MANAGED BY:
SELASA
07 APRIL
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Rabu, 04 Desember 2019 12:09
Abai, Rumah Makan Bisa Disita BPPRD

Ingatkan Pajak yang Menunggak

Teks Foto: Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tarakan, Bob Saharuddin saat ditemui Radar Tarakan di ruang kerjanya pada Selasa kemarin, (3/12).

PROKAL.CO, TARAKAN - Penarikan pajak sebesar 10 persen, ternyata masih saja tidak diindahkan oleh sebagian restoran dan rumah makan. Untuk menyadarkan pentingnya pembayaran pajak, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Tarakan menggelar sidak terhadap 10 rumah makan yang dianggap tidak membayar pajak pada Senin kemarin (2/12).

“Yang tidak membayar pajak, itu sama saja dengan tindakan korupsi karena mengambil uang rakyat,” tegas Kepala BPPRD Tarakan Bob Saharuddin kepada Radar Tarakan, Selasa (3/12).

Berdasarkan data yang dimiliki BPPRD, banyak ditemukan rumah makan maupun restoran yang tidak membayar pajak secara rutin. Bahkan ada pula rumah makan yang sejak pertama kali berdiri hingga 2019 ini belum membayar pajak.

“Ini langkah awal kami (pembinaan). 10 rumah makan dulu yang kami datangi, kami coba tanyakan persoalannya apa sampai tidak membayar pajak dan kami berikan surat teguran dan menyelesaikan pembayaran pajak dalam waktu seminggu,” kata mantan sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan ini.

Dijelaskan Bob, setiap rumah makan maupun restoran berkewajiban membayar pajak 10 persen dari total konsumennya, misalnya setiap bulan pemilik rumah makan maupun restoran meraup pendapatan Rp 200 juta, maka setiap bulannya wajib menyetor Rp 20 juta kepada pemerintah.

“Saya tegaskan, pajak itu dibebankan kepada konsumen, bukan penjual. Tapi pembayarannya dititipkan ke penjual. Tapi dengan berbagai alasan, ada owner (pemilik) yang menyatakan sewa tempatnya mahal, dan sebagainya. Saya mau katakan itu bukan alasan, karena urusan kami adalah konsumen yang makan diwajibkan membayar 10 persen yang dititipkan melalui penjual dan harus dibayarkan kepada pemerintah daerah,” jelasnya.

Melalui sidak tersebut, 10 pemilik rumah makan dan restoran tersebut berjanji melakukan pembayaran pajak dalam waktu seminggu. Namun, jika dalam seminggu ini para pemilik tidak melakukan pembayaran, maka pihaknya akan mengeluarkan surat ketetapan yang menyatakan utang pajak sesuai dengan jumlah utangnya yang akan dikirimkan surat penagihan.

Jika dalam seminggu tak juga membayar, maka Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tarakan untuk menindaklanjuti.

“Pajak itu memaksa dan ada aturannya. Kalau sudah menggunakan fasilitas negara, maka wajib membayar pajak,” tegasnya.

Namun, jika pemilik rumah makan atau restoran tersebut tidak juga mengindahkan arahan membayar pajak dari pemerintah, dikatakan Bob bahwa pihaknya berhak untuk melakukan penyitaan aset rumah makan tersebut untuk menutupi utang pajak.

“Kami belum ada juru sita. Jadi kami bekerja sama dengan Satpol PP dan Kejaksaan Negeri yang sedang kami coba bangun komunikasi. Kalau memang parah ya kami serahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri. Kalau sudah ada juru sita, kami akan bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan penyitaan aset,” jelasnya.

Pengurus Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Tarakan, L. Kani Eli mengatakan, pajak merupakan salah satu hal yang sangat diperhatikan PHRI. Anggotaan PHRI juga diketahui, melakukan pembayaran pajak sebelum tanggal 10. Hanya tahun 2019, agak menurun pembayaran pajaknya, hal itu disebabkan kegiatan Apeksi, STQ maupun event level nasional.

"Inilah salah satu kendala sehingga kurang membayar pajak," katanya.

Eli juga mengatakan bahwa restoran saat ini seluruhnya belum masuk di PHRI sehingga pihaknya belum mendata. Apalagi PHRI belum memiliki pengurus definitif.

"Kami akan upayakan agar restoran-restoran dapat terlibat di PHRI, mungkin setelah provinsi (pengurus provinsi) dan kota terbentuk, akan lebih efektif untuk administrasi PHRI," ujarnya. (shy/lim)


BACA JUGA

Selasa, 07 April 2020 13:14

Pembatasan Kegiatan di Rumah Ibadah Dilakukan Persuasif

TARAKAN - Semakin luasnya penyebaran Covid-19 di Kaltara, tentunya membuat…

Selasa, 07 April 2020 13:13

Manfaatnya Dirasakan hingga ke Nunukan

TARAKAN - Hingga Senin pagi, Kodim 0907/Tarakan telah menyalurkan 12…

Selasa, 07 April 2020 13:10

Edi Ladahiya Wafat Usai Lakukan Penyemprotan

RT siaga, itulah salah satu bentuk upaya para ketua rukun…

Selasa, 07 April 2020 09:19

Dari Reporter Menjadi Direktur

Menjabat direktur utama (dirut) dalam sebuah perusahaan umum daerah (perumda)…

Senin, 06 April 2020 14:44

Rapid Test Negatif, Pemkot Luluh

TARAKAN – Pasien M atau pasien pertama yang dinyatakan positif…

Senin, 06 April 2020 14:35

Tidak Ada Batas Waktu, Pembuatan Sabun Cair

TARAKAN – Hingga waktu yang tidak ditentukan, pendistribusian sabun cair…

Senin, 06 April 2020 13:48

Total 16 Pasien Positif Covid-19 di Kaltara Bertambah

TANJUNG SELOR – Senin ini (6/4) konfirmasi positif Covid-19 di…

Senin, 06 April 2020 12:27

Sasar Korban PHK dan UKM

TARAKAN - Di tengah pandemi Covid-19, dampak dirasakan signifikan oleh…

Senin, 06 April 2020 12:11

Terhitung April Ini, Enggak Ada Lagi Izin Nikah

TARAKAN – Kementerian Agama (Kemenag) tidak akan melayani perizinan nikah…

Senin, 06 April 2020 12:08

Perumda sebagai Stabilisator Stok Barang

Masyarakat cenderung melekatkan stigma pada perusahaan umum daerah (perumda).  Mappa…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers