MANAGED BY:
SABTU
07 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Jumat, 15 November 2019 15:06
TKDD 2020, Se-Kaltara Rp 7,148 Triliun
TRANSFER KE DAERAH: Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie saat menerima Buku TKDD TA 2020 dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11).

PROKAL.CO, BERDASARKAN data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), total alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) tahun anggaran 2020 bagi seluruh daerah di Kalimantan Utara (Kaltara) senilai Rp 7,148 triliun (lihat grafis). Sementara bagi Provinsi Kaltara sendiri, tercatat sebesar Rp 1,982 triliun.

Ini disampaikan Gubernur Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie usai menerima buku TKDD tahun anggaran 2020 dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11).

Menurut Gubernur, nilai TKDD bagi seluruh daerah di Kaltara pada 2020 naik dibandingkan TKDD 2019 yang tercatat Rp 6,582 triliun. “Alhamdulillah, TKDD untuk seluruh daerah di Kaltara, pada tahun depan mengalami kenaikan dibanding 2019. Atas hal itu, atas nama pribadi, masyarakat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara serta kabupaten dan kota di Kaltara, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Presiden dan jajaran kementeriannya,” urai Irianto.

Gubernur juga memastikan berupaya untuk memenuhi arahan Presiden pada saat penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan TKDD tahun anggaran 2020. Di antaranya, soal percepatan pelaksanaan pelelangan dan realisasi kegiatan tahun depan. “Presiden, dalam arahannya menegaskan bahwa untuk tahun depan, APBN dialokasikan sebesar Rp 909 triliun bagi kementerian dan lembaga, dan Rp 556 triliun untuk transfer ke daerah. Dari itu, setelah DIPA dan TKDD diserahkan, Presiden ingin melihat adanya perubahan cara bergerak dan mindset yang meninggalkan pola lama. Salah satunya, gerak cepat untuk melakukan belanja modal,” ucap Irianto.

Selain itu, guna mengantisipasi terjadinya perlambatan ekonomi, Presiden meminta agar seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk segera melakukan lelang pada Januari 2020. “Jangan menunggu lagi, harus belanja secepat-cepatnya. Dan, jangan sampai terjadi seperti sebelumnya di mana pada November masih tersisa anggaran yang dalam proses e-Tendering. Dari itu, mulai Januari harus sudah belanja APBN,” ungkapnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, sebagaimana arahan Presiden agar tidak memprioritaskan pemenuhan target realisasi belanja, namun harus dapat dibuktikan dengan adanya barang yang bermanfaat bagi rakyat.

“Presiden menginginkan agar masyarakat dapat merasakan apa yang dibelanjakan itu. Kualitas barang juga harus bagus, dan rakyat menikmati serta merasakan manfaat besar bagi kehidupannya,” jelas Irianto.

Dalam upaya melaksanakan setiap kegiatan tersebut, Presiden juga mengharapkan agar dilakukan dalam kerja tim yang melibatkan setiap unsur yang ada. Mulai pusat hingga ke daerah. Hal ini, dipastikan Irianto akan diterapkan di Kaltara.

“Jangan sampai ada ego daerah, institusi atau sektoral sehingga hasilnya kelihatan dan bermanfaat. Dan, dalam tim tersebut akan melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Sesuai penegasan Presiden, semuanya menuju satu titik, dan akan mencapai trigger economy (pemicu ekonomi) di daerah,” paparnya.

Pemerintah di daerah juga dituntut untuk intens melakukan pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM). “Pengembangan kualitas SDM ini, di Kaltara khususnya, akan dilakukan secara real. Tak sekadar mengikuti pelatihan lalu mendapatkan sertifikat. Namun, akan benar-benar diterapkan untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada secara kongkrit,” tutup Gubernur.

 

DANA DESA RP 487,45 MILIAR

Sementara besaran dana desa mengalami kenaikan dibanding tahun ini. Di mana, sesuai data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), total dana desa bagi 4 kabupaten di Kaltara pada tahun depan sebesar Rp 487,45 miliar (lihat grafis).

“Tahun lalu, Dana Desa yang dialokasikan bagi Kaltara sebesar Rp 463,2 miliar. Sementara tahun ini, naik menjadi Rp 487,45 miliar. Ini sebuah kabar gembira, khususnya bagi masyarakat di wilayah perdesaan di Kaltara,” tambah Gubernur.

Selain itu, berdasarkan rincian TKDD 2020 bagi seluruh daerah di Kaltara, juga terpampang bantuan dana kelurahan bagi 2 kabupaten dan 1 kota di Kaltara. Yakni, Kabupaten Bulungan yang dialokasikan sebesar Rp 2,562 miliar. Lalu,  Kabupaten Nunukan sebesar Rp 2,428 miliar dan Kota Tarakan Rp 7 miliar.

“Bantuan dana kelurahan itu, termasuk dalam komponen DAU (dana alokasi umum) tambahan. DAU tambahan sendiri, terdiri dari bantuan dana kelurahan, bantuan pendanaan penyetaraan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, dan bantuan pendanaan untuk penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK),” ucap Irianto.

Memetik pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani, Gubernur berharap agar dana desa yang disalurkan tahun depan dapat digunakan untuk memberdayakan desa dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. “Penggunaan DAU tambahan, utamanya bantuan dana kelurahan ditunjukkan pada 2 bidang prioritas. Pertama, pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kelurahan yang meliputi lingkungan permukiman, transportasi, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, serta sarana prasarana lainnya,” urainya.

Selain itu, DAU tambahan juga dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat kelurahan yang meliputi pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan pendidikan dan kebudayaan, pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa, serta pengelolaan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah kelurahan.

  

KEBIJAKAN BARU KURANG BAYAR

Sebagai informasi, Kemenkeu merilis bahwa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, salah satu bagian pentingnya adalah TKDD, yang jumlahnya mencapai Rp 856,94 triliun. TKDD tersebut terdiri dari transfer ke daerah sebesar Rp 784,94 triliun dan dana desa sebesar Rp 72 triliun.

Adapun transfer ke daerah meliputi dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp 117,58 triliun terdiri dari DBH pajak sebesar Rp 56,23 triliun DBH SDA sebesar Rp 48,84 triliun, dan kurang bayar sebesar Rp 12,5 triliun, adanya alokasi kurang bayar merupakan kebijakan baru di 2020.

Lalu, DAU sebesar Rp 427,09 triliun, termasuk DAU tambahan sebesar Rp 8,38 triliun. Juga terdapat dana alokasi khusus fisik (DAK fisik) sebesar Rp 72,25 triliun, yang mencakup 7 (tujuh) bidang DAK fisik reguler, 13 bidang DAK fisik penugasan, dan 7 bidang DAK afirmasi.

Adapula DAK nonfisik sebesar Rp 130,28 triliun, yang memiliki arah kebijakan baru yakni dengan menambah menu kegiatan pengawasan obat dan makanan pada dana bantuan operasional kesehatan (BOK) untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, dana otsus, dana tambahan infrastruktur dalam rangka otsus dan dana keistimewaan DIY sebesar Rp 22,75 triliun.

Dana insentif daerah (DID) sebesar Rp 15 triliun, yang dialokasikan kepada daerah tertentu sebagai penghargaan atas perbaikan dan atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan dana desa sebesar Rp 72 triliun, yang dialokasikan kepada daerah melalui perbaikan formulasi dengan memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan. Dana desa dialokasikan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa. (*/lim)


BACA JUGA

Sabtu, 07 Desember 2019 10:23

Jangan Pandang Bulu Atasi Pengetap

TANJUNG SELOR – Menanggapi terkait masih merajalelanya pengetap di stasiun…

Sabtu, 07 Desember 2019 10:23

Jangan Pandang Bulu Atasi Pengetap

TANJUNG SELOR – Menanggapi terkait masih merajalelanya pengetap di stasiun…

Sabtu, 07 Desember 2019 10:20

Tak Ada Sertifikat Halal, Produk IKM Ditolak

TANJUNG SELOR – Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro…

Jumat, 06 Desember 2019 14:39

Speedboat Nyaris Ludes Dilahap Si Jago Merah

TANJUNG SELOR – Speedboat Sadewa Lestari Benuanta VIP rute Bulungan-Tarakan…

Jumat, 06 Desember 2019 11:55

Kategori P1/TL, Pelamar Tetap Ikut SKD

TANJUNG SELOR – Pada rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS)…

Jumat, 06 Desember 2019 11:52

Dua Jam, Puluhan Kendaraan Terjaring Razia

TANJUNG SELOR – Meski sebelumnya telah menggelar razia Operasi Patuh…

Kamis, 05 Desember 2019 12:42

Satu dari Lima Anak Perempuan Alami Kekerasan

TANJUNG SELOR – Berdasarkan hasil survei prevalensi yang dilakukan oleh…

Kamis, 05 Desember 2019 12:39

2020, APBN Mulai Garap KBM

TANJUNG SELOR - Percepatan pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung…

Rabu, 04 Desember 2019 12:00

Anak Disabilitas Wajib Mendapat Pengakuan

KEBERADAAN anak disabilitas di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) wajib mendapat…

Rabu, 04 Desember 2019 11:38

298 Kepala Keluarga Bakal Migrasi ke Bulungan

TANJUNG SELOR - Jika tak ada aral, Menteri Desa dan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.