MANAGED BY:
SELASA
10 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Selasa, 03 Desember 2019 10:20
Keamanan Kendaraan Parkir Dipertanyakan

e-Parking di 47 Titik Parkir

POTENSI DAERAH: Pemerintah tengah menyiapkan layanan e-Parking yang akan dimulai pada Januari 2020. Selain mendongkrak PAD, juga membenahi tata kota.

PROKAL.CO, TARAKAN - Januari 2020 mendatang, e-Parking rencananya akan diterapkan di Bumi Paguntaka. Namun hingga Desember  ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan masih menggodok aturan yang memayungi kebijakan mengenai perparkiran tersebut.

Kebijakan itu pun menuai banyak pertanyaan. Dari efektivitas hingga persoalan keamanan. Apakah e-Parking yang dimaksud sebuah layanan perparkiran yang modern atau hanya transformasi pemungutan retribusi dari manual menjadi digital?

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Tarakan Arbain mengungkap, terdapat 47 titik atau kantong parkir yang akan diintegrasikan dengan sistem e-Parking. Ia enggan merinci titik yang dimaksud karena masih dalam draf peraturan wali kota (perwali).

Sebelum 2020 Pemkot akan menetapkan titik-titik yang dimaksud. Di luar pengelolaan parkir RSUD, Bandara Internasional Juwata, Gusher, Pelabuhan Tengkayu I atau SDF serta swasta lainnya.

“Kami hanya (mengelola) parkir yang berada di pinggir jalan, misalnya kantor-kantor pemerintah daerah dan pusat pelayanan pemerintah daerah. Itulah yang akan menjadi (lahan) parkir berlangganan. Di Tarakan ada 47 titik, dan bisa saja berkembang. (Swasta) Nanti dilihat apakah parkirnya akan dikelola pemerintah atau dikelola sendiri, kalau masuk milik pemerintah, itu akan kami bebaskan,” jelas mantan kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DP2KA) Tarakan ini, kemarin (2/12).

Dijelaskan Arbain, pembuatan aplikasi e-Parking oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tarakan. Selanjutnya aplikasi tersebut akan dijalankan para juru parkir di lapangan. Dalam pola penerapannya dengan menggunakan HP Android. Aplikasi tersebut akan bekerja dengan memindai stiker parkir berlangganan yang ditempelkan di kendaraan.

“Selain pakai stiker yang ditempel di kendaraan, kami juga pakai kartu berlangganan, sehingga ada identitas e-Parking-nya. Jadi stikernya itu yang dibaca oleh jukir untuk melihat keaslian atau tidak,” katanya.

Mengenai pengamanan dan fasilitas penunjang yang akan disediakan Pemkot, misalnya saat pengguna kehilangan kendaraan atau helm, Arbain belum dapat menjelaskan lebih jauh. Menurutnya, hal tersebut akan terjawab setelah perwali e-Parking masih terbit. Di dalam perwali akan dijelaskan mengenai kewajiban pemerintah sebagai pengelola layanan.

“Biasanya di kota lain ada pergantian dari pemerintah jika terjadi kelalaian dari jukir, sehingga ada pergantian sekian persen dari pemerintah. Tapi ini masih draf, saya belum berani menyatakan terkait hal tersebut, jika telah disetujui barulah saya dapat menjelaskan hal tersebut,” ucapnya.

Peraturan daerah yang memayungi parkir di tepi jalan umum, saat ini masih dievaluasi. Turunan dari perda tersebut akan melahirkan perwali sekaligus SOP, kata dia. Sebab itu, pihaknya belum dapat mendahului perda, karena masih berada di Kementerian Hukum dan HAM.

“Kalau sudah oke perda-nya, jadi draf perwali yang ada sekarang ini tidak ada perubahan. Makanya kami enggak berani perwali dulu, baru perda. Tapi nanti perda sudah ada baru disahkan. Penerapan e-Parkingrencananya Januari 2020, kami sudah mulai menjalankan. Ini tergantung dari animo masyarakat saja, apalagi penggunaan e-Parking ini jauh lebih murah, karena memberikan tarif Rp 100 ribu per tahun untuk kendaraan roda dua dan Rp 200 ribu untuk kendaraan roda empat per tahun,” ujarnya.

Merujuk pada statistik jumlah kendaraan roda dua 149.000 unit, maka jika dikalikan Rp 100.000 per kendaraan, maka potensi pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp 14 miliar per tahun. Pemerintah mensimulasi jika 50 persen dari jumlah tersebut masuk sebagai PAD, maka retribusi perparkiran potensial untuk ditingkatkan.

 

HARUS TEGAS

Sementara Ekonom Dr. Margiyono, S.E, M.Si, mengingatkan, keseriusan pemerintah itu harusnya dibarengi dengan regulasi yang tegas terhadap aktivitas parkir liar di pinggir jalan. Kebijakan  pemerintah yang keliru justru dapat menimbulkan kemacetan. Misalnya di antara masyarakat justru menghindari memarkirkan kendaraannya pada kawasan yang dikenakan tarif.

“Dengan adanya fasilitas parkir ini masyarakat tidak boleh lagi memarkir kendaraannya di pinggir jalan dengan alasan apa pun. Kalau tidak, jangan sampai pinggiran sepanjang jalan akan dimanfaatkan masyarakat untuk menghindari area parkir berbayar,” nilainya.

Ia mengapresiasi kebijakan itu demi pembenahan tata kota dan memaksimalkan potensi daerah. Inovasi pemerintah terhadap perkembangan jasa parkir dinilai sangat tepat untuk mengatasi 2 masalah yang dihadapi Kota Tarakan saat ini.

“Yang pasti kalau diidentifikasi satu per satu tentunya membutuhkan riset yah, tapi menurut saya lokasi yang tepat untuk parkir publik adalah yang tidak mengganggu kepentingan lain. Parkir menggunakan sistem elektronik ini juga mengeliminir kebocoran pemasukan daerah. Kebocoran sejak pemungutan, kebocoran saat pelaporan, dan kebocoran dalam sisi penggunaan,” ujarnya.

 

TURUT MEMBENAHI RAMBU

Selain e-Parking, Dishub Tarakan juga tengah membenahi rambu di sejumlah titik yang dianggap dapat mengantisipasi kemacetan ketika jam kerja.

Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dishub Tarakan Mohdi menuturkan rambu jalan yang dipasang di antaranya rambu S atau larangan setop. Lebar badan jalan di Tarakan masih banyak yang sempit.

Dishub juga telah melakukkan evaluasi di beberapa titik pemasangan. Rambu yang ada sebelumnya banyak yang tak terlihat pengendara. “Selain itu, banyak parkiran kendaraan yang tidak pada tempatnya menjadi  salah satu sumber kemacetan, seperti beberapa perhotelan yang dan beberapa toko yang ada di Tarakan. Hampir semua hotel sudah  memiliki parkiran, tetapi tidak cukup untuk menampung kendaraan yang ada, sedangkan parkiran kendaraan yang ada di beberapa hotel hanya bersipat sementara, dan tidak setiap harinya banyak kendaraan yang parker,” ulasnya.

Rambu larangan parkir juga tidak dipasang di kawasan ekonomi seperti Jalan Yos Sudarso. “Lokasi ekonomi dan tidak ada lahan parkir yang memadai untuk kendaraan,” tuturnya.

Jalan-jalan utama yang selama ini padat dengan parkir pinggir jalan, kata dia, juga membutuhkan solusi dengan disediakannya lahan parkir. (shy/agg/lim)


BACA JUGA

Senin, 09 Desember 2019 13:51

Jalan Sehat Keluarga Diikuti Ribuan Peserta

TARAKAN – Ribuan warga Kota Tarakan tumpah ruah mengikuti jalan…

Senin, 09 Desember 2019 13:41

Terjaring dalam Operasi Gabungan

TARAKAN - Razia gabungan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol…

Sabtu, 07 Desember 2019 10:39

Uut Permatasari Diarak Keliling Tarakan

TARAKAN – Semarak pawai karnaval ‘pesta rakyat Simpedes’ akhirnya tiba.…

Sabtu, 07 Desember 2019 10:31

Wajib Belajar di Rumah via Aplikasi

TARAKAN - Perapan wajib belajar bagi siswa di rumah bagi…

Sabtu, 07 Desember 2019 10:26

Pedagang Sebut Sembako Masih Normal

TARAKAN - Lonjakan harga sembako di berbagai daerah menjelang hari…

Kamis, 05 Desember 2019 13:04

Pembelian Premium Akan Ditakar

TARAKAN - Meluapnya antrean di SPBU Mulawarman dan SPBU Kusuma…

Kamis, 05 Desember 2019 12:52

Evaluasi Kinerja saat Pemilu 2019

TARAKAN - Pelaksanaan pemilu 2019 di Kaltara telah berhasil di…

Rabu, 04 Desember 2019 12:13

Kapolda: Mungkin Milik Anggota Tertinggal

JAKARTA – Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono…

Rabu, 04 Desember 2019 12:09

Abai, Rumah Makan Bisa Disita BPPRD

TARAKAN - Penarikan pajak sebesar 10 persen, ternyata masih saja…

Rabu, 04 Desember 2019 12:07

7 Kali Sidang Isbat, 2.416 Pasangan

KONSULAT RI Tawau untuk ketujuh kalinya bekerja sama dengan Pengadilan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.