TARAKAN - Terkait banyaknya keluhan masyarakat terhadap penggunaan layanan jaminan kesehatan nasional-kartu Indonesia sehat (JKN-KIS), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara pun mengunjungi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Tarakan, kemarin (29/11).
Ketua Komisi IV DPRD Kaltara Achmad Djufrie mengungkapkan kunjungan mereka merupakan monitoring sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap layanan BPJS.
“Tadi kami sudah memaparkan keluhan-keluhan masyarakat yang kami tampung kepada BPJS. Tadi kami meminta adanya unit BPJS yang ditempatkan di RSU (rumah sakit umum) sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan koordinasi,” ujarnya, kemarin (29/11).
Besar harapan agar BPJS melakukan terobosan baru dalam memaksimalkan pelayanan guna mempermudah masyarakat dalam memanfaatkan layanan JKN-KIS. Meski menurutnya selama ini BPJS telah memiliki terobosan baru, namun hal tersebut dinilau belum cukup maksimal. Mengingat banyak masyarakat yang belum mengetahui terobosan tersebut.
“Selain itu, kami mencoba mendorong BPJS untuk meningkatkan layanan online untuk menghindari antre yang membeludak. Sehingga masyarakat tidak terlalu lama dan terlalu banyak mengantre. Kalau pun sistem online sudah ada seharusnya sosialisasinya ditingkatkan lagi,” tukasnya.
DPRD kembali meminta agar BPJS dapat menempatkan petugas di rumah sakit. “Kami juga meminta unit loket lagi untuk melakukan pendaftaran peserta atau pasien yang mau berobat. Ini bagian dari reses kemarin. Itu kemudian kami menerima keluhan ini,” ucap Achmad.
Sekretaris Komisi VI DPRD Kaltara Markus Sakke mengakui jika kepesertaan JKN-KIS meningkat. Meski di beberapa wilayah mengalami penurunan dalam persentase. Hal tersebut dibuktikan dengan cakupan partisipasi masyarakat pengguna JKN mencapai 95 persen dari jumlah penduduk Kaltara.
“Kalau melihat data yang dipaparkan oleh BPJS, itu sudah ada daerah yang sudah mencapai 100 persen dan kemudian turun menjadi 90 persen, itu mungkin iurannya yang tidak lancar dibayar. Tapi secara keseluruhan mengalami peningkatan. Mungkin karena faktor penambahan penduduk di Kaltara juga. Oleh karena itu kami akan tetap evaluasi. Kalau ada masyarakat yang tidak mampu membayar nanti akan dibayarkan oleh pemerintah kabupaten/kota,” tukasnya.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, dr. Wahyudi Putra Pujianto menuturkan beberapa catatan DPRD telah ada dalam program BPJS. Hanya, diakui program tersebut belum dapat berjalan maksimal. Mengingat terbatasnya sosialisasi.
“Kalau untuk pembentukan pendaftaran online dan sosialisasi itu sudah, cuma mungkin harus dimaksimalkan lagi khususnya sosialisasinya. Karena menurut kami masih banyak masyarakat yang masih belum mengetahui ada pendaftaran JKN secara online,” ungkapnya.
Lanjutnya, terkait keterbatasan pengetahuan masyarakat dalam menggunakan layanan di rumah sakit saat mengalami kendala, ia menuturkan jika pihaknya memiliki unit yang siap membantu masyarakat.
“Masyarakat harus ke mana saat di RS, kami sampaikan sebenarnya kami sudah mempunyai unit di rumah sakit, namanya unit PIPP (pemberian informasi dan penanganan pengaduan). Petugas di unit itu bernama P3RS yaitu pengelola penanganan pengaduan peserta di rumah sakit. Cuma memang mungkin belum optimal. Ini memang menjadi PR kami untuk mengoptimalkan PIPP ini, supaya lebih bisa digunakan masyarakat lebih maksimal. Ke depannya kami akan menempelkan poster informasi pelayanan PIPP di beberapa titik di RSU supaya orang bisa tahu,” ujarnya. (*/zac/lim)
