MANAGED BY:
JUMAT
10 JULI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Jumat, 15 November 2019 15:06
TKDD 2020, Se-Kaltara Rp 7,148 Triliun
TRANSFER KE DAERAH: Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie saat menerima Buku TKDD TA 2020 dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11).

PROKAL.CO,

BERDASARKAN data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), total alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) tahun anggaran 2020 bagi seluruh daerah di Kalimantan Utara (Kaltara) senilai Rp 7,148 triliun (lihat grafis). Sementara bagi Provinsi Kaltara sendiri, tercatat sebesar Rp 1,982 triliun.

Ini disampaikan Gubernur Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie usai menerima buku TKDD tahun anggaran 2020 dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11).

Menurut Gubernur, nilai TKDD bagi seluruh daerah di Kaltara pada 2020 naik dibandingkan TKDD 2019 yang tercatat Rp 6,582 triliun. “Alhamdulillah, TKDD untuk seluruh daerah di Kaltara, pada tahun depan mengalami kenaikan dibanding 2019. Atas hal itu, atas nama pribadi, masyarakat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara serta kabupaten dan kota di Kaltara, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Presiden dan jajaran kementeriannya,” urai Irianto.

Gubernur juga memastikan berupaya untuk memenuhi arahan Presiden pada saat penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan TKDD tahun anggaran 2020. Di antaranya, soal percepatan pelaksanaan pelelangan dan realisasi kegiatan tahun depan. “Presiden, dalam arahannya menegaskan bahwa untuk tahun depan, APBN dialokasikan sebesar Rp 909 triliun bagi kementerian dan lembaga, dan Rp 556 triliun untuk transfer ke daerah. Dari itu, setelah DIPA dan TKDD diserahkan, Presiden ingin melihat adanya perubahan cara bergerak dan mindset yang meninggalkan pola lama. Salah satunya, gerak cepat untuk melakukan belanja modal,” ucap Irianto.

Selain itu, guna mengantisipasi terjadinya perlambatan ekonomi, Presiden meminta agar seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk segera melakukan lelang pada Januari 2020. “Jangan menunggu lagi, harus belanja secepat-cepatnya. Dan, jangan sampai terjadi seperti sebelumnya di mana pada November masih tersisa anggaran yang dalam proses e-Tendering. Dari itu, mulai Januari harus sudah belanja APBN,” ungkapnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, sebagaimana arahan Presiden agar tidak memprioritaskan pemenuhan target realisasi belanja, namun harus dapat dibuktikan dengan adanya barang yang bermanfaat bagi rakyat.

Halaman:

BACA JUGA

Rabu, 02 September 2015 10:17

Lagi, Warga Belakang BRI Diciduk

<p><strong>&nbsp;TARAKAN &ndash;</strong> Beberapa kali lolos dari incaran…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers