TANJUNG SELOR – Dinas Perhubungan (Dishub) Kalimantan Utara (Kaltara) menargetkan verifikasi delapan lapangan terbang (lapter) yang ada di provinsi termuda Indonesia ini bisa klir 100 persen tahun depan.
Kepala Bidang (Kabid) Perhubungan Udara dan Perkereta Apian Dishub Kaltara, Andi Nasuha mengatakan, delapan lapter itu terdiri dari dua di Kabupaten Nunukan, yakni Binuang dan Long Layu. Serta enam lainnya di Kabupaten Malinau. (lihat grafis)
“Untuk verifikasi lapter ini tetap kita laksanakan. Kekurangan di lapter itu sudah terpenuhi sebagian, di antaranya alat pemadam api ringan (apar),” ujar Andi Nasuha kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor.
Ia menyebutkan, pelengkapan apar untuk lapter yang di Malinau itu direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau. Sehingga untuk apar di delapan lapter itu tidak ada masalah lagi, semuanya sudah tersedia.
“Hanya saja yang masih belum terlaksana saat ini alat komunikasi dari darat ke pesawat. Itu dilakukan secara bertahap, mungkin menyesuaikan dengan anggaran Pemkab Malinau yang terbatas,” sebutnya.
Jika dari pemprov tetap berharap semua bisa secepatnya selesai, dalam artian jika ada anggaran di pemprov, maka akan dibantu. Tapi jika tidak ada, maka akan di-backup oleh pemkab setempat.
“Pastinya kita akan undang lagi dari pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mengecek semua yang sudah kita penuhi ini. Kira-kira kapan bisa keluar verifikasinya,” kata Andi Nasuha.
Setidaknya, jika verifikasi sudah keluar, itu sudah bisa sharing anggaran dengan Kemenhub. Sebenarnya, dalam Undang-Undang (UU) nomor 23 tahun 2014, kewenangan daerah untuk mengurus itu sudah tidak ada. Hanya saja, karena ini kebutuhan masyarakat yang mendesak, makanya daerah tetap harus terlibat di dalamhnya.
Sebelumnya, Kepala Dishub Kaltara, Taupan Madjid mengatakan, perjuangan untuk meminta peningkatan lapter di Kaltara ini masih terus dilakukan oleh pihaknya. Sebab, kondisi lapter yang ada saat ini rata-rata masih belum maksimal, yakni masih dengan konstruksi tanah berumput.
Padahal, untuk lapter itu seharusnya minimal sudah dalam bentuk pengerasan, sehingga meskipun dilalui kendaraan seperti mobil, runway (landasan pacu) itu tidak membekas dan saat cuaca buruk sekaliupun juga tidak menjadi kendala untuk mendarat.
Perjuangan untuk perbaikan lapter ini bertujuan agar ke depannya bisa lebih safety lagi. Setidaknya untuk menghindari terulangnya kejadian kecelakaan pesawat di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia ini.
Adapun, kebutuhan anggaran untuk peningkatan kualitas konstruksi lapter hingga pengerasan sekitar Rp 2 miliar per lapter. Artinya untuk delapan lapter membutuhkan sekitar Rp 16 miliar. “Kalau sudah perkerasan semua, biar pesawat mendarat saat turun hujan, saya rasa tidak akan ada masalah. Dia (pesawat, Red) akan tetap stabil,” tuturnya. (iwk/eza)
