BERDASARKAN data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), total alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) tahun anggaran 2020 bagi seluruh daerah di Kalimantan Utara (Kaltara) senilai Rp 7,148 triliun (lihat grafis). Sementara bagi Provinsi Kaltara sendiri, tercatat sebesar Rp 1,982 triliun.
Ini disampaikan Gubernur Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie usai menerima buku TKDD tahun anggaran 2020 dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11).
Menurut Gubernur, nilai TKDD bagi seluruh daerah di Kaltara pada 2020 naik dibandingkan TKDD 2019 yang tercatat Rp 6,582 triliun. “Alhamdulillah, TKDD untuk seluruh daerah di Kaltara, pada tahun depan mengalami kenaikan dibanding 2019. Atas hal itu, atas nama pribadi, masyarakat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara serta kabupaten dan kota di Kaltara, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Presiden dan jajaran kementeriannya,” urai Irianto.
Gubernur juga memastikan berupaya untuk memenuhi arahan Presiden pada saat penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan TKDD tahun anggaran 2020. Di antaranya, soal percepatan pelaksanaan pelelangan dan realisasi kegiatan tahun depan. “Presiden, dalam arahannya menegaskan bahwa untuk tahun depan, APBN dialokasikan sebesar Rp 909 triliun bagi kementerian dan lembaga, dan Rp 556 triliun untuk transfer ke daerah. Dari itu, setelah DIPA dan TKDD diserahkan, Presiden ingin melihat adanya perubahan cara bergerak dan mindset yang meninggalkan pola lama. Salah satunya, gerak cepat untuk melakukan belanja modal,” ucap Irianto.
Selain itu, guna mengantisipasi terjadinya perlambatan ekonomi, Presiden meminta agar seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk segera melakukan lelang pada Januari 2020. “Jangan menunggu lagi, harus belanja secepat-cepatnya. Dan, jangan sampai terjadi seperti sebelumnya di mana pada November masih tersisa anggaran yang dalam proses e-Tendering. Dari itu, mulai Januari harus sudah belanja APBN,” ungkapnya.
Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, sebagaimana arahan Presiden agar tidak memprioritaskan pemenuhan target realisasi belanja, namun harus dapat dibuktikan dengan adanya barang yang bermanfaat bagi rakyat.
“Presiden menginginkan agar masyarakat dapat merasakan apa yang dibelanjakan itu. Kualitas barang juga harus bagus, dan rakyat menikmati serta merasakan manfaat besar bagi kehidupannya,” jelas Irianto.
Dalam upaya melaksanakan setiap kegiatan tersebut, Presiden juga mengharapkan agar dilakukan dalam kerja tim yang melibatkan setiap unsur yang ada. Mulai pusat hingga ke daerah. Hal ini, dipastikan Irianto akan diterapkan di Kaltara.
“Jangan sampai ada ego daerah, institusi atau sektoral sehingga hasilnya kelihatan dan bermanfaat. Dan, dalam tim tersebut akan melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Sesuai penegasan Presiden, semuanya menuju satu titik, dan akan mencapai trigger economy (pemicu ekonomi) di daerah,” paparnya.
Pemerintah di daerah juga dituntut untuk intens melakukan pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM). “Pengembangan kualitas SDM ini, di Kaltara khususnya, akan dilakukan secara real. Tak sekadar mengikuti pelatihan lalu mendapatkan sertifikat. Namun, akan benar-benar diterapkan untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada secara kongkrit,” tutup Gubernur.
DANA DESA RP 487,45 MILIAR
Sementara besaran dana desa mengalami kenaikan dibanding tahun ini. Di mana, sesuai data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), total dana desa bagi 4 kabupaten di Kaltara pada tahun depan sebesar Rp 487,45 miliar (lihat grafis).
“Tahun lalu, Dana Desa yang dialokasikan bagi Kaltara sebesar Rp 463,2 miliar. Sementara tahun ini, naik menjadi Rp 487,45 miliar. Ini sebuah kabar gembira, khususnya bagi masyarakat di wilayah perdesaan di Kaltara,” tambah Gubernur.
Selain itu, berdasarkan rincian TKDD 2020 bagi seluruh daerah di Kaltara, juga terpampang bantuan dana kelurahan bagi 2 kabupaten dan 1 kota di Kaltara. Yakni, Kabupaten Bulungan yang dialokasikan sebesar Rp 2,562 miliar. Lalu, Kabupaten Nunukan sebesar Rp 2,428 miliar dan Kota Tarakan Rp 7 miliar.
