TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Irianto Lambrie menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (DD) tahun 2020 di Tanjung Selor, Kamis (21/11).
Sesuai data yang ada, Kaltara mendapat ‘suntikan’ alokasi dana melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 sebesar Rp 10,82 triliun. Anggaran itu terbagi pada pemerintah daerah, instansi vertikal, serta satuan kerja yang ada di Kaltara. “Penerimaan DIPA ini juga merupakan kewajiban kita untuk kita pertanggung jawabkan,” ujar Irianto kepada Radar Kaltara usai penyerahan DIPA itu.
Sesuai arahan Presiden RI, Joko Widodo, dalam hal penilaian keuangan beberapa tahun terakhir ini tidak lagi hanya dilihat dari tertib administrasi. Jadi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu bisa menilai daerah bisa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), itu dilihat dari asas manfaatnya.
“Di sini saya sebagai Gubernur maupun wakil pemerintah di daerah mengingatkan, pertama itu dimanfaatkan. Berikutnya dirasakan atau tidak manfaatnya. Karena terkadang itu bermanfaat tapi tidak dapat dirasakan secara maksimal,” sebutnya.
Apa yang didapatkan di Kaltara ini, baik di pemerintah daerah, instansi vertikal, maupun satuan kerja itu patut disyukuri. Oleh karena itu, apa yang diterima ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. “Intinya, jangan lihat besar atau kecilnya anggaran itu, tapi bagaimana caranya kita mengelola uang yang ada itu dengan baik sehingga bisa memberikan dampak yang besar bagi masyarakat,” tuturnya.
Sementara, Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kaltara, Midden Sihombing mengatakan, APBN sebesar Rp 10,18 triliun itu terdiri dari belanja 40 kementerian/lembaga melalui DIPA berjumlah 222 DIPA dengan nilai Rp 3,67 triliun, serta Alokasi Transfer ke Daerah dan DD untuk seluruh daerah di wilayah Kaltara sebesar Rp 7,15 triliun.
“Ini digunakan untuk melaksanakan berbagai program pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Presiden RI, yaitu Indonesia Maju,” kata Midden.
Dijelaskannya, perkembangan alokasi APBN di provinsi termuda Indonesia ini mulai dari 2017 hingga 2020 cukup membaik. Meskipun dari 2017 ke 2018 sempat mengalami penurunan alokasi APBN, tapi sejak 2018 hingga 2020, APBN di Kaltara selalu menunjukkan peningkatan. “Pada tahun 2020, alokasi APBN untuk Kaltara meningkat sebesar 3,89 persen dibandingkan APBN tahun 2019,” sebutnya.
Selain itu, ia juga menyebutkan, agar sasaran pembangunan nasioanal tahun 2020 dapat tercapai, maka APBN difokuskan untuk mengerjakan atau melaksanakan lima program prioritas, yakni pembangunan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi, transformasi ekonomi, serta penyederhanaan birokrasi.
“Termasuk program peningkatan SDM dan perlindungan sosial kepada masyarakat juga terus diperkuat dan dipertajam,” pungkasnya. (iwk/eza)
