KEBERADAAN anak disabilitas di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) wajib mendapat pengakuan dari semua kalangan masyarakat. Demikian ditegaskan Kepala Disdikbud Kaltara, Sigit Muryono melalui Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus, Joko Suprapto, dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional, yang digelar di Land Mark, Taman Tepian Sungai Kayan, Tanjung Selor, Selasa (3/12).
Sejauh ini, kata Joko, masih banyak warga di provinsi termuda di Indonesia ini yang belum mengakui akan keberadaan warga disabilitas. Sehingga anak-anak disabilitas pun seolah–olah terasa tersisihkan. Bahkan, terkadang permasalahan itu muncul dari lingkungan keluarga sendiri.
Padahal, jelas Joko, sejatinya setiap individu dari anak disabilitas memiliki sebuah potensi yang luar biasa. Asal dalam lingkungan anak tersebut terus mendapatkan perhatian dan dukungan penuh dalam mengembangkan potensinya. “Dengan peringatan ini, anak-anak disabilitas diharapkan bisa lebih diakui keberadaannya. Mereka memiliki potensi luar biasa yang terkadang bagi sebagian anak normal itu tak mampu dilakukan,’’ ungkapnya.
Di sisi lain, pihaknya mengungkapkan alasan yang terkadang membuat minimnya pengakuan dari keberadaan anak disabilitas. Yaitu manakala anak disabilitas dalam hidupnya belum mempu meraih suatu prestasi di tingkat provinsi ataupun nasional. Sehingga bagi sebagian orang anak disabilitas hanya sekedar bagian dari anak yang berkebutuhan khusus. “Ya, tapi cerita berbeda jika anak–anak disabilitas itu sudah memiliki prestasi yang tinggi. Maka, pengakuan itu pun seraya muncul. Tapi, sekali lagi ini tak semua masyarakat ataupun keluarga demikian,’’ katanya.
Namun, lebih jauh dikatakannya, mengaca dari permasalahan tersebut, Disdikbud Kaltara sejauh ini mencoba terus mencari jalan keluarnya. Salah satunya dengan cukup seringnya menggelar event khusus anak disabilitas. Meski, permasalahan ini tak hanya dilimpahkan pada organisasi perangkat daerah (OPD) ini saja. “Upaya dalam mengangkat potensi dari anak disabilitas itu tugas dan tanggung jawab semua elemen. Tapi, Alhamdulillah sejauh ini anak disabilitas di Kaltara sudah banyak berprestasi di tingkat nasional,’’ jelasnya.
“Dan prestasi itu pun muncul tak hanya pada satu kategori. Melainkan cukup banyak yang diraihnya. Mulai dari pantonim, olahraga bulu tangkis, tarian, otomotif, dan masih banyak lagi,’’ sambungnya.
Sementara, tambahnya, mengenai perhatian Disdikbud Kaltara terhadap anak disabilitas lainnya, khususnya yang tengah menempuh pendidikan di Sekolah Luar Biasa (SLB) di
Kota Tarakan, Tanjung Selor, Malinau, Nunukan dan KTT, yaitu dengan menjamin pendidikan bermutu bagi mereka. “Termasuk dalam pemenuhan hak mendapatkan akomodasi yang layak. Di tahun ini pemerintah sudah melakukan rehab toilet di semua SLB serta membangun sarana dan prasarana lainnya,’’ jelasnya.
Dinsos: Ada Program Bagi Warga Disabilitas
Sementara itu, PemerintahPovinsi Kaltara menaruh perhatian lebih kepada warga penyandang disabilitas (berkebutuhan khusus), dengan cara memberikan bantuan non tunai yang sumbernya dari APBD.
Dikatakan Kepala Dinas Sosial Kaltara, Heri Rudiono, bantuan ini senilai Rp 300 ribu. “Data warga penyandang disabilitas ini diusulkan langsung oleh instansi pemerintah di kabupaten ataupun kota, lalu nanti pemprov akan memverifikasi kembali, apakah penerima ini penyandang disabilitas ringan atau berat,” kata Heri.
Pemerintah memang membedakan bagi penyandang disabilitas, ada yang ringan dan berat. Bagi penyandang disabilitas ringan, akan mendapatkan program pemberdayaan seperti diikutsertakan dalam program pelatihan bidang-bidang tertentu. Sedangkan kategori berat akan mendapat bantuan lebih.
Selama ini, jelas Heri, bagi penyandang disabilitas berat di Kaltara, Pemprov Kaltara beserta Kemensos RI telah menetapkan nama-nama penerima asistensi sosial penyandang disabilitas (ASPD) tahun ini, yang ditetapkan dalam Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Nomor 661/2019 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Tahun 2019. “Di Kaltara, ada 9 orang yang menerima ASPD tahun ini. Dan setiap penyandang disabilitas itu mendapatkan bantuan non tunai sebesar Rp 300 ribu tiap bulannya,” jelasnya. (omg/ash)
