MANAGED BY:
RABU
08 JULI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Senin, 02 Desember 2019 14:59
Kenapa Ini...?? APBD 2020 Batal Disahkan

Harapkan Fokus Bayar Utang Pihak Ketiga

RAPAT PARIPURNA: Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2020, tidak terlaksana karena jumlah anggota yang hadir belum memenuhi syarat

PROKAL.CO,

NUNUKAN – Rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan, atas persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2020, tidak terlaksana karena jumlah anggota yang hadir belum memenuhi syarat atau tidak kuorum.

Anggota DPRD Nunukan yang tidak hadir dalam rapat tersebut merupakan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golkar, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Demokrat. Alasan tidak hadirnya anggota DPRD tersebut, karena tidak ingin melakukan persetujuan APBD 2020 sebelum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan menyelesaikan utang kepada pihak ketiga.

“Sejak awal pembahasan APBD 2020, dipesankan kepada Pemkab Nunukan untuk menyelesaikan utang dulu,” kata Wakil Ketua DPRD Nunukan, H. Irwan Sabri.

Menurutnya, perlu belajar dari tahun sebelumnya bahwa pada 2018 masih ada utang kepada pihak ketika yang belum terbayarkan, sekira Rp 30 miliar. Dan di 2019 demikian jika tidak dibayarkan sekira Rp 50 miliar. Pada 2020 nantinya total utang Pemkab Nunukan mencapai sekira Rp 80 miliar. Sehingga menurutnya lebih baik menyelesaikan masalah terlebih dahulu dibanding meninggalkan masalah.

Salah satu tugas DPRD Nunukan adalah pengawasan. Jika hal ini menjadi pembiaran, menurutnya anggota DPRD kembali akan disudutkan dan  tidak mampu menyerap aspirasi masyarakat. Pembayaran utang merupakan bagian dari aspirasi masyarakat. Karena para pihak ketika mayoritas mengeluh dengan tidak jelasnya kapan dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah dilakukan.

“Wajar ketika ada yang menagih, karena pekerjaannya selesai. Dibanding ada yang kerja asal-asalan tetap dibayarkan. Seharusnya berlaku adil ini Pemkab Nunukan,” ujarnya.

Halaman:

BACA JUGA

Selasa, 07 Juli 2020 12:29

Satgas Pamtas Sita Senpi dan Miras

NUNUKAN - Satuan Tugas Pengaman Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-Malaysia Batalyon…

Minggu, 05 Juli 2020 11:54

12 Calon Pengantin Terdeteksi Pengguna Narkoba

NUNUKAN – Setidaknya ada 12 orang calon pengantin (catin) yang…

Sabtu, 04 Juli 2020 11:12

Mabuk Lem, Remaja Kejar Polisi dengan Badik

NUNUKAN – Seorang remaja berinisial AN (22) diduga sedang mabuk…

Rabu, 01 Juli 2020 09:13

Pengendali di Lapas hingga Pemesan di Tana Tidung

NUNUKAN - Dalam sebulan terakhir, Satuan Reserse Narkoba (Satrekoba) Polres…

Selasa, 30 Juni 2020 10:27

PDIP Aksi di Polres Nunukan

NUNUKAN – Menuntut pengusutan tuntas pelaku pembakaran bendera Partai Demokrasi…

Senin, 29 Juni 2020 10:12

Langgar Protokol Kesehatan, Dihukum PushUp

NUNUKAN - Meski status tanggap darurat Covid-19 di Nunukan beum…

Sabtu, 27 Juni 2020 09:34

Satgas Pamtas dan Polhut Temukan Barak Pembalak Liar

NUNUKAN – Satgas Pamtas Yonif 623/BWU bersama Polisi Kehutanan (Polhut)…

Jumat, 26 Juni 2020 13:03

Penerima Tunjangan Khusus Guru Dikurangi

 NUNUKAN – Dengan adanya aturan terbaru mengenai pemberian tunjangan khusus,…

Kamis, 25 Juni 2020 14:30

Nonreaktif, 361 WNI Dipulangkan dari Malaysia

    RIKO ADITYA/RADAR TARAKAN DIPULANGKAN LAGI: Setidaknya ada 361…

Kamis, 25 Juni 2020 13:24

Nonreaktif, 361 WNI dari Malaysia Dipulangkan, 134 Lanjut ke Sulsel

NUNUKAN – Sebanyak 361 warga negara Indonesia (WNI), dan 134…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers