MANAGED BY:
JUMAT
03 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Kamis, 14 November 2019 12:37
Agenda Besar, Penciptaan Lapangan Kerja dan Optimalisasi UMKM

Presiden Kembali Ungkapkan Rencana Mengunjungi Kaltara

RAKORNAS: Presiden RI, Joko Widodo saat berbincang singkat dengan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie pada Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda Tahun 2019 di SICC, Bogor, Rabu (13/11).

BOGOR - Dalam lima tahun ke depan, ada dua agenda besar yang dicanangkan Pemerintah Indonesia untuk dapat dicapai. Agenda pertama, berkaitan dengan penciptaan lapangan pekerjaan. Sedangkan, agenda kedua, adalah setiap investasi yang masuk harus melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di daerah.

Ini disampaikan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) yang mengutip pernyataan Presiden RI Joko Widodo pada pemukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tahun 2019 di Sentul International Convention Centre (SICC), Sentul, Bogor, Rabu (13/11) pagi.

Disebutkan Irianto, dalam pengarahannya pada Rakornas yang bertema "Sinergi Pelaksanaan 5 Prioritas Pembangunan Nasional untuk Mewujudkan Indonesia Maju" tersebut, Presiden menyebutkan bahwa dua agenda besar tersebut menjadi arah pembangunan Pemerintah Indonesia saat ini dan ke depannya.

"Semua mengarah ke sana. Untuk itu, apabila ada hal yang berkaitan dengan penciptaan lapangan pekerjaan maka semua pihak terkait harus mendukung. Atau dengan kata lain, iklim investasi harus diperbaiki," kata Gubernur.

Presiden pun menegaskan akan dukungannya terhadap pengembangan dan realisasi investasi di daerah. "Apabila ada investasi datang ke daerah, semua pihak harus memberikan dukungan termasuk TNI/Polri, sehingga investasi bisa direalisasikan," jelas Irianto.

Penegasan tersebut, terkait dengan minimnya realisasi investasi di Indonesia. "Presiden mengakui sebagian investasi yang masuk ke Indonesia, selama ini sulit terealisasi karena mereka tidak dilayani dengan baik oleh para pihak terkait. Untuk itu, pelayanan dari pihak terkait menjadi penting. Sebab, apabila investasi masuk dan terealisasi maka lapangan kerja akan tercipta. Apabila lapangan kerja tercipta, pengangguran berkurang, roda perekonomian pun bangkit. Dengan begitu maka defisit neraca perdagangan dan defisit neraca berjalan akan membaik. Ini akan memperkuat Indonesia dalam persaingan ekonomi dunia. Dengan begitu Indonesia juga akan semakin berdaulat," ungkapnya.

Untuk mewujudkannya, Presiden mengarahkan agar pemerintah di seluruh lini untuk mempermudah proses perizinan. Juga melakukan penyederhanaan regulasi dan birokrasi.

"Di kesempatan tersebut, Presiden juga menyinggung soal pemangkasan organisasi. Utamanya, rencana pemangkasan jabatan eselon I, II, III dan IV. Rencana ini dalam proses pemantauan guna menyederhanakan organisasi. Dipastikan Presiden, rencana ini hanya mengubah jabatan struktural ke fungsional tanpa memotong penghasilan seseorang. Di mana tujuan akhirnya, adalah kecepatan dalam pengambilan keputusan," ulas Irianto.

Tak hanya itu saja, Presiden juga menginginkan adanya kontinuitas kepastian hukum dan stabilitas keamanan untuk menunjang kondusifitas iklim investasi di Indonesia. Sementara untuk penglibatan UMKM dalam realisasi investasi, Presiden mengarahkan agar hal tersebut dapat dilaksanakan di setiap daerah.

"Presiden memastikan, kebijakan ini sudah disampaikan ke setiap menteri terkait. Dan, apabila UMKM tidak dilibatkan dalam realisasi investasi tersebut, dapat melaporkannya untuk ditegur langsung oleh Presiden," jelas Irianto.

Sebelum meninggalkan tempat acara, Presiden Joko Widodo juga sempat berbincang singkat dengan Gubernur. "Pada momen itu, Presiden sekali lagi menyinggung mengenai keinginannya melakukan kunjungan kerja ke Kaltara. Namun, untuk waktunya belum dapat dipastikan. Kemungkinan sekitar Desember 2019 atau Januari 2020," ucap Gubernur.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam sambutannya menyatakan bahwa sesuai Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD' 45), ditegaskan bahwa NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten/kota yang mempunyai pemerintahan daerah dan diatur dengan UU.

Sedangkan, Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dibantu oleh Wakil Presiden (Wapres) dan para menteri untuk melaksanakan pemerintahan di daerah.

"Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota," ucap Mendagri.

Arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi harus diteruskan oleh para gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan memastikan kebijakan tersebut harus dilaksanakan di daerah kabupaten/kota.

"Setiap kepala daerah mempunyai peran untuk menjamin kebijakan pemerintah pusat senafas dengan kebijakan yang dilaksanakan di setiap daerah. Untuk itu, diperlukan perencanaan penyusunan program kerja yang dilakukan dengan garis hierarki demi terwujudnya keselarasan kebijakan di pusat dan daerah," jelasnya.

Inovasi birokrasi  semua tingkatan, menyusun perencanaan program kerja dan menyusun peraturan daerah (Perda), serta berbagai kebijakan agar mengantar pemerintah pusat dan kementerian lembaga sampai daerah terintegrasi dan mempunyai garis kebijakan yang sama.

"Sesuai amanat Presiden RI, Joko Widodo maka ada 5 strategi besar yang menjadi prioritas dalam 5 tahun kedepan agar Indonesia menjadi maju, yaitu mencakup pembangunan SDM, kelanjutan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi dan transformasi ekonomi," urainya.

Rakornas ini sendiri, kata Mendagri bertujuan untuk memastikan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dilaksanakan oleh para gubernur sekaligus sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk memastikan kebijakan tersebut diimplementasikan di kabupaten/kota.

"Untuk itu, diharapkan agar setiap kepala daerah mempunyai peran untuk menjamin kebijakan pemerintah pusat selaras dengan kebijakan yang dilaksanakan di setiap daerah. Hal itu dapat diwujudkan dengan sinergitas program kerja, mengedepankan kerja keras, inovasi birokrasi di semua tingkatan, menghilangkan kebijakan atau peraturan daerah yang menghambat kemajuan ekonomi serta dengan senantiasa memelihara stabilitas politik dan keamanan," bebernya. (**/nri)


BACA JUGA

Jumat, 03 Desember 2021 18:42

Sekwan: Sebelum Ada Pelantikan, Norhayati Masih Ketua DPRD Kaltara

TANJUNG SELOR - Pergantian Norhayati Andris sebagai Ketua DPRD Kaltara…

Jumat, 03 Desember 2021 07:58

Begini Tanggapan Norhayati Andris Setelah Dicopot Dari Kursi Ketua DPRD Kaltara

Tanjung Selor - Menanggapi kabar terkait surat pencopotan dirinya sebagai…

Jumat, 03 Desember 2021 07:17

Abaikan Tiga Pilar Partai, Ketua DPRD Kaltara Dicopot 

TANJUNG SELOR – Mulai 29 November 2021 Norhayati Andris tidak…

Kamis, 02 Desember 2021 15:13

Banyak Keluhan dari Masyarakat Bulungan, Manajemen RSD Bakal Dievaluasi

TANJUNG SELOR – Pemkab Bulungan bakal mengevaluasi manajemen Rumah Sakit…

Kamis, 02 Desember 2021 15:12

ATR/72 Kembali Mendarat di Ibu Kota Kaltara, Tahap Awal Minimal 30 Seat Terisi

TANJUNG SELOR – Setelah sempat setop beroperasi akibat dampak pandemi…

Kamis, 02 Desember 2021 15:10

Hadehhh...!! Amdal Pembangunan KIPI Belum Siap

TANJUNG SELOR – Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) menjadi salah…

Kamis, 02 Desember 2021 15:08

IPM Kaltara Naik 0,56 Persen, Masih Lebih Baik di Banding Kalbar

TANJUNG SELOR – Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Utara (Kaltara)…

Kamis, 02 Desember 2021 15:07

Tunjangan Rendah Badan Permusyawaratan Desa Rendah, Regulasi Akan Diubah

TANJUNG SELOR – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Bulungan belum…

Rabu, 01 Desember 2021 14:21

Masyarakat Umum Disuntik Vaksin Booster

TANJUNG SELOR – Setelah tenaga kesehatan (nakes), kini giliran masyarakat…

Rabu, 01 Desember 2021 14:17

Tarakan Masuk Zero Kasus

TANJUNG SELOR - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kalimantan Utara…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers