MANAGED BY:
SELASA
25 FEBRUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Senin, 25 November 2019 12:59
Dari Bimbingan Perilaku hingga Keuangan

Pro Kontra Sertifikasi Layak Nikah

Ilustrasi.

PROKAL.CO, Pemerintah pusat mewajibkan para calon pasangan yang hendak menikah memiliki sertifikat layak nikah. Rencananya aturan ini diterapkan pada 2020 mendatang, dan berlaku di seluruh Indonesia. Tidak terkecuali di Tarakan.

 

MENDENGAR informasi tersebut, Irma Damayanti (25) merasa dapat membebankan para calon pasangan yang akan menikah. Menurutnya, pernikahan merupakan niat yang baik, dan seharusnya dipermudah. Tetapi dengan adanya aturan yang wajib memiliki sertifikat layak menikah, ia menilai urusannya akan semakin ribet.

“Ribet. Kalau sebelumnya (saya dulu), yang terpenting sudah terdaftar di KUA (Kantor Urusan Agama). Kenapa harus diribetkan dengan punya sertifikat nikah?,” kata ibu dari satu anak ini.

Dari pengalamannya dalam mengurus proses pernikahan, aturan ini kemungkinan akan semakin menambah beban para calon pasangan. Mulai dari waktu, hingga biaya tambahan. Aturan ini pun dapat membuat calon pasangan merasa khawatir bila tidak mendapatkan sertifikat.

“Sudah ribet ngumpulin uang panaik (uang lamaran), masa diribetkan lagi dengan sertifikat,” katanya.

Perihal mendapatkan bimbingan pranikah, dia mengatakan saat mendaftar, petugas KUA setempat pun sudah memberikan bimbingan. Seperti pengalamannya 6 tahun lalu, sebelum menikah dia dibimbing di KUA. Mulai dari pengertian pernikahan, adab-adab pernikahan dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri.

“Banyak kok yang dijelaskan di KUA. Dulu enggak harus ada sertifikat baru diizinkan menikah. Sekarang orang mau menikah kok malah diribetkn lagi dengan urusan sertifikat,” lanjutnya.

Adanya sertifikat nikah ini bukanlah jaminan pasangan tidak akan bercerai. Cara mempertahankan pernikahan pun sudah disampaikan melalui bimbingan di KUA, tanpa harus memiliki sertifikat.

“Tidak ada yang bisa menjamin tentang perceraian. Biar ada sertifikat nikah, kalau tidak bisa mempertahankan rumah tangga, toh pasti akan bercerai juga. Jadi sertifikat bukan jaminan. Dari KUA juga ada dikasih buku nikah dan semuanya dijelaskan di KUA,” katanya.

Namun berbeda pula dengan pendapat Martha Harun, S.Farm, Apt. Meski belum menikah, ia merasa aturan ini tidak membuatnya merasa terbebani. Justru ia sangat setuju bila pasangan yang akan menikah wajib memegang sertifikat layak nikah.

Menurutnya, pernikahan merupakan janji suci di hadapan Sang Pencipta. Namun sangat disayangkan, banyak yang tidak dapat mempertahankan rumah tangganya.

Menghindari hal tersebut, pemahaman tentang pernikahan pun perlu ditanamkan lagi. Entah itu melalui bimbingan ataupun kelas pranikah. Kemudian diberi sertifikat layak nikah, sebagai pasangan yang sudah siap membangun bahtera rumah tangga.

“Saya sangat setuju. Karena yang kita tahu, di Indonesia ini banyak yang menikah, tapi mudah bercerai. Jadi dengan aturan ini, mengikuti proses dan mendapatkan bimbingan pranikah yang lebih mapan, kenapa enggak? Karena dengan mendapatkan bimbingan, dapat membentuk keluarga yang kekal,” kata wanita berusia 25 tahun ini.

Sejauh yang ia tahu, kemungkinan bimbingan-bimbingan yang diberikan sama saja seperti pasangan yang sudah menikah di tahun-tahun sebelumnya. Namun yang membedakan, dari sertifikat nikah.

“Mungkin bimbingannya seperti di gereja (bagi yang beragama Kristen. Tapi yang ada surat nikah aja, enggak ada sertifikatnya,” katanya.

 

ATURAN LEBIH DIPERKETAT

Memang tidak sedikit masyarakat yang mendukung wacana tersebut.

Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Tarakan H. Muhammad Shaberah mengatakan, aturan tersebut sebenarnya telah sejak lama diterapkan. Hanya, aturan tersebut mengalami perubahan istilah dan beberapa poin yang terkandung di dalamnya. Selain itu, perubahan istilah tersebut juga didukung penegasan wajib yang harus dijalankan. Sehingga menurutnya karena hal itulah aturan  tersebut terkesan seperti baru.

“Masalah bimbingan perkawinan itu sudah lama diterapkan oleh Kementerian Agama. Sejak 2011 itu dikenal dengan nama suscapin (kursus calon pengantin) peraturannya Nomor 372 Tahun 2011. Jadi seluruh calon pengantin dihimbau agar ikut. Itu ketentuannya 3 hari. Kemudian tahun 2013, di aturan Nomor 542 Tahun 2013 Dirjen Binwas Islam mengubah namanya menjadi bimbingan khusus pranikah,” jelasnya, Kamis (21/11).

Sertifikat nikah telah ada sejak 2011. Kemudian mewujud dalam program bimwin (bimbingan kawin) yaitu bimbingan perkawinan itu berdasarkan Peraturan Dirjen Binwas Islam Nomor 379 Tahun 2018 itu ketentuannya diubah lagi menjadi 2 hari.

Saat ini bimwin menerapkan 16 jam pelajaran. Baik mata pelajaran soal mental, pandangan hidup, kesehatan maupun keharmonisan.

Beberapa tahun lalu aturan tersebut hanya bersifat anjuran, sehingga karena hal itulah peraturan tersebut tidak menjadi perhatian besar masyarakat.

Lanjutnya, nantinya peserta pranikah akan mendapatkan materi dari beberapa badan terkait sesuai bidangnya masing-masing. Hal itu dimaksudkan, agar calon pengantin dapat beradaptasi dengan mudah pasca melakukan pernikahan di kehidupan baru.

“Untuk materi kami berkoordinasi dengan badan terkait seperti Dinas Kesehatan, MUI, ahli keuangan untuk memberikan materi. Kan masalah rumah tangga banyak tuh, masalah hubungan suami istri, masalah keuangan rumah tangga, masalah sikap, dan lain-lain. Karena seseorang yang menikah akan menjalani kehidupan baru dan harus bisa beradaptasi dengan lingkungan baru sehingga itulah calon pengantin harus mendapatkan bimbingan,” tukasnya.

Ia menjelaskan, dalam aturan sertifikat nikah tersebut terdapat beberapa poin aturan yang mengalami revisi seperti usia minimal pernikahan dan ketentuan wali dalam kondisi tertentu. Meski demikian poin pada aturan tersebut dapat disesuaikan bergantung pada kondisi calon pengantin.

“Syaratnya kalau dulu kan harus punya KTP artinya 17 tahun, untuk sekarang minimal dianjurkan 19 tahun. Tapi kita tidak tahu masalah pernikahan ini kan kadang ada pasangan kecelakaan, dalam artian hamil sebelum nikah. Nah kalau itu ada pengecualian yang jelas harus mendapatkan persetujuan wali masing-masing. Juga kalau misalnya ada calon pengantin kedua walinya sudah tidak ada dan tidak memiliki saudara apa pun. Dia dapat menjadikan hakim sebagai wali namanya wali hakim. Tapi dengan persyaratan tertentu. Tapi kalau keluarganya masih ada tentu harus diwakili keluarganya dulu,” urainya.

“Di tahun 2019 yang jelas lebih dari 1.000 pengajuan nikah, karena data kami baru bisa direkap bulan Desember. Tapi yang jelas sekitar 1300 pengajuan sudah ada. Yang jelas akan bertambah karena masih ada waktu satu setengah bulan berakhirnya tahun 2019,” jelasnya.

Terkait jumlah perceraian saat ini, ia menuturkan jika perceraian tentunya mengalami penambahan signifikan dalam setiap tahun. Sehingga menurutnya hal itulah yang menjadi tugas pemerintah dalam menekan perceraian tersebut.

“Untuk perceraian biasanya itu konsennya di Pengadilan Agama, tapi dari data yang kami terima angka perceraian di tahun 2018 itu 530 kasus, untuk 2019 untuk sementara sudah 600 lebih. Secara garis besar perceraian setiap tahun pasti meningkat dengan kisaran 10 persen. Sehingga dengan kebijakan baru diharapkan bisa menekan angka perceraian. Kalau aturannya sebenarnya sudah lama cuma kebijakannya saja yang baru,” ungkapnya.

Lanjutnya, seorang calon pengantin diwajibkan mengajukan pernikahan selambat-lambatnya 10 hari sebelum pernikahan dilaksanakan. Hal itu dikarenakan, sebelum melakukan bimbingan terhadap calon pengantin, tentu pihaknya akan menelusuri sosok kedua pasangan. Jika terdapat adanya sesuatu yang mengganjal maka pihaknya dapat membatalkan proses sertifikasi tersebut.

“Tidak bisa juga kalau hanya berselang beberapa hari. Kami tidak tahu setiap pasangan punya masalah pribadi yang ditutupi. Sehingga dikhawatirkan timbul masalah mendekati hari H sehingga dalam tenggang itu kami bisa membatalkan dilaksanakannya pernikahan jika ditemukan sesuatu yang menyimpang. Misalnya calon pengantin sudah memiliki pasangan yang belum diceraikan secara sah, atau yang bersangkutan ternyata diam-diam berbeda agama meskipun di KTP agamanya sama. Atau mungkin pasangan ini waktu kecil pernah satu persusuan. Artinya pernah meminum ASI dari sumber yang sama. Itu tidak boleh dalam agama. Itu bisa dibatalkan,” pungkasnya.

 

SDM UNGGUL DARI KELUARGA

Selasa (19/11) di Kantor Kemenko PMK dihelat audiensi antara Menko PMK Muhadjir Effendy dengan tim penyusun modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin Kementerian Agama. Dalam rapat tersebut disebutkan bahwa modul bimbingan tersebut salah satu pokoknya adalah tidak menempatkan perempuan pada hal sekunder dalam berumah tangga. 

Ketua tim penyusun modul bimbingan perkawinan dalam untuk calon pengantin Kementerian Agama Alissa Wahid menyatakan bahwa sejak 2016 Kemenag sudah ingin merivitalisasi kursus catin. Kursus catin bukanlah hal yang baru. “Sudah diakukan tapi belum di seluruh Indonesia,” tuturnya saat ditemui seusai audiensi.

Kursus bagi catin ini diharapkan dapat mengurangi angka perceraian. “Setiap harinya terjadi 1.100 perceraian dari 2 juta perkawinan per tahun,” ujarnya. Selama ini pembekalan catin dilakukan juga secara mandiri oleh kelompok agama. Contohnya gereja. Namun belum ada penyelarasan sesuai tujuan negara.

Di sisi lain, tantangan keluarga cukup tinggi. Maka diperlukan pembekalan. Apalagi pemerintah menginginkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Menurutnya pembangunan SDM ini berawal dari keluarga. “Yang diihat ini wajib atau tidak. Namun pembekalan ini penting. Ini yang harus dipikirkan,” bebernya.

Dalam pembekalan nanti, ada beberapa hal yang akan disinggung. Pertama adalah sadar diri. Selanjutnya sadar kebutuhan pasangannya. Ketiga mampu mengelola dirinya sendiri, seperti mengelola emosi. Terakhir mampu mengelola hubungannya. Ketika empat hal ini diajarkan, maka kesiapan keluarga itu akan lebih baik. “Ketika merencanakan kelahiran anak, pasti bisa mengukur kemampuan mengasuhnya,” tuturnya. 

Dalam diskusi dengan Muhadjir, kemarin Alissa dan timnya membicarakan bagaimana konsep psikologi keluarga. Selain itu juga konsep keluarga dari berbagai agama. Kesehatan keluarga terutama kesehatan reproduksi juga disebut dalam pembicaraan yang berlangsung selama 2 jam itu.

Selanjutnya Alissa menegaskan bahwa konsep konseling dan sertifikasi ini tak lantas membatasi pernikahan. Tidak ada konsep lulus atau tidak lulus.

Adanya kursus bagi calon pengantin ini juga mendapat dukungan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Komisioner KPAI Rita Pranawati menyatakan bahwa kebijakan ini seperti pepatah sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui. “Selain melakukan penguatan ketahanan keluarga namun juga berdampak pada anak,” ungkapnya. Setidaknya output yang dihasilkan adalah orang tua paham cara mengasuh anak.

Sementara itu, dari sisi kesehatan, bimbingan pranikah bakal dilakukan melalui garda-garda terdepannya. Mulai dari posyandu remaja, puskesmas, dan lainnya. 

Di sana, calon pengantin bakal dibekali tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan keluarga. Salah satunya, berkaitan dengan kesehatan anak agar tidak stunting (*/one/*/zac/lya/mia/lim)


BACA JUGA

Senin, 24 Februari 2020 15:26

Pengemudi Tiba-Tiba Pusing, Hajar Dagangan Warga

TARAKAN – Diduga di luar kendali, sebuah mobil Toyota Rush…

Minggu, 23 Februari 2020 10:44

Kecepatan Ideal di Gunung Selatan 40 Km per Jam

TARAKAN – Sejumlah kecelakaan terjadi di Jalan Gunung Selatan. Minimnya…

Minggu, 23 Februari 2020 10:43

Kecepatan Ideal di Gunung Selatan 40 Km per Jam

TARAKAN – Sejumlah kecelakaan terjadi di Jalan Gunung Selatan. Minimnya…

Minggu, 23 Februari 2020 10:41

Ujian Nasional Tetap Berjalan Tahun Ini

TARAKAN - Wacana penghapusan ujian nasional (UN) ternyata menuai perhatian…

Minggu, 23 Februari 2020 10:40

Banyak Masyarakat Belum Tahu e-Parking

TARAKAN - Meski telah diterapkan selama dua bulan, namun pelaksanaan…

Sabtu, 22 Februari 2020 11:21

Irwan Ditugasi Bawa Dukungan Parpol

TARAKAN – Desas-desus H. Irwan Sabri akan mendampingi Dr. H.…

Sabtu, 22 Februari 2020 11:17

Pipa Gas Bunyu-Tarakan Diserahkan ke Pertamina EP

JAKARTA - Pipa penyalur gas yang membentang dari Bunyu hingga…

Sabtu, 22 Februari 2020 11:00

Disnaker Gagal di Persidangan

TARAKAN- Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Tarakan memperkarakan salah satu pengusaha yang…

Jumat, 21 Februari 2020 10:08

Tawarkan Jembatan Bulungan-Tarakan ke Kedutaan Amerika

TARAKAN - Kedutaan Amerika Serikat mengaku tertarik untuk berinvestasi di…

Rabu, 19 Februari 2020 10:38

Radar Tarakan Diganjar Penghargaan BPJS Ketenagakerjaan

TARAKAN – Radar Tarakan lagi-lagi menerima penghargaan. Kali ini sebagai…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers