MANAGED BY:
JUMAT
24 JANUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Kamis, 05 Desember 2019 13:07
Kapal Laut Dilarang Angkut Pakaian Bekas
HARUS MENOLAK: Sejumlah kapal laut milik pemerintah dan swasta telah diimbau untuk tidak mengangkut barang-barang impor terlarang dari Malaysia.

PROKAL.CO, NUNUKAN – Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Nunukan menerbitkan surat imbauan larangan bagi sejumlah agen transportasi kapal laut, terkait larangan mengangkut pakaian bekas impor.

Bahkan surat imbauan tersebut, sudah dikeluarkan sejak awal bulan Januari 2019 lalu. Dalam surat tertuang jelas penjelasan larangan impor pakaian bekas. Setidaknya ada tiga pihak agen resmi dan swasta yang diberikan surat tersebut.

Itu diungkapkan Kepala Seksi Penindakan dan Penyelidikan (P2) KPPBC Tipe Madya Pabean C Nunukan, Sigit Trihatmoko kepada media ini. Katanya, surat tersebut bertujuan mencegah pengiriman barang impor terlarang yang akan dikirim melalui jalur laut.

“Ya, surat itu sudah lama kami berikan kepada sejumlah agen kapal resmi dan swasta di sini (Nunukan, Red),” ujar Sigit.

Dijelaskan Sigit, salah satu fungsi utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai institusi pemerintah adalah melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan pencegahan. Masuk atau pengiriman barang impor ilegal yang berdampak negatif dan berbahaya, dilarang oleh negara.

Terbitnya surat imbauan juga tidak terlepas dari tindak lanjut informasi masyarakat di lapangan yang mengatahui diduga masih banyaknya kegiatan impor pakaian bekas dari Tawau, menuju wilayah sebatik yang selanjutkan akan didistribusikan ke daerah-daerah di Sulawesi dengan menggunakan kapal feri dari Pelabuhan Tunon Taka Nunukan.

Sigit pun berharap kepada sejumlah agen kapal resmi maupun swasta, menolak jika ada sejumlah pihak yang meminta barang-barangnya diangkut namun diketahui barang tersebut adalah pakaian bekas Malaysia. Sebab, jika hal tersebut terjadi, dan terbukti ada penangkapan barang yang diangkut kapal, tidak menutup kemungkinan melibatkan pemilik kapal dalam proses hukum.

“Ya, baiknya jika semua alat transportasi baik kapal atau laut, tidak lagi menerima tawaran angkutan barang-barang impor terlarang tersebut. Konsekuensi hukum pasti ada kepada orang yang ikut membantu kejahatan. Apalagi jika memang terukti ikut mengambil untung, bukan tidak mungkin pemilik agen kapal bisa di proses hukum,” tegas Sigit. (raw/ana)


BACA JUGA

Kamis, 10 September 2015 15:13

Pembangunan Harus Berdasarkan Kebutuhan

<p>MALINAU - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malinau, Dr Ernes Silvanus…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers