlah masalah yang masih terjadi di daerah, seperti di Kalimantan Utara (Kaltara) ini.
Yansen menilai, dengan adanya DD itu, yang jadi permasalahan sekarang hanya tinggal anggaran yang dikucurkan dari APBN itu dipergunakan dengan tepat sasaran atau anggaran itu dapat dikelola dengan baik sesuai dengan peruntukannya.
"Nah, kalau kita di Malinau ada yang namanya Gerdema (Gerakan Desa Membangun). Lewat Gerdema ini, masyarakat Malinau yang ada di desa-desa, itu memiliki peran untuk membangun," kata Yansen.
Artinya, masyarakat ini tentu sudah tahu apa permasalahan di desanya dan seperti apa mengatasinya. Jadi dengan mereka dilibatkan langsung, itu akan lebih mudah. Hanya tinggal melihat seperti apa kemampuan mereka untuk membangun desanya masing-masing.
"Tapi, saya yakin saat ini mereka sudah punya kemampuan untuk membangun. Karena terbukti dengan hasilnya, yang mana belum lama ini Malinau mendapatkan penghargaan kategori pengelolaan dana desa terbaik tahun anggaran 2019 dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kaltara," sebutnya.
Jika disandingkan dengan kondisi riil di lapangan, penghargaan yang diterima Malinau selama ini, merupakan suatu hal yang wajar. Karena, memang sudah terbukti hasil dari upaya yang dilakukan selama ini. "Dengan adanya kemampuan yang semakin baik ini, diharapkan pengelolaan keuangan desa juga semakin baik," tuturnya.
Selain itu, saat ini sistem pembangunan di Malinau juga dilakukan berbasis RT atau rakyat. Jadi, masyarakat dilibatkan langsung pada proses pembangunan di daerahnya masing-masing. Jadi, istilahnya dari rakyat untuk rakyat.
"Mereka melakukannya sendiri dan mereka juga menikmatinya langsung. Jadi, tidak lagi ada campur tangan pemerintah di dalamnya," tegas Yansen.
