TANJUNG SELOR - Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Davao City, Filipina hingga saat ini terus berkoordinasi dengan aparat serta tokoh di Filipina untuk mencari jalan terbaik agar dapat membebaskan tiga korban penyanderaan kelompok Abu Sayyaf.
Konsul Pelaksana Fungsi Konsuler II KJRI Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia M. Muhsinin Dolisada menyampaikan, sebelumnya Kamis (28/11), Pemerintah Indonesia juga telah bertemu dengan Pemerintah Filipina. Dari hasil pertemuan itu ada beberapa langkah yang akan dilakukan dalam upaya pembebasan, salah satunya terus berusaha berkoordinasi dengan majikan pemilik kapal yang diculik.
“Sampai saat ini kami masih sulit untuk bisa bertemu dengan majikan. Tapi akan tetap terus kita upayakan mencari keberadaan majikan tersebut,” kata Muhsinin kepada Radar Kaltara melalui sambungan telepon pribadinya, Jumat (29/11).
Sedangkan untuk koordinasi di Filipina, telah dilaksanakan oleh perwakilan KJRI yang ada di Filipina. KJRI Sabah juga akan terus memantau serta berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait di Malaysia agar kejadian penculikan nelayan RI yang bekerja di Sabah tidak terulang lagi.
“Yang pasti pengamanan akan lebih ditingkatkan lagi, apalagi kejadian seperti ini bukanlah kali pertama terjadi,” bebernya.
Menyoal tebusan apakah tetap dibayar atau tidak, pihaknya masih enggan untuk berkomentar. Namun, upaya pembebasan akan tetap terus dilakukan antara Pemerintah Indonesia, Malaysia dan Filipina. “Secara detail hasil pertemuan saya tidak bisa sampaikan, yang pasti sudah ada pertemuan. Untuk korban, informasi terakhir yang kami terima dalam kondisi baik,” sebutnya.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan KJRI Kinabalu, Krishna Djelani mengatakan, sampai saat ini KJRI terus melakukan pendekatan kepada keluarga korban penyanderaan. Selain melakukan pendekatan, pihaknya juga terus berupaya bertemu dengan majikan.
“Kami berharap majikan bisa bertanggung jawab, karena korban ini disandera saat bekerja, jadi sudah seharusnya majikan yang bertanggung jawab,” ungkap Krishna kepada Radar Kaltaramelalui sambungan telepon pribadinya, kemarin (22/11).
Namun, untuk bisa meminta pertanggung jawaban kepada majikan bukanlah hal yang mudah. Pasalnya, sampai saat ini KJRI belum juga bisa bertemu dengan majikan tersebut. “Kita sudah mendatangi kantor. Tapi tetap saja majikannya tidak ada,” sebutnya.
Bahkan KJRI juga telah meminta bantuan kepada Polis Diraja Malaysia (PDRM) untuk mencari tahu keberadaan majikan tersebut. Namun, tetap saja upaya itu belum membuahkan hasil. “Sampai sekarang kami belum bisa bertemu dengan majikannya,” ujarnya.
Selain meminta majikan untuk bertanggung jawab, KJRI juga meminta agar gaji ketiga korban penyanderaan tetap diberikan kepada keluarga. “Dari keterangan keluarga, memang sempat diberikan bantuan sebesar RM (Ringgit Malaysia) 300 (sekitar Rp 1 juta). Tapi hanya sekali saja,” sebutnya.
Sepekan yang lalu, korban sempat berkomunikasi dengan keluarga. Dan korban menyampaikan bahwa ketiganya diperlakukan dengan baik dan diberikan makanan. “Alhamdulillah, mereka dalam kondisi sehat dan kami akan terus berupaya agar ketiganya bisa kembali berkumpul dengan keluarga,” ujarnya.
Seperti diketahui, untuk membebaskan ketiga WNI, Maharudin Lunani (48), Muhammad Farhan (27) dan Samiun Maneu (27) kelompok Abu Sayyaf meminta tebusan sebesar 30 juta peso Filipina atau sekitar Rp 8,3 miliar.
Hal itu disampaikan salah satu korban melalui video yang berdurasi berdurasi 44 detik yang beredar di media sosial. Di dalam video itu ketiga korban juga meminta tolong kepada majikan maupun Presiden untuk membebaskan mereka dari kelompok bersenjata tersebut.
Sementara itu, Presiden Jokowi pun sudah membahas masalah ini dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte. “Kemarin saya berkesempatan bertemu Menteri Pertahanan Filipina saat KTT ASEAN RoK (Republic of Korea). Presiden juga melakukan pembicaraan dengan Presiden Filipina, Duterte," kata Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi kepada wartawan di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Rabu (27/11).
