MANAGED BY:
SELASA
28 JANUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Sabtu, 23 November 2019 11:42
Kontrol Belanja Daerah, Pemkot Klaim Lakukan Penghematan
dr. Khairul M.Kes, Wali Kota Tarakan

PROKAL.CO, TARAKAN - Masih adanya utang yang harus dilunasi Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membuat pemkot harus melakukan efisiensi dalam segala hal agar aktivitas belanja tetap dapat berjalan maksimal.

Hal tersebut dilakukan agar target pembangunan dapat dilakukan sesuai yang direncanakan. Wali Kota Tarakan, dr. Khairul M.Kes menegaskan, saat ini Pemkot Tarakan cukup transparan dan proporsional dalam penggunaan dan pelaporan APBD dalam setiap aktivitas pemerintahan. Sehingga diharapkan budaya ini tetap terus terjaga hingga seterusnya.

"Saya kira dalam susunan APBD kita sudah cukup transparan dan proporsional. Karena memang seperti yang disampaikan fraksi bahwa saat ini estimasi yang besarnya sudah kita kontrol sedemikian sehingga kami harapkan ke depannya tetap seperti itu," ujarnya kemarin (22/11).

Terkait besarnya biaya belanja tidak langsung (BTL) yang hampir mendekati biaya belanja langsung (BL), menurutnya hal tersebut merupakan sesuatu yang lumrah. Karena menurutnya, dalam menyeimbangkan pembangunan daerah diperlukan keseimbangan antara pematangan rencana dan pembangunan fisik.

"Semestinya bahwa belanja langsung kan memang lebih besar daripada belanja tidak langsung, paling tidak mendekati seimbang. Tapi, kalau bisa diutamakan belanja langsung daripada belanja tidak langsung dan ini kan sudah kami penuhi. Belanja langsung kita kan sekitar 55,2 persen dan sisanya belanja tidak langsung," ujarnya.

Mengenai adanya anggapan terhadap besarnya anggaran pegawai yang dikeluarkan dari jumlah BTL keseluruhan. Dijelaskannya hal tersebut telah sesuai. mengingat hal tersebut memiliki keterkaitan dengan upah dan tunjangan ASN. Sehingga, jumlah tersebut tidak dapat berkurang karena anggaran yang digunakan sebagai upah telah sesuai dengan standar hidup yang diterimah oleh ASN.

"Lalu ada juga yang menyampaikan belanja pegawai 89 persennya dari seluruh BTL, itu kan memang standar yang harus dibayar. Karena tidak mungkin juga gajinya kita mau kurangi karena standar gaji dan tunjangan itu sudah standar nasional dengan julah pegawai yang ada memang itulah jumlah yang harus kita bayarkan. Jadi memang itu tidak bisa dikurangi," bebernya.

Lanjut Khairul, sejauh ini pemkot telah berupaya melakukan penghematan belanja BTL melalui kegiatan yang ada. Salah satunya ialah menggunakan fasilitas seadanya dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan seperti perjalanan dinas dan aktivitas lainnya.

"Kalau kita mau melihat standar tunjangan perbaikan penghasilan dan sebagainya hasil evaluasi nasional di Mendagri, TPP kita masih relatif wajar. Tidak lebih juga tidak kurang juga. Termasuk dalam standar perjalanan dinas sebenarnya sudah sangat efisien,” tegasnya.

“Mohon maaf kalau dibandingkan beberapa kepala daerah, pejabat daerah dalam perjalanan biasanya menggunakan bisnis kelas, kalau kita kan tidak pernah pakai bisnis kelas. Semuanya ekonomi. Hotelnya juga menurut saya itu standar dengan kisaran harga satu juta sekian. Menurut saya, sekelas kepala daerah itu penginapan standar,” sambungnya lagi.

Selain itu, ia menerangkan jika saat ini pihaknya mencoba menggunakan anggaran BL secara tepat sasaran. Salah satu upaya tersebut yakni memprioritaskan anggaran RT yang digunakan, baik meremajakan maupun melakukan pembangunan infrastruktur pada setiap RT.

"Yang pertama, bahwa belanja langsung ini diprioritaskan untuk infrastruktur yang mendukung pelayanan publik. Seperti sekolah, fasilitas kesehatan. Yang kedua, struktur jalan termasuk sekarang penanganan banjir itu direncanakan akan dilanjutkan juga di tahun 2020 karena faktanya masih besar keluhan masyarakat terkait banjir,” ungkapnya.

“Kemudian, belanja langsung ini juga sudah kami breakdown sampai level terbawa hingga ke RT-RT melalui dana RT. Dan RT kan sebenarnya merupakan program perbaikan infrastruktur skala kecil, seperti semenisasi, pembangunan drainase, atau pengadaan sarana penerangan jalan,” pungkasnya. (*/zac/eza)


BACA JUGA

Senin, 27 Januari 2020 14:36

Mahasiswa Kaltara Terjebak di Wuhan

VIRUS corona terus menyebar ke sejumlah negara lain. Virus yang…

Senin, 27 Januari 2020 14:28

Selain Anggaran, Perlu Gerakan Kultural

  Sejumlah kawasan di Tarakan masih terus dilanda banjir ketika…

Senin, 27 Januari 2020 14:23

Sisa 30 KK di Posko Tanggap Darurat

TARAKAN - Hujan deras mengguyur Bumi Paguntaka, Minggu (26/1) membuat…

Minggu, 26 Januari 2020 11:44

Jusuf SK Serius Jadi Wakil Irianto?

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Irianto Lambrie…

Kamis, 23 Januari 2020 15:36

Korban Kebakaran Paling Butuh Perlengkapan Sekolah

Bantuan dari semua pihak masih dibutuhkan bagi korban kebakaran Pasar…

Kamis, 23 Januari 2020 13:59

Lantamal XIII Harus Tingkatkan Kesiapsiagaan

ASISTEN Operasi (Asops) Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Muda…

Kamis, 23 Januari 2020 13:58

Paling Butuh Perlengkapan Sekolah

BANTUAN dari semua pihak masih dibutuhkan bagi korban kebakaran Pasar…

Kamis, 23 Januari 2020 13:54

Tabung dan Kompor Gas Dibawa Puslabfor

TIBA di Tarakan kemarin (22/1), dua personel Pusat Laboratorium Forensik…

Rabu, 22 Januari 2020 13:55

Kisah Lansia yang Rumahnya Selamat dari Kebakaran

Kebakaran yang melanda kawasan Pasar Batu menyisakan luka dan duka…

Selasa, 21 Januari 2020 11:43

HOROR..!! Speed ini Bocor Setelah Tabrak Kayu, Bagaimana Nasib Puluhan Penumpangnya...??

TARAKAN - Speedboat Malinau Express IX yang membawa 35 penumpang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers