TANJUNG SELOR – Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Ibramsyah Amirudin mengungkapkan bahwa saat ini ada salah satu sekolah di Ibu Kota Kaltara, Tanjung Selor yang terindikasi melakukan aksi pungutan liar (pungli).
Meski, tak dijelaskan secara rinci, utamanya identitas sekolah yang dimaksud tersebut. Namun, diketahui aksi pungli itu dilakukan dengan modus sekolah meminta sejumlah uang terhadap anak didiknya. Dengan alasan uang itu akan digunakan untuk membeli foto Presiden RI.
“Uang yang diminta itu pun jumlahnya ditetapkan. Masing-masing Rp 20 ribu. Maka, dari situ dapat dikategorikan pungli. Karena bentuknya itu pungutan,” tegas Ibramsyah saat diwawancara awak media Radar Kaltara, kemarin (27/11).
Lanjutnya, pihaknya masih mendalami lebih jauh mengenai permasalahan tersebut. Oleh karenanya, pihaknya saat ini pun tak secara gamblang dalam menyampaikannya terhadap awak media. Namun, pihaknya memastikan permasalahan itu akan ditangani secara serius. Ini sembari menunggu laporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat agar dapat bersama menyelesaikannya.
“Ada sudah saya laporkan ke dinas tentang indikasi itu (terjadi pungli, Red). Tinggal nanti bagaimana perkembangannya saja,” ujar pria yang akrap disapa Ibram ini.
Dikatakannya bahwa aksi itu seharusnya tak sampai terjadi. Pihaknya pun mengaku sudah cukup sering dalam mengimbau kepada sejumlah sekolah agar jangan meminta pungutan terhadap anak didik. Apalagi, pungutan itu pun jumlahnya ditetapkan. Baik kecil ataupun besar itu tentu akan menjadi permasalahan di kemudian harinya.
“Ya, seperti apa yang terjadi indikasi saat ini. Intinya, tak boleh sekolah meminta pungutan kepada anak didik dengan jumlah yang sudah mereka tetapkan sendiri,” imbaunya.
Terpisah, saat dikonfirmasi mengenai aksi itu, Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar (Dikdas), Disdikbud Bulungan, Suparmin mengakui bahwa mengenai sekolah mana yang dimaksud itu belum diketahuinya. Hal ini dikarenakan belum adanya laporan secara langsung yang diterimanya. “Laporan itu belum ada kami dapatkan,” ungkapnya.
Disinggung apakah dirinya mengetahui permasalahan itu, pria yang pernah menjabat sebagai Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Palas Utara itu mengaku tahu. Yaitu, dari informasi yang berkembang di media sosial (medsos).
“Untuk postingan mengenai itu saya tahu. Tapi, langsung dihapus. Tidak berani melanjutkan. Sementara itu dulu informasinya,” singkatnya mengakhiri. (omg/eza)
