MANAGED BY:
JUMAT
06 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Rabu, 20 November 2019 18:19
Benturan di Jalur Pelayaran Berulang, Alat Tangkap Nelayan Ditabrak Ponton Batubara

PSDKP: Zonasi Nelayan Harus Ada Solusi

ZONASI: Aktivitas nelayan yang melaut berdekatan dengan kapal-kapal besar yang juga melakukan aktivitasnya.

PROKAL.CO, TARAKAN – Aktivitas di laut Kaltara memang cukup tinggi, nelayan tangkap, budi daya hingga pelayaran. Aktivitas mereka kerap kali berbenturan. Kantor Pelayanan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tarakan kembali menerima laporan dari nelayan yang mengadukan alat tangkapnya ditabrak angkutan batu bara.

Kepala PSDKP Tarakan Akhmadon mengatakan, permasalahan tersebut telah ditanggapi. Beberapa hari lalu, PSDKP berkoordinasi dengan Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III-A Tarakan terkait kejadian yang terjadi di alur pelayaran.

“Kalau menurut kaidah perikanan, tidak boleh menangkap ikan di alur pelayaran,” ungkapnya.

PASDKP memastikan tidak akan aktivitas tongkang di luar alur pelayaran, apalagi di perairan yang dangkal. Dari KSOP juga menyatakan bahwa jalur tersebut bukan wilayah tangkap ikan. “Karena itu alur pelayaran dan ada aktivitas tongkang, kemudian ada nelayan di situ, maka terkenalah jaringnya. Sehingga di pihak nelayan merasa dirugikan dan minta ganti rugi,” bebernya.

Namun dari aturan pelayaran yang ada, menyatakan bahwa apabila ada dua kapal yang bertemu di sebuah perairan, maka kapal yang kecil harus menghindar. Kapal kecil dianggap bisa melakukan manuver lebih cepat dan tingkat keselamatan lebih tinggi.

Untuk itu, PSDKP akan memediasi dan menyosialisasikan mengenai aturan yang menyangkut alur pelayaran kepada nelayan. Pihaknya juga akan memberikan pemahaman bahwa apabila kapal besar yang menghindar, kemudian kandas, maka tingkat kerugiannya akan jauh lebih besar.

“Kalau seperti itu bisa juga kapal besar menuntut. Makanya kami akan berkomunikasi dengan nelayan lagi,” imbuh Akhmadon.

Dilanjutkan Akhmadon, rata-rata kejadian yang ditemukan pihaknya yaitu adanya jaring nelayan yang tersangkut oleh tongkang atau tugboat yang lewat. Kemudian pihaknya juga akan memastikan zonasi wilayah tangkap bagi nelayan. “Kami juga akan turun memastikan. Kalau betul, maka kami akan mengingatkan juga,” sebutnya.

Dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan pertemuan dengan para nelayan, untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi. “Dari awal sudah ada sosialisasi juga. Karena saat mereka mengurus izin, sudah ada dicantumkan yang ditetapkan terkait wilayah tangkap,” pungkasnya.

Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Tarakan Rustan mengatakan, meski dari aturan itu ada jalur pelayaran, namun dari aturan terhadap nelayan untuk wilayah tangkap juga sudah ada. “Jadi nelayan kecil seperti kami ini kan tidak jauh juga, yaitu 3 sampai 4 mil dan itu (aturan) dikeluarkan oleh perikanan daerah,” ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya menginginkan bagaimana ekonomi nelayan kecil tetap berjalan dan nelayan menjalankan aktivitas dengan tidak ada benturan. Ia mengklaim persoalan ini harus segera diselesaikan oleh pemerintah. “Ini setiap hari terjadi di lapangan. Bahkan ada satu persoalan belum terselesaikan, karena ada anggota pukatnya hilang yang seharga Rp 30 juta,” bebernya.

KNTI berharap permasalahan ini akan ada solusi, apalagi di perairan yang dimaksud agar tidak mengabaikan kepentingan nelayan.  “Karena di sini ada kepentingan semua, mulai dari ekonomi, transportasi dan nelayan. Semua berkumpul, kemudian tidak ada aturan dan kami mau kapal-kapal ini juga diatur agar tidak ada konflik,” nilainya.

 

RUMPUT LAUT DI LUAR ZONASI

Selain nelayan tangkap, nelayan budi daya juga dibelit potensi konflik berkepanjangan. Khususnya nelayan budi daya rumput laut. Persoalannya dari pencurian hingga zonasi.

Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Kaltara akan melakukan penertiban terhadap nelayan laut. Kepala Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada DKP Kaltara Rukhi Syayahdin mengatakan, salah satu cara mengurai permasalahan di tingkat pembudi daya yakni dengan menunjuk koordinator per wilayah.

Para nelayan rumput laut yang akan pergi melaut terlebih dahulu harus melapor ke koordinator yang sudah ditunjuk. Terutama bagi para pemukat, yang sering diindikasi di balik pencurian rumput laut.

“Selain itu untuk pembudi daya bahwa perahunya akan diberikan label. Misalnya, labelnya beda antara pembudidaya dari Pantai Amal dan Tanjung Pasir,” jelas Rukhi pekan lalu.

Dengan adanya koordinator dan label khusus di perahu pembudi daya maupun pemukat, maka akan mengurangi indikasi terjadi pencurian rumput laut. Sebab, semua pembudi daya dan pemukat akan diketahui pada waktu tertentu akan pergi melaut.

“Di Nunukan sudah diterapkan. Tinggal di Tarakan akan kami berlakukan. Teman-teman di Tarakan akan kami ajak ke Nunukan, untuk belajar dan mengikuti sistem itu,” imbuh Rukhi.

Tidak hanya itu, untuk pengaturan zonasi pembudi daya rumput laut yang juga belum terselesaikan, Rukhi menyebut bahwa hal tersebut sudah jelas diatur Peraturan Daerah (Perda) Kaltara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi.

Memang membutuhkan waktu lebih banyak untuk melakukan sosialisasi. “Mereka juga tidak memiliki izin, maka tidak bisa diatur. Makanya kami akan melakukan penataan zonasi melalui perizinan,” tuturnya.

Budi daya rumput laut di Kaltara sangat potensial. Namun pihaknya juga perlu meningkatkan pengawasan, agar penataan budi daya rumput laut di Kaltara, bisa terkelola dengan baik. “Kalau secara teknis, rumput laut jarang sekali subur di air payau. Biasanya yang bagus misalnya di Madura dan Bali,” kata Rukhi.

Dengan begitu, jumlah pembudi daya rumput laut pun setiap tahunnya meningkat. Apalagi saat ini Kaltara sebagai salah satu produsen rumput laut terbesar nasional. “Di Kaltara tidak mengenal musim dan itu keuntungan. Beda halnya di daerah lain,” ujar Rukhi. (zar/lim)


BACA JUGA

Kamis, 05 Desember 2019 13:04

Pembelian Premium Akan Ditakar

TARAKAN - Meluapnya antrean di SPBU Mulawarman dan SPBU Kusuma…

Kamis, 05 Desember 2019 12:52

Evaluasi Kinerja saat Pemilu 2019

TARAKAN - Pelaksanaan pemilu 2019 di Kaltara telah berhasil di…

Rabu, 04 Desember 2019 12:13

Kapolda: Mungkin Milik Anggota Tertinggal

JAKARTA – Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono…

Rabu, 04 Desember 2019 12:09

Abai, Rumah Makan Bisa Disita BPPRD

TARAKAN - Penarikan pajak sebesar 10 persen, ternyata masih saja…

Rabu, 04 Desember 2019 12:07

7 Kali Sidang Isbat, 2.416 Pasangan

KONSULAT RI Tawau untuk ketujuh kalinya bekerja sama dengan Pengadilan…

Selasa, 03 Desember 2019 10:20

Keamanan Kendaraan Parkir Dipertanyakan

TARAKAN - Januari 2020 mendatang, e-Parking rencananya akan diterapkan di…

Selasa, 03 Desember 2019 10:16

IDI Usulkan Kenaikan Gaji bagi Spesialis

TARAKAN – Minimnya peminat pada formasi dokter spesialis calon pegawai…

Senin, 02 Desember 2019 14:44

Pemkot Buka Peluang Investasi Pembibitan

TARAKAN - Permintaan ekspor akan udang dan kepiting yang tinggi…

Sabtu, 30 November 2019 10:28

DPRD Beri Catatan, BPJS: Butuh Sosialisasi Lebih

TARAKAN - Terkait banyaknya keluhan masyarakat terhadap penggunaan layanan jaminan…

Jumat, 29 November 2019 14:45

Bentol Tak Di-tera karena Tak Diakui

TARAKAN - Guna mencegah kecurangan pada pelayanan stasiun pengisian bahan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.