MANAGED BY:
SABTU
14 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Kamis, 21 November 2019 12:11
Polemik Suket, Bisa Terindikasi Maladministrasi
Ibramsyah Amirudin, Kepala Ombudsman RI Kaltara

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Polemik tak berlakunya surat keterangan (suket) sebagai pengganti kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang ditujukan sebagai bentuk syarat dukungan terhadap calon perseorangan yang akan maju di pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020 mendatang menyita perhatian Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai lembaga pengawas pelayanan publik.

Dikatakan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kaltara, Ibramsyah Amirudin, polemik mengenai suket yang tak berlaku itu seharusnya tak sampai terjadi hingga berlarut. Penyelenggara pemilu setidaknya jangan hanya mengaca seperti ‘kacamata kuda’. Maksudnya, yaitu hanya berpatok pada satu aturan dan tak melihat adanya aturan lainnya.

“Suket itu memiliki fungsi yang sama. Hanya, beda fisiknya. Jadi, saya harap melihatnya jangan seperti ‘kacamata kuda’,’’ ungkapnya kepada Radar Kaltara, kemarin (20/11).

Dikatakannya juga, bila penyelenggara pemilu ini tak segera berbenah. Maka, bisa saja ke depannya akan mengarah pada indikasi maladministrasi. Mengingat, aturan tentang suket yang memiliki kedudukan laiknya e-KTP sebelumnya sudah tertera secara jelas. Di dalam aturan Kemendagri pun ada.

“Indikasi maladministrasi tentu akan ada. Ya, karena memang di dalam suket itu sudah jelas NIK-nya. Artinya, itu sudah tak seharusnya menjadi masalah,’’ ujar pria yang akrab disapa Ibramsyah ini.

Di sisi lain, lanjutnya, munculnya suket itu pun jika dicermati dikarenakan ketersediaan blangko terbatas dan gangguan suatu jaringan. Sehingga mau tak mau Disdukcapil pun mengeluarkan suket tersebut.

“Termasuk mereka yang tengah mengganti status Kaltim ke Kaltara. Maka, jika blangko tak ada, solusinya suket,’’ katanya.

“Ini bisa dituntut jika suket itu dianggap tak berlaku. Khususnya, pada saat menjelang pesta demokrasi nantinya,’’ timpalnya.

Lebih lanjut dikatakan Ibramsyah, mencegah terjadinya sesuatu hal yang tak diinginkan. Khususnya bagi penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten, perlu segera melakukan konsultsi ke penyelenggara yang di atasnya. Dan jika itu tetap hingga nanti diterapkan. Maka, sanksi bisa diterima.

“Sanksi akan ada tentunya. Tapi, diharapkan jika ada permasalahan yang menjadi polemik. Maka, dapat dikonsultasikan. Jangan dipendam sendiri. Karena tahapan ini akan terus berjalan,’’ pesannya.

Untuk diketahui, penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulungan sebelumnya mengaku tak berlakunya itu berdasarkan Surat Edaran (SE) 2096 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai regulator. Yakni disebutkan bahwa nantinya surat keterengan (suket) tidak berlaku lagi sebagai salah satu syarat dukungan ke calon independen. Sehingga mereka yang ingin maju mau tak mau harus mengumpulkan berdasarkan jumlah e-KTP.

Komisioner KPU Bulungan, Mahdi mengungkapkan, dengan tidak berlakunya suket. Tak ditampik itu akan menjadi problematika tersendiri bagi calon independen yang akan unjuk gigi pada pesta demokrasi nantinya.

Akan tetapi, pihaknya sebagai implementator secara hirarki tak dapat berbuat banyak. Sekalipun nantinya akan ada calon independen yang merasa keberatan dan lain sebagainya. Dan pihaknya mengaku hanya mengikuti apa yang menjadi aturan di dalam SE yang turun dari KPU RI tersebut.

“Kita sebagai implementator. Ya, ikuti apa yang menjadi aturan yang turun langsung dari pusat. Yang jelas memang suket tak berlaku sebagai dukungan ke calon independen nantinya,’’ ungkapnya.

Untuk diketahui, dukungan bagi calon perseorangan sendiri yang nantinya dapat dikatakan lolos pada tahap awal wajib memiliki dukungan sebanyak 9.564 pemilih untuk pilkada Kabupaten Bulungan. (omg/eza)


BACA JUGA

Jumat, 13 Desember 2019 13:53

Kemendes PDTT: Jangan Diperjualbelikan

TANJUNG SELOR – Sebanyak 7.021 sertifikat lahan transmigrasi diserahkan secara…

Jumat, 13 Desember 2019 13:51

Tak Tertib Administrasi, Kelapa Sawit Diekspor Ilegal

TANJUNG SELOR – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi…

Jumat, 13 Desember 2019 13:49

Ratusan Pencandu Narkoba Direhabilitas BNNP

TANJUNG SELOR – Pelaksanaan rehabilitasi terhadap klien pencandu narkotika, psikotropika,…

Jumat, 13 Desember 2019 13:38

5.567 Berkas CPNS Terverifikasi Online

TANJUNG SELOR - Rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) di…

Kamis, 12 Desember 2019 11:47

Eks Koruptor Harus Jeda 5 Tahun

MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan judicial review (peninjauan kembali) atas…

Kamis, 12 Desember 2019 11:29

Penggunaan Dana Desa Harus Transparan

TANJUNG SELOR - Direktur Jendral (Ditjen) Pengambangan Kawasan Transmigrasi (PK…

Kamis, 12 Desember 2019 11:23

Minim Anggaran, Jalan Longsor Tak Tersentuh Perbaikan

TANJUNG SELOR - Tanah longsor yang terjadi di jalan poros…

Kamis, 12 Desember 2019 11:19

Pilkada 2020, Waspada Politisasi Agama

TANJUNG SELOR - Setiap daerah pasti memiliki kerawanan dalam pelaksanaan…

Rabu, 11 Desember 2019 12:08

Dua Ribu Usulan Beasiswa Berpotensi Tidak Terakomodir

TANJUNG SELOR - Proposal bantuan pendidikan berupa Beasiswa Kaltara Cerdas…

Rabu, 11 Desember 2019 12:04

Hasil Audit, Kerugian Negara Rp 200 Juta

TANJUNG SELOR - Sepanjang bulan Januari-Desember 2019, Kejaksaan Negeri (Kejari)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.