TANJUNG SELOR – Hingga kini, aksi pengetap di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di Ibu Kota Kalimantan Utara (Kaltara), Tanjung Selor masih memprihatinkan.
Bahkan, dari aksi mereka itu pun ibaratkan tidak secara kucing-kucingan lagi. Melainkan, secara transparan mereka melakukannya. Sehingga hal itu cukup mengganggu bagi masyarakat dengan moda transportasi lainnya yang hendak mengisi BBM.
Situasi ataupun kondisi seperti ini bukan hanya terjadi beberapa pekan atau bulan terkahir. Melainkan, terjadi dalam hitungan tiga sampai empat tahun terakhir, bahkan lebih. Pengetap di ibu kota ini tampak dengan lancarnya menjalankan aksinya.
Akan tetapi, Wakil Bupati Bulungan, Ingkong Ala atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan menyatakan, terkait permasalahan pengetap itu tak ditampik menjadi permasalah lama yang tak kunjung berakhir.
Namun, pihaknya memastikan bahwa pemerintah tidak akan kalah dengan para pengetap. Pemerintah terus berkolaborasi dengan jajaran di tingkat atas dan pengelola untuk meramu agar masalah itu dapat segera selesai.
“Selama ini mungkin masih terjadi. Tapi, pemerintah tidak kalah. Kami tengah meramu sebuah cara agar pengetap ini nantinya hilang,” ungkap Ingkong Ala kepada Radar Kaltara saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin (2/12).
Dikatakannya juga, aksi pengetap ini menurutnya memang tak sesuai dengan hatinya. Mereka memang seolah-olah menganggap pemerintah ini sudah kalah. Sehingga acap kali melancarkan aksinya di SPBU. Yakni mengetap dengan menggunakan kendaraan yang sebagian dimodifikasi.
“Tapi, dalam waktu dekat ini kami akan kembali mendisiplinkan penjual bensin eceran. Dengan harapan ini dapat menjadi langkah awal dalam upaya meminimalisir dari aksi pengetap,” katanya.
Ditanya mengapa tidak ada instruksi penjagaan kembali dari Satpol PP, pihaknya beranggapan bahwa itu terkendala dari biaya operasional dari Satpol PP. Ditambah dengan APBD di Pemkab Bulungan yang terbatas. Maka, tak ditampik itu menjadi kendala darinya tatkala adanya pembengkakan anggaran.
“Tapi, saya rasa terakhir dari informasi yang ada bahwa akan ada pembatasan pembelian BBM. Mudahan langkah–langkah seperti ini dapat menjadi solusi,” harapnya. “Meski, terkadang kami pun dengan sulitnya BBM di SPBU. Maka, bensin eceran pun terpaksa kami beli,” tuturnya.
Sedangkan, menurut pandangan Manajer SPBU Sengkawit, James Ong Susanto mengenai masalah pengetap, sebenarnya dari SPBU cukup sulit dalam mengatasinya. Bahkan, petugas dispenser pun kerap bersitegang dengan para pengetap. "Yang jelas jika memang menjadi solusi yang terbaik yang kami siap mendukung," singkatnya.
Dalam mengatasi persoalan itu, telah direncanakan ada pembatasan pembelian BBM di SPBU. Ini dikatakan Kasubbag Produksi Daerah dan SDA, Biro Setprov Kaltara, H. Saharin. Dan pembatasannya sendiri untuk sepeda motor Rp 25 ribu dan mobil Rp 74 ribu. (omg/eza)
