TANJUNG SELOR - Percepatan pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor yang merupakan amanat Instruksi Presiden (Inpres) nomor 9 tahun 2018 terus digenjot.
Setelah beberapa tahun terakhir ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) sudah melakukan pembebasan lahan, tahun ini Pemprov Kaltara melanjutkan dengan pelaksanaan land clearing atau pembersihan lahan dan pembangunan pondasi untuk Inspektorat.
Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR Perkim) Kaltara, Sudjadi mengatakan, untuk land clearing itu sudah selesai 100 persen. Tahun 2020, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sudah mulai garap pembangunan KBM Tanjung Selor.
"Tahun ini, untuk jalan utama itu kita hanya land clearing, tapi sisa anggarannya digunakan untuk melakukan penimbunan sedapatnya," ujar Sudjadi kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor, Rabu (4/12).
Jadi, untuk penyelesaian penimbunannya nanti, itu akan dibiayai melalui APBN. Karena tahun depan, itu sudah mulai dikerjakan fisik bangunan, serta membangun jalan di kawasan tersebut.
"Untuk Inspektorat sudah mulai tahun ini, pondasinya sudah selesai. Tahun depan tinggal melanjutkan bangunan ke atasnya. Saat ini progresnya sudah sekitar 20-30 persen, anggaran untuk itu sekitar Rp 3 miliar," sebutnya.
Sementara, pihaknya masih menunggu hasil dari Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR yang saat ini masih dalam proses melakukan penyesuaian beberapa item dari masterplan yang sebelumnya sudah dibuat pemprov.
"Tapi, kemungkinan sekarang ini sudah selesai (review desain dari BPIW). Nah, ini kita mau coba untuk sesuaikan desain untuk rencana gedung DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)," katanya.
Sebab, nanti di pusat pemerintahan itu tidak hanya Inspektorat dan gedung DPRD, tapi juga Kantor Gubernur dan kantor organisasi perangkat daerah (OPD). Semua itu akan dibangun berdasarkan masterplan yang sudah ditetapkan.
"Seperti gedung DPRD ini, kita desainnya sudah ada. Tapi lokasinya ini mau dipindahkan karena sebelumnya itu di luar KBM. Kita di sini menyesuaikan, takutnya lahannya tidak cukup atau seperti apa," jelasnya.
Artinya, jika lahan untuk pembangunan kantor DPRD ini nanti tidak cukup, maka desainnya akan diperkecil dari desain awal. Pelaksanaan ini tetap menyesuaikan dengan anggaran. Jika anggaran mendukung, maka pelaksanaannya pasti akan cepat. (iwk/eza)
