NUNUKAN – Penerangan jalan umum (PJU) yang seriing tidak dinyalakan, tentu membahayakan pengguna kendaraan roda dua maupun roda empat. Tertuama di jalan yang minim penghuni, tentu rawan terjadi tindak kejahatan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan pun angkat bicara, karena persoalan PJU ternyata ada sumbangsi dari masyarakat. Namun sering terabaikan, jika bermasalah agak lama kembali dilakukan perbaikan atau dinyalakan.
Anggota Komisi I DPRD Nunukan, Andre Pratama mengatakan, masyarakat harus mempertanyakan PJU tersebut, karena setiap pembelian token listrik ada pajak untuk PJU. Diserahkan ke Dinas Pendapatan Daerah (Disepnda), Namun jika terjadi permasalahan pada PJU tidak dilakukan perbaikan.
“Sesuai data yang dimiliki, ada sebanyak 793 PJU menggunakan solar cell, namun yang berfungsi sekira 70 PJU,” kata Andre Pratama.
Lanjut dia, sedangkan untuk pemeliharaan telah dianggarkan sebesar Rp 95 juta pertahun. Namun dapat dilihat sendiri di lapangan, masih banyak PJU tidak berfungsi. Jangan terlalu jauh, cukup dilihat di seputar Pulau Nunukan. Terkadang PJU tidak nyala.
Ia pu meminta dinas terkait untuk lebih aktif menyelesaikan permasalahan PJU ini, karena menyangkut kepentingan orang banyak. Apa lagi masyarakat telah menyelesaikan tanggungjawab, sisa pemerintah menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Jika membeli token listrik ada pajak PJU distu, jadi masyarakat tertib membayar pajak untuk PJU kalua begitu,” ujarnya.
Sementara, Ketua Komisi I DPRD Nunukan, Andi Krislina mengatakan, bahwa Dispenda Nunukan dan Dinas Perhubungan (Dishub) Nunukan harus mengalokasikan anggaran pemeliharaan PJU di Kabupaten Nunukan. Agar dapat berfungsi dengan baik.
“Banyak PJU di Nunukan tidak berfungsi maksimal, padahal PJU itu masuk dalam pendapatan. Dengan jumlahnya cukup besar. Setahun mencapai Rp5 miliar. Namun PJU banyak tidak berfungsi,” kata Andi Krislina.
Lanjut dia, Dishub tidak memiliki anggaran pemeliharaan PJU. Sehingga banyak PJU di Nunukan tidak berfungsi. Untuk diminyta diberikan sebagian pendapatan PJU untuk dipakai pemeliharaan. Karena penerangan jalan menjadi hal penting bagi pengguna kendaraan.
“Jika ada anggaran dan ada PJU tidak berfungsi segera dilakukan perbaikan. Dengan anggaran Rp 5 miliar cukup besar, dapat dilakukan perbaikan secara bertahap,” pesannya. (nal/nri)
