Kualitas demokrasi bangsa kita kembali diuji setelah pilpres dan pileg usai. Kali ini pilkada serentak yang akan dilaksanakan 2020 mendatang. Tidak hanya dari kuantitas waktu yang bersamaan tapi kedewasaan berdemokrasi masyarakat kita mesti lebih baik dari pilpres dan pileg sebelumnya.
Demokrasi yang sudah berumur 21 tahun sejatinya membawa perubahan cara berpikir. Konsepsi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat hakikatnya kekuasaan berasal dan diperuntukkan sebaik baiknya untuk kesejahteraan rakyat.
Namun pemilihan umum saat ini seperti hilang esensi. Oknum kontestan demokrasi lebih sibuk untuk menggali keuntungan, bahkan di antaranya menjadikan anggota dewan terhormat sebagai profesi bukan pengabdian.
Mirisnya lagi mereka mencari pundi-pundi untuk pribadi sembari mengembalikan modal politik yang sudah dikeluarkan. Tak heran jika Kesejahteraan yang harusnya ditujukan untuk konstituen hanya selesai saat kampanye.
Ujian Politik Kaltara
Pilkada serentak 2020 adalah momentum pertemuan dua kepentingan. Pertama, kepentingan politik kandidat calon peserta Pilkada dan parpol. Kedua, kepentingan pembangunan wilayah di antara eksekutif dan legislatif.
Di era otonomi belakangan ini, daerah seakan pemain tunggal dalam pembangunan infrastruktur maupun sumber daya. Daerah berlomba lomba menghasilkan PAD yang besar guna kelanjutan pembangunan.
Tentu kemampuan mengelola anggaran daerah tidak sekedar mengandalkan hirarki dibawahnya. Perlu kepemimpinan yang kuat dan jujur.
