MALINAU – Dukungan pemerintah daerah (pemda) dan pemerintah pusat terhadap rencana investasi besar, pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Sungai Mentarang di Kabupaten Malinau yang akan berkapasitas 1375 Megawatt (MW) sudah jelas. Karena itu, PT. Kayan Hydropower Nusantara (KHN) mengaku sangat serius berinvestasi dan berjanji tidak akan mengecewakan pemerintah.
“Kami dari PT. KHN sangat berterima kasih atas dukungan ini, baik itu dari pemda, maupun dari pemerintah pusat. Kami tidak akan mengecewakan mereka dan kami berusaha untuk membangun ini sesuai scedule yang diharapkan mereka,” ujar Antony Lesmana, Presiden Direktur PT. KHN saat diwawancarai usai acara malam ramah tamah Menteri Utilitas Sarawak Malaysia Y.B. Dato Sri Dr. Stephen Rundi Anak Utom bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau, Selasa (19/11) malam di Guest House Bupati Malinau.
Diyakinkan Antony Lesmana, bahwa PT. KHN yang merupakan perusahaan patungan antara PT. Kayan Patria Pratama (KPP) Group dengan Sarawak Energy Berhad (SEB) tahun depan akan berusaha untuk segera menyelesaikan perjanjian jual beli listrik dengan tenant-tenant mereka, yaitu PT. Inalum dan PT. PLN.
“Jadi, jika perjanjian jual beli itu sudah ditandatangani, kita akan melakukan pinjaman dari luar negeri juga untuk segera membangun ini. Harapan kami, kami dapat mulai pra pembangunan mulai akhir tahun depan,” katanya.
Jika bangunan PLTA Sungai Mentarang yang direncanakan untuk menyuplai kebutuhan listrik, di Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning dan masyarakat Kalimantan Utara, khususnya Kabupaten Malinau ini dapat dibangun, maka bendungannya merupakan bendungan tertinggi di Indonesia.
“Bendungan ini akan memiliki tinggi kurang lebih 220 meter dan akan menjadikan bendungan ini bendungan tertinggi di Indonesia,” ungkapnya.
Sementara itu, disinggung soal penanganan desa yang akan terdampak pembangunan PLTA, Presiden Dirketur PT. KHN menegaskan bahwa sejak jauh hari pihaknya memikirkan hal itu. Terlebih, pihaknya saat mendapat kunjungan dari Menteri Utilitas Sarawak Malaysia Y.B. Dato Sri Dr. Stephen Rundi Anak Utom, telah melihat langsung percontohan relokasi salah satu perusahaan milik PT. KPP Group yang telah dianggap sukses merelokasi desa yang terdampak kawasan pertambangan.
“Salah satu partner lokal kami, yaitu PT. KPP Group sudah pernah melakukan relokasi yang cukup sukses yaitu di Desa Paya Seturan, Kecamatan Malinau Selatan. Jadi, pada Selasa pagi (19/11), Bapak Menteri Utilitas Sarawak Malaysia, Bapak Bupati dan tim PT. KHN mengunjungi desa tersebut,” katanya.
Untuk relokasi desa yang terdampak pembangunan bendungan PLTA, pihaknya akan berusaha untuk menggunakan model yang sama dan akan memperbaiki, apabila ada kekurangan sebelummya yang telah dilakukan untuk memastikan relokasi desa yang direlokasi ini, akan menjadi lebih sukses dari sebelum-sebelumnya. “Yang dapat kami pastikan bahwa apa yang masyarakat sudah miliki sekarang, mereka akan memiliki yang sama atau bahkan lebih baik dari sebelumnya,” tegasnya.
Sebelumnya, di tempat yang sama saat menghadiri acara yang sama, Asisten Deputi (Asdep) Infrastruktur Pertambangan dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Maritim dan Investasi) Yohannes Yudi Prabangkara kepada Radar Tarakan mengatakan bahwa pemerintah patut bersyukur di provinsi baru, yaitu Provinsi Kaltara terdapat sebuah potensi yang sungguh luar biasa. Potensi untuk sumber daya air yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber listrik. Yaitu PLTA.
“Ini sangat penting bagi kita, karena di satu sisi kita membutuhkan listrik dan di sisi lain pemerintah juga mendorong berdirinya industri-industri yang bisa memanfaatkan listrik, terutama dari PLTA ini. Cirinya adalah bahwa listriknya bisa murah dan handal,” ujar Asdep yang akrab disapa Yudi ini.
Lebih lanjut dia menjelaskan, yang paling penting adalah memanfaatkan energi terbarukan dan ini yang menjadi titik tolak bahwa pemerintah ingin mengembangkan Kaltara sebagai sebuah pusat industri yang akan memanfaatkan energi dari PLTA.
“Dan patut kita syukuri bahwa listrik dari PLTA ini salah satunya ada di Kabupaten Malinau yang kita cintai ini. Jadi ini sangat penting bagi Malinau yang mempunyai potensi yang besar dan saat ini sudah dapat dikembangkan,” tuturnya.
Untuk itu, atas nama Kemenko Maritim dan Investasi dirinya sangat berharap dan bersandar kepada pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Malinau, untuk bisa segera merealisasikan proyek besar ini sehingga Malinau bisa dikenal menjadi sumber energi terbarukan untuk bisa menggerakkan perekonomian di Malinau sendiri, bahkan di Kaltara.
Ditanya soal permintaan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo terkait mempermudah perizinan untuk investasi, Yudi mengatakan justru pada saat ini sebetulnya pengembangan kawasan industri yang ada di Kaltara ini sudah menjadi salah satu proyek strategis nasional. Maka dari itu, dari pusat hingga ke daerah akan melaksanakan perintah Presiden.
