MANAGED BY:
JUMAT
26 FEBRUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Selasa, 03 Desember 2019 13:29
Perkada Bisa Jadi Jalan Terakhir

Solusi Pembayaran Utang Pemkab ke Pihak Ketiga

BATAL DISAHKAN: Pemkab Nunukan sudah ancang-ancang menerbitkan perkada jika pengambilan keputusan DPRD Nunukan, atas persetujuan terhadap Raperda tentang APBD 2020, benar-benar batal terjadi.

PROKAL.CO,

NUNUKAN - Pembagian anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 yang harus sesuai ketentuan perundang-undangan, justru menjadi kendala tidak maksimalnya pembayaran utang-utang Pemkab Nunukan yang masih menunggak di tahun-tahun sebelumnya kepada pihak ketiga.

Sementara itu, rencananya akan diterbitkan peraturan kepala daerah (perkada). Perkada dinilai menjadi jalan terakhir karena belum terlaksananya pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan, atas persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD 2020. Dan itu  menjadi ancang-ancang Pemkab Nunukan ke depannya.

Kabag Humas Pemkab Nunukan sekaligus Juru Bicara (Jubir) Bupati Nunukan, Hasan Basri mengatakan, sebenarnya Pemkab sudah mengalokasikan anggaran untuk pembayaran utang, dan hal itu sudah dibahas pada Tim Banggar sebelumnya.

“Menurut ketentuan perundang-undangan, postur APBD itu harus memenuhi juga, misalnya 20 persen untuk pendidikan, 10 persen untuk kesehatan, belum lagi untuk infrastruktur sekian persen dan anggaran-anggaran operasional untuk sejumlah OPD, tentunya itu juga harus dipenuhi,” ujar Hasan.

Imbasnya memang, pembayaran utang menjadi tidak maksimal, karena ada ketentuan lain yang tidak boleh diabaikan seperti pembagian anggaran-anggaran tersebut. Sementara itu, menjawab persiapan perkada, Hasan menegaskan Pemkab harus siap dengan segala mekanisme peraturan perundang-undangan.

“Perkada memang menjadi jalan terakhir, artinya Pemkab siap saja mematuhi segala regulasi. Namun, tahapannya belum sampai ke sana, masih ada tahapan mediasi dari gubernur, dan paripurna juga masih bisa diagendakan. Jadi kita hanya merencanakan berbagai kemungkinan, kalau memang harus perkada, kita sudah dalam keadaan siap,” beber Hasan.

Halaman:

BACA JUGA

Kamis, 10 September 2015 15:13

Pembangunan Harus Berdasarkan Kebutuhan

<p>MALINAU - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malinau, Dr Ernes Silvanus…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers