MANAGED BY:
MINGGU
26 JANUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Selasa, 12 November 2019 13:59
Kenaikan Hanya Berdampak pada Warga Mampu
BERTEMU: Belasan mahasiswa berorasi di depan Kantor DPRD Tarakan menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, kemarin (11/11).

PROKAL.CO, TARAKAN - Kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menimbulkan keluhan dari masyarakat. Kemarin (11/11), sejumlah mahasiswa menyampaikan aspirasi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan dengan meminta pemerintah mencabut Peraturan Presiden nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Menurut mereka, kenaikan membebani masyarakat.

Koordinator aliansi mahasiswa Risaldi Salva Putra mengatakan, kenaikan iuran jaminan kesehatan merupakan kebijakan yang membebani masyarakat. Mengingat kenaikan tersebut berlaku pada semua kelas layanan. Lanjutnya, saat ini masyarakat Indonesia dihadapkan pada pelbagai masalah kesejahteraan.

“Di saat masyarakat sedang kesulitan memenuhi segala kebutuhannya, hal ini diperparah dengan naiknya iuran jaminan kesehatan. Oleh karena itu kami sebagai mahasiswa menolak kenaikan BPJS, Perpres Nomor 75 Tahun 2019 dan kami meminta audit BPJS diperjelas, saat ini masyarakat tidak tahu anggaran itu dialihkan ke mana saja,” tutur Risaldi, kemarin (11/11).

Menurutnya, soal penerima bantuan iuran (PBI) yang dibayarkan pemerintah, beberapa ditemukan tak tepat sasaran. “Begini, jangankan yang sakit, yang sehat saja harus membayar. Karena kesehatan adalah hak segala bangsa, kenapa kita saat ini masih membayar iuran yang tinggi. Kami banyak contoh misalnya kami melihat banyaknya warga yang mampu tapi mendapatkan PBI. Sementara masih ada warga yang tidak mampu tidak mendapatkan jaminan PBI. Kami pikir sistem saat ini belum cukup baik,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Tarakan Yulius Dinandus mengungkapkan, ia mengakui masih terdapat sebagian masyarakat yang belum siap menerima kenaikan tersebut. Sehingga menurutnya, merupakan sebuah hal lumrah jika sebuah kebijakan menimbulkan tanggapan kontra.

“Saya kira sah-sah saja mahasiswa yang berkumpul dalam sebuah aliansi penolakan terhadap iuran kenaikan BPJS, kami sebagai upaya kami memfasilitasi mahasiswa. Kami mencoba menghadirkan BPJS dan memberikan penjelasan teknis tentang BPJS yang sesungguhnya memang saat ini masih ada masyarakat yang belum siap terhadap kenaikan hal tersebut. Perpres ini kan sebenarnya kan 2 hal yang diatur. Pertama kenaikannya, kedua teknisnya. Tapi yang kebanyakan disinggung ini teknisnya,” ujarnya.

“Secara pribadi, saya sangat setuju terhadap saran kelas 3 tidak dinaikkan. Tetapi memang yang kategori orang mampu itu wajib dinaikkan. Karena yang kaya wajib membantu yang tidak mampu. Memang dari sarana dan prasarana kita saat ini masih terdapat keterbatasan. Bisa dibayangkan bahwa seluruh pelayanan kesehatan di Kaltara ini semua merujuk ke Tarakan. Dengan membeludaknya peserta BPJS maka harus adanya tambahan fasilitas lagi sesuai adanya klasifikasi kelas dari pengguna BPJS itu,” tukasnya.

Ia menjelaskan, sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya kasus penelantaran pasien yang disebabkan faktor pembayaran jaminan kesehatan.

“Ada beberapa data yang sudah kami pegang, kami mencoba sekali lagi memanggil beberapa pihak yang terkait, termasuk BPJS tentang keluhan-keluhan saat ini. Dan memang secara nyata ada masyarakat yang menyampaikan keluhan layanan kepada kami. Kalau ada penelantaran itu tindakan yang salah. Kalau memang ada seperti itu, maka itu bisa dilaporkan kepada saya, saya akan mendatangi rumah sakit tersebut. Kalau memang ada rumah sakit yang menelantarkan pasien dengan alasan pembayaran BPJS, maka rumah sakit itu bisa dicabut kepesertaannya dari pelayanan BPJS,” ujarnya.

 

PINDAH KELAS SETELAH KENAIKAN

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan dr. Wahyudi Putra Pujianto mengatakan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 ini merupakan perbaikan sistemik program JKN-KIS. Kenaikan iuran BPJS, kata dia, untuk mengoptimalkan masyarakat mampu agar iuran yang didapatkan BPJS lebih banyak untuk dikelola. Sedang bagi masyarakat tidak mampu, dikatakan Wahyudi tidak akan terkena dampak, hanya masyarakat masih perlu banyak sosialisasi untuk memahami kenaikan iuran BPJS ini.

“Masyarakat lebih banyak panik duluan. Jadi enggak perlu bingung dulu, kalau mau nanya-nanya, ya langsung ke kantor BPJS terdekat. Tapi pada prinsipnya, kami lakukan ini untuk menyasar yang mampu, sedang yang tidak mampu, tidak terkena dampak,” tegasnya.

Wahyudi mengungkapkan bahwa kenaikan BPJS membuat banyak masyarakat yang turun kelas. Namun dirinya belum mengetahui angka pasti, sebab beberapa hari ini perubahan kelas meningkat. Pada dasarnya, yang membedakan setiap kelas BPJS ialah akomodasi.

Ada dua hal yang menjadi aspirasi masyarakat dalam pelayanan kesehatan, yakni masalah antrean, salah satunya ialah di RSUD Tarakan. Melalui hal tersebut, BPJS akan melakukan terobosan agar masyarakat tidak lama mengantre ketika hendak berobat. Selain antrean, masyarakat juga menyinggung soal kelas.

Dalam aksi demo sejumlah mahasiswa menyangkut kenaikan iuran BPJS, sempat disinggung penggunaan asuransi swasta dibanding BPJS. Menanggapi hal tersebut, Wahyudi menyatakan bahwa JKN-KIS dengan asuransi komersial atau swasta tidak saling bersaing, namun saling melengkapi. Misalnya masyarakat merasa kurang dalam penggunaan BPJS dan ingin menambah kualitas pelayanan kesehatan yang lebih, maka dapat mengambil premi asuransi swasta.

“JKN-KIS hadir untuk menolong masyarakat yang kesulitan masalah biaya yang lebih mudah diakses. Agar masyarakat tetap membayar iuran, sebab dengan demikian masyarakat aktif telah menolong masyarakat lain yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Masyarakat Tarakan yang terkaver BPJS mencapai 98 persen dari total jumlah penduduk Kota Tarakan yang jika dihitung mencapai 215.137 peserta,” tambahnya. (*/zac/shy/lim)


BACA JUGA

Kamis, 23 Januari 2020 15:36

Korban Kebakaran Paling Butuh Perlengkapan Sekolah

Bantuan dari semua pihak masih dibutuhkan bagi korban kebakaran Pasar…

Kamis, 23 Januari 2020 13:59

Lantamal XIII Harus Tingkatkan Kesiapsiagaan

ASISTEN Operasi (Asops) Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Muda…

Kamis, 23 Januari 2020 13:58

Paling Butuh Perlengkapan Sekolah

BANTUAN dari semua pihak masih dibutuhkan bagi korban kebakaran Pasar…

Kamis, 23 Januari 2020 13:54

Tabung dan Kompor Gas Dibawa Puslabfor

TIBA di Tarakan kemarin (22/1), dua personel Pusat Laboratorium Forensik…

Rabu, 22 Januari 2020 13:55

Kisah Lansia yang Rumahnya Selamat dari Kebakaran

Kebakaran yang melanda kawasan Pasar Batu menyisakan luka dan duka…

Selasa, 21 Januari 2020 11:43

HOROR..!! Speed ini Bocor Setelah Tabrak Kayu, Bagaimana Nasib Puluhan Penumpangnya...??

TARAKAN - Speedboat Malinau Express IX yang membawa 35 penumpang…

Selasa, 21 Januari 2020 11:34

INNALILLAHI...!! Terbakar..!! Pasar Tertua di Tarakan Rata dengan Tanah

API membumbung tinggi di bangunan berlantai dua, tepat di pinggir…

Selasa, 21 Januari 2020 11:29

Pasar Pertama yang Mengkhususkan Pisang

Pasar Batu Tarakan, belakangan identik sebagai pusat oleh-oleh. Sebagian pedagang…

Senin, 20 Januari 2020 12:59

BREAKING NEWS! Ditinggal Penghuni, Rumah kosong Terbakar

TARAKAN - Kebakaran terjadi di RT 24 Kelurahan Sebengkok tepatnya…

Senin, 20 Januari 2020 11:02

Dapat Sehatnya, Raih Doorprize Menarik

TARAKAN – Akrab dan ceria. Begitulah suasana yang terlihat di…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers