MANAGED BY:
MINGGU
08 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Jumat, 22 November 2019 14:04
Siapkan Bimbingan Pranikah via Online

Kemenag Perbolehkan Bimbingan Swasta

H. Muhammad Shaberah Ali Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Tarakan

PROKAL.CO, RENCANA diwajibkannya calon pengantin mengantongi sertifikat bimbingan pranikah, rupanya diwarnai ragam tanggapan masyarakat. Tak terkecuali masyarakat Kota Tarakan. Di sisi lain, hal itu mempersulit prosesi pernikahan. Meski demikian, tidak sedikit masyarakat yang mendukung wacana tersebut.

Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Tarakan H. Muhammad Shaberah Ali mengatakan wacana itu bukanlah hal baru. Pasalnya, sistem yang dimaksud tersebut sebenarnya telah ada sejak lama. Hanya, pemerintah tidak mempertegas aturan tersebut bagi masyarakat.

“Terkait klasifikasi nikah, jadi itu wacana kementerian yang heboh di media sosial bahwa ke depannya orang yang mau menikah wajib ikut bimbingan perkawinan untuk mendapatkan sertifikat. Jadi begini, masalah bimbingan perkawinan itu sudah lama diterapkan oleh Kementerian Agama. Sejak 2011 itu dikenal dengan nama suscapin (kursus calon pengantin) peraturannya Nomor 372 Tahun 2011. Jadi seluruh calon pengantin diimbau agar ikut. Itu ketentuannya 3 hari,” ujarnya, kemarin (21/11).

Syarat tersebut telah bergonta-ganti nama dan dilakukan evaluasi setiap tahunnya. Sehingga menurutnya, hadirnya wacana sertifikasi pranikah hanya sebagai tindak lanjut dari sistem yang telah ada.

“Tahun 2013, di aturan Nomor 542 Tahun 2013 Dirjen Binwas Islam mengubah namanya menjadi bimbingan khusus pranikah. Sebenarnya kalau bicara soal sertifikat nikah itu sudah dari 2011. Kemudian terakhir, namanya sampai saat ini namanya bimwin (bimbingan kawin) yaitu bimbingan perkawinan berdasarkan Dirjen Binwas Islam Nomor 379 Tahun 2018. Ketentuannya diubah lagi menjadi 2 hari. Jadi itu memang bukan hal baru lagi, cuma memang dulu tidak ditekankan. Artinya untuk ke depannya harus wajib. Saat ini bimwin menerapkan 16 jam pelajaran. Baik pelajaran soal mental, pandangan hidup, kesehatan maupun keharmonisan dan masih banyak lagi,” jelasnya.

Ia mengakui, dengan rencana diwajibkannya keikutsertaan semua calon pengantin maka hal tersebut diprediksi membuat membeludaknya peserta. Sehingga, jika nantinya ada sebuah lembaga atau organisasi yang berniat menyelenggarakan sertifikasi nikah, maka Kemenag akan mempersilakan.

“Sesungguhnya bimwin ini tidak mesti hanya bisa dilakukan Kemenag, lembaga swasta bisa jika memiliki izin dan kapasitas untuk menyelenggarakan bimwin. Tapi lembaga yang sudah terakreditasi,” bebernya.

Meski demikian, ia menegaskan jika sertifikasi hanya dapat dikeluarkan oleh Kemenag saja. Sehingga jika nantinya terdapat sebuah lembaga yang membuka pelayanan bimbingan pranikah maka dapat berkoordinasi dengan Kemenag dalam hal sertifikasi pesertanya.

“Jadi nanti kalau ada lembaga atau organisasi yang mau mengajukan izin sebagai penyelenggara bimbingan pranikah kami persilakan. Asalkan sesuai ketentuan. Karena bimbingan tidak harus dilakukan Kementerian Agama, tapi sertifikatnya harus dari Kemenag. Jadi kalau ada lembaga yang mau membuka layanan, nanti juga harus koordinasi jadi kami bisa menerbitkan sertifikatnya,” terangnya.

Menurutnya, jika nantinya ada lembaga atau pun organisasi yang membuka layanan tersebut diharapkan dapat meningkatkan semangat calon pengantin untuk mendapatkan sertifikat. Dengan banyaknya lembaga layanan maka masyarakat dapat bebas memilih menggunakan layanan dari lembaga yang sesuai keinginannya.

“Kalau ada lembaga kan nanti masyarakat bebas memilih. Kalau misalnya calon pengantinnya ni misalnya malu untuk datang belajar di Kemenag, dia bisa mendatangi lembaga swasta yang mungkin bisa membuatnya lebih nyaman. Itu tidak masalah, selagi dia memiliki niat mendapatkan sertifikat,” ujarnya.

Kepada Jawa Pos (Jawa Pos Group), Deputi VI Bidang Koordinator Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK Ghafur Dharmaputra menuturkan, detail program bimbingan pranikah masih digodok oleh pemerintah. Termasuk soal waktu bimbingan.

Saat ditanya, apakah waktu akan lebih panjang dari yang berlaku saat ini, Ghafur tidak menjawab pasti. Dia hanya tersenyum menanggapinya.

Sebagai informasi, bimbingan untuk yang beragama Islam saat ini dilakukan selama dua hari (16 jam). Itu pun, di tidak diwajibkan oleh beberapa KUA. Hanya disarankan. “Detil yang baru sedang disiapkan,” ujarnya singkat, pekan lalu.

Yang jelas, kata dia, bimbingan ini nantinya ini berlaku untuk semua yang akan menikah. Tidak melihat apa agamanya. “Tapi akan ada target pesertanya,” katanya. Sayang ia tak merinci soal target peserra tersebut. Ghafur hanya menekankan bahwa penentuan peserta juga masih akan dibaha lintas kementerian/lembaga.

Di sisi lain, pemerintah juga tengah menyiapkan website untuk bimbingan perkawinan online. Ghafur menyebut, laman bimbingan perkawinan online ini akan jadi sarana diseminasi pemahaman dan sosialisasi info seputar perkawinan.  Ditargetkan, dapat digunakan tahun depan.

“Yang online ini berbeda dengan bimbingan perkawinan yang di KUA,” tuturnya.

Website bimbingan online perkawinan tersebut disediakan oleh Kemenag, Kemendikbud, serta BKKBN yang akan memuat seluruh panduan pernikahan. Panduan dari sejumlah kementerian lainnya pun bakal mengisi laman tersebut.

 

DETIL PROGRAM MASIH DIGODOK

Pembicaraan pembinaan pranikah dan sertifikasi masih bergulir. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan bahwa bimbingan pranikah adalah tanggung jawab lintas sektor. Menurutnya pemahaman yang perlu diberikan kepada calon pengantin bukan hanya soal keagamaan melainkan multiaspek.

Dalam pemahaman membangun rumah tangga, setidaknya membutuhkan pemahaman mengenai perencanaan keluarga, kesehatan, ekonomi rumah tangga, hingga masalah berketurunan (reproduksi). Untuk itu Muhadjir menekankan tanggung jawab bimbingan pranikah ini dilakukan oleh beberapa kementerian seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian PPPA, Kemenkop-UKM, dan BKKBN. “Pembekalan pranikah tersebut mestinya harus diberikan kepada setiap calon pengantin baru. Bahan materi pembekalan pun juga harus diperkaya,” kata Muhadjir.

Selain itu, pola dan waktu penyelenggaraannya harus fleksibel. Tidak memberatkan calon pengantin tetapi efektif. Bahan atau materinya bisa berupa modul secara daring maupun offline. “Untuk calon pengantin yang telah mengikuti pembekalan dengan baik, memperoleh surat keterangan atau sertifikat,” tuturnya.

Muhadjir menjelaskan, bimbingan terhadap calon pengantin tidak hanya berhenti pada pembekalan saja. Harus ada tindak lanjut apabila ditemukan masalah. Misalnya kalau diketahui bahwa calon pasangan pengantin belum punya penghasilan tetap dan ingin buka usaha, maka yang bersangkutan harus dibukakan akses pendanaannya melalui Kementerian Koperasi-UMKM. Kebijakan tersebut harus diambil untuk meningkatkan kualitas keluarga Indonesia.

Menurutnya keluarga adalah bagian dari hulu pembangunan manusia Indonesia. Sementara itu masih banyak kasus yang terjadi di dalam keluarga. Misalnya masih tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan. “Apabila hal tersebut tidak ditangani dengan sungguh sungguh bisa menggagalkan upaya membangun generasi masa depan Indonesia,” kata Muhadjir.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan bahwa selama ini telah menyiapkan konseling pranikah. Sekretaris Ditjen Kesmas Kemenkes Eni Gustina mengungkapkan bahwa kementeriannya memiliki media kesehatan ibu dan anak (KIA) untuk calon pengantin. “Media ini untuk KUA. Sehingga bisa digiring ke puskesmas untuk di-skrining,” tuturnya.

Menurutnya hal ini sangat penting. Kematian ibu di tanah air masih tinggi. Mencapai 305 orang per 1000 kelahiran hidup. Penyebabnya menurut Eni adalah 6 persen melahirkan dibawah 20 tahun. Sementara mereka yang meninggal saat melahirkan pada usia di atas 35 tahun dikarenakan 55 persen menikah di bawah usia 20 tahun. “Orang dengan konseling itu bukan berarti dilarang menikah. Namun harus mempersiapkan diri dahulu kapan dia siap atau sehat,” ujarnya. Belum lagi soal masalah kesehatan lainnya.

Kursus calon pengantin ini menurutnya sudah diselenggarakan sejak 2016. Namun diserahkan di setiap provinsi. Ada yang menjalankan dan ada pula yang tidak. (*/zac/lyn/mia)


BACA JUGA

Sabtu, 07 Desember 2019 10:31

Wajib Belajar di Rumah via Aplikasi

TARAKAN - Perapan wajib belajar bagi siswa di rumah bagi…

Sabtu, 07 Desember 2019 10:26

Pedagang Sebut Sembako Masih Normal

TARAKAN - Lonjakan harga sembako di berbagai daerah menjelang hari…

Kamis, 05 Desember 2019 13:04

Pembelian Premium Akan Ditakar

TARAKAN - Meluapnya antrean di SPBU Mulawarman dan SPBU Kusuma…

Kamis, 05 Desember 2019 12:52

Evaluasi Kinerja saat Pemilu 2019

TARAKAN - Pelaksanaan pemilu 2019 di Kaltara telah berhasil di…

Rabu, 04 Desember 2019 12:13

Kapolda: Mungkin Milik Anggota Tertinggal

JAKARTA – Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono…

Rabu, 04 Desember 2019 12:09

Abai, Rumah Makan Bisa Disita BPPRD

TARAKAN - Penarikan pajak sebesar 10 persen, ternyata masih saja…

Rabu, 04 Desember 2019 12:07

7 Kali Sidang Isbat, 2.416 Pasangan

KONSULAT RI Tawau untuk ketujuh kalinya bekerja sama dengan Pengadilan…

Selasa, 03 Desember 2019 10:20

Keamanan Kendaraan Parkir Dipertanyakan

TARAKAN - Januari 2020 mendatang, e-Parking rencananya akan diterapkan di…

Selasa, 03 Desember 2019 10:16

IDI Usulkan Kenaikan Gaji bagi Spesialis

TARAKAN – Minimnya peminat pada formasi dokter spesialis calon pegawai…

Senin, 02 Desember 2019 14:44

Pemkot Buka Peluang Investasi Pembibitan

TARAKAN - Permintaan ekspor akan udang dan kepiting yang tinggi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.