MANAGED BY:
JUMAT
10 JULI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Rabu, 13 November 2019 12:30
KBM Masuk Prioritas RPJMN 2020–2024
KOTA BARU: KBM Tanjung Selor menjadi prioritas di RPJMN 2020-2024. Tampak Kota Tanjung Selor dari ketinggian.

PROKAL.CO,

TANJUNG SELOR - Periode kedua Presiden Joko Widodo, pemerintah merencanakan untuk melanjutkan pembangunan 4 kota baru dalam waktu 5 tahun ke depan yang dikategorikan sebagai kategori major project 5 tahun. Hal ini tertuang dalam  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 –2024 yang meliputi kota baru Sofifi, Tanjung Selor, Maja dan Sorong.

Sebelumnya Tanjung Selor juga masuk dalam agenda prioritas kabinet kerja sebagai kota baru yang diprioritaskan dalam RPJMN 2015–2019. Dimana di dalam RPJMN itu ada 10 kota baru yang dicanangkan untuk dilakukan percepatan pembangunannya. Termasuk salah satunya KBM Tanjung Selor sebagai salah satu lokasi yang telah ditetapkan di dalam Inpres nomor 9 tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor.

Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bulungan, Ir. Achmad Ideham menyampaikan, pengembangan KBM Tanjung Selor diarahkan sebagai pusat pemerintahan dan salah satu pusat pelayanan bagi wilayah perbatasan. Sebagai beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Tanjung Selor diharapkan mampu menjadi pendorong perekonomian kawasan perbatasan dan berpeluang dijadikan sebagai etalase kota terdepan di wilayah negara yang secara politis akan mendorong pembentukan citra Kota Tanjung Selor, sekaligus menjadi penyangga lumbung pangan untuk calon ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim).

“Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan produk turunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang merupakan wadah perwujudan fisik rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah yang dievaluasi setiap 5 tahun,” kata Ideham kepada Radar Kaltara, kemarin.

Sebelumnya, Pemkab Bulungan juga telah melakukan konsultasi publik. Melalui konsultasi publik itu mewujudkan proses pembangunan yang mengarah pada good governance atau pemerintahan yang baik lewat keterlibatan pemerintah, lembaga sosial.

“Masyarakat dan lembaga swasta juga diharapkan untuk bersinergi memberikan kemanfaatan bersama,” ujarnya.

Halaman:

BACA JUGA

Rabu, 02 September 2015 10:17

Lagi, Warga Belakang BRI Diciduk

<p><strong>&nbsp;TARAKAN &ndash;</strong> Beberapa kali lolos dari incaran…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers