TARAKAN – Para buruh merasa lega, setelah pembahasan mengenai angka upah minimum kota (UMK) Tarakan diusulkan sebesar Rp 3.756.824. Usulan tersebut kini berada di tangan Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.

Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Serikat Pekerja Perkayuan dan Kehutanan (SP Kahut) Hudiyono menjelaskan, usulan ini disambut baik oleh para buruh.

“Jadi intinya kami sudah sepakat UMK 2019 berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 dengan kenaikan 8,51 persen. Totalnya Rp 3.756.824 rupiah. Pertemuannya juga dihadiri semua unsur, baik dari BPS, akademisi, Apindo dan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Tarakan. Kehadiran berbagai unsur hanya memberikan pandangan saja, tapi penerapannya kami tetap pada PP 78 2015 ini. Dan kenaikan sudah disepakati bersama,” tuturnya.

Dijelaskannya, usulan itu akan dikawal untuk ditandatangani Wali Kota Tarakan dr. Khairul, M.Kes, dan diteruskan ke Gubernur Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie yang dimaksudkan agar dapat disahkan secepatnya. Dengan hasil ini, tentunya ia berharap tidak berdampak negatif bagi setiap perusahaan dalam menjalankan operasionalnya.

“Paling lama tanggal 21 November itu sudah ada SK sesuai dengan intruksi Kementrian ketenagakerjaan,” tukasnya.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Tarakan Budiono menjelaskan, pihaknya memastikan tidak ada intervensi pada pembahasan UMK tersebut. Ia menerangkan, jika nantinya beberapa perusahaan benar-benar tidak sanggup dalam menjalankan operasional, maka pihaknya mempersilakan setiap perusahaan dalam mengajukan penangguhan.

“Hasil pertemuan sudah disepakati, dengan semua pihak terlibat. Kami sepakat menggunakan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Insyaallah dalam minggu ini kami akan membawa hasil pertemuan ini ke Wali Kota kemudian ke Gubernur Kaltara. Dari kami, mempersilakan jika nantinya ada perusahaan yang mengajukan penangguhan kami siap melayaninya. Dengan catatan perusahaan itu harus melunasi upah pekerja di tahun berikutnya,” ungkapnya.

Advokasi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Tarakan Bertha Roida mengungkapkan, dengan hasil pertemuan tersebut, pihaknya mengharapkan adanya pertimbangan sekali lagi dari pemerintah. Mengingat saat ini banyak perusahaan yang benar-benar tidak mampu menjalankan aturan tersebut. Menurutnya, jika nilai UMK tersebut benar-benar disahkan, maka dikhawatirkan akan membuat Kota Tarakan akan ditinggalkan banyak investor.

“Seperti keterangan kami kemarin yah, untuk menetapkan UMK 2020 adalah suatu hal yang sangat berat bagi pengusaha, sementara kami masih mengaharapkan hal ini masih bisa dipertimbangkan di luar itu. Seperti kondisi yang dialami perusahaan-perusahaan saat ini. Seperti UMK Rp 3,4 juta saat ini itu banyak perusahaan yang tidak sanggup menetapkan hal ini, ditambah lagi adanya penetapan kenaikan ini lagi. Perusahaan-perusahaan ada dikhawatirkan semua tidak sanggup dan berpindah ke daerah lainnya yang UMK-nya lebih murah,” tukasnya.

Lanjutnya, kemungkinan-kemungkinan tersebut terlihat dari banyaknya perusahaan atau usaha jasa yang tidak menjalankan aturan UMK sebelumnya. Sehingga dengan adanya kenaikan UMK baru, menurutnya dampak tersebut bisa saja terjadi setelah aturan tersebut berlaku.

“Untuk saat ini UMK Tarakan adalah yang tertinggi di Kalimantan. Ini mungkin dilema bagi semua pengusaha. Karena kalau setelah diresmikannya ini tentu perusahaan pasti mengambil langkah-langkah agar operasional bisa tetap berjalan. Bisa jadi melakukan efisiensi, atau mungkin saja berpindah ke daerah lain. Kami rasa kami juga butuh perhatian pemerintah, bukan hanya buruh saja,” harapnya.

CATATAN PADA HARGA KOMODITAS

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tarakan Imam Sudarmaji yang diwawancarai Sabtu (9/11) turut mengungkap apa yang menjadi pertimbangan dalam penetapan UMK. Misalnya, inflasi terjadi karena adanya permintaan dan ketersediaan komoditas yang tidak berimbang. Seperti halnya pelaksanaan hari raya yang cenderung menyebabkan terjadinya peningkatan inflasi.

“Tapi tahun ini normal-normal saja. Kalau pas momen hari raya, biasanya naik. Tapi akhir tahun biasanya naik, ya begitu terus karakter inflasi di Tarakan,” ungkapnya.

Untuk diketahui, inflasi Kota Tarakan hingga kini masih bisa terkendali, bahkan dari Januari hingga Oktober 2019 ini justru terjadi deflasi sebesar 0,25 persen. “Tapi, untuk perhitungan UMK menurut perhitungan PP 78 Tahun 2015 disebutkan bahwa naik tidaknya UMK tergantung dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi secara nasional dan bukan daerah,” tuturnya.

Dijelaskan Imam, secara nasional kenaikan UMK telah ditetapkan oleh berdasarkan angka BPS, kenaikan inflasi mencapai 8,51 persen. Untuk itu, jika berdasarkan PP, Imam menyatakan bahwa UMK di Kota Tarakan sudah seharusnya meningkat. “Dalam menentukan UMK ini berdasarkan PP 78, tapi harusnya ada dialog antara pengusaha dengan buruh,” jelasnya.

Jika UMK mengalami kenaikan, maka inflasi masih dapat dikendalikan, namun hal ini bergantung pada jumlah permintaan. Sebab jika UMK naik, maka belum tentu terjadi kenaikan inflasi, sebab ini bergantung pada pemerintah yang mampu mengendalikan harga konsumen.

Oktober 2019 lalu, Kota Tarakan mengalami deflasi yang keempat di 2019 ini terhitung sejak Juli, Agustus, September dan Oktober 2019. Namun diprediksi, pada Desember 2019 akan terjadi inflasi karena disebabkan oleh perayaan Natal dan Tahun Baru 2020.

“Deflasi kemarin (Oktober, Red) mencapai 0,6 persen. Itu terjadi karena banyaknya barang makanan yang menurun harganya seperti daging ayam dan sebagainya, tapi bisa jadi bulan depan naik lagi,” jelasnya.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Federasi Buruh Indonesia (FBI) Kalimantan Utara (Kaltara) Haposan Situmorang, kenaikan UMK ini jelas mengacu pada PP 78/2015.

“Dalam setiap tahunnya mungkin bergejolak, yaitu pertumbuhan ekonomi. Naiknya harga-harga sembako dan pemerintah tidak memperhatikan aspek kehidupan masyarakat yang sama,” jelasnya kepada Radar Tarakan.

Naiknya harga sembako ikut melilit biaya kehidupan yang besar. Belum lagi iuran kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang akan naik dua kali lipat di tahun mendatang. Lagi-lagi disayangkan, banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau karyawannya ke BPJS Kesehatan.

Ini pun menjadi dilema, lantaran pemerintah tidak mengontrol peraturan yang ada dengan alasan minimnya petugas dan kendala teknis lainnya. “Masih ada (perusahaan, Red) seperti itu,” bebernya.

PEMERINTAH HARUS KREATIF

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Tarakan Kie Pie keberatan dengan rencana kenaikan UMK. Menurutnya, pemerintah daerah harus mengkaji ulang PP 78/2015, sebelum menerapkan kenaikan UMK berdasarkan peraturan tersebut. Dia menilai, kenaikan UMK ini tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. “Kami sangat menyayangkan kalau setiap tahun naik, karena tidak seperti keadaan real di lapangan. Karena ada yang memiliki gaji UMK, tapi ada juga yang menganggur karena tidak ada pemerataan pekerjaan. Kami mau mempertahankan saja susah, apalagi mau menaikkan,” katanya.

Lebih lanjut dijelaskan Kie Pie, kenaikan UMK ini tidak hanya dilihat dari satu sisi. Melainkan berbagai sisi, termasuk dampak negatif yang mungkin akan timbul. Seperti pengurangan karyawan dan sulitnya membuka lapangan pekerjaan baru.

“Dari sisi pengusaha pasti irit dan pikir-pikir untuk menerima karyawan lagi. Bisa juga terjadi pengurangan atau PHK (pemutusan hubungan kerja). Gaji seberapa pun sebenarnya cukup untuk hidup, tapi kalau untuk gaya hidup seberapa pun tidak cukup,” lanjutnya.

Walaupun UMK naik, pihaknya tidak serta merta menaikkan harga kamar hotel. Justru dari tahun ke tahun adanya penurunan harga hotel, lantaran persaingan bisnis.

“Rumus standar dari tahun ke tahun malah turun. Misalkan sebelumnya Rp 325 ribu menjadi Rp 299 ribu. Misalnya UMK naik 8 persen, apakah kita menaikkan harga kamar? Tidak juga, karena pengunjung kan tidak mau tahu, kemarin harganya segini kalau datang dan harga naik, pasti tidak nyaman dan akan ke hotel lain,” bebernya.

Dalam hal ini pemerintah pun seharusnya berperan aktif dalam mengundang tamu atau wisatawan dari luar kota. “Ini kan tidak konsisten ada event. Jadi diharapkan pemerintah juga bisa mendatangkan wisatawan dari luar kota, baik dalam negeri maupun luar negeri. Bikin acara, tamu dari Tanjung Selor dan segala macam,” harapnya. (*/zac/lim)