MANAGED BY:
MINGGU
08 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Selasa, 12 November 2019 13:32
Menghilangkan Hak Pilih Bisa Dipidana

Partisipasi Pemilih di Perbatasan Rendah

EVALUASI: Tampak pemungutan suara pada pemilu April 2019 lalu di Kota Tarakan.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memastikan terkait jumlah data pemilih pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 nantinya akan diupayakan seakurat mungkin.

Dikatakan Komisioner KPU Kaltara, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Hariyadi Hamid bahwa alasan dilontarkannya hal itu. Tak lain, pihaknya tak ingin sampai tersandung hukum lantaran dianggap menghilangkan hak pilih pada pesta demokrasi nantinya.

Oleh karenanya, sejak dini KPU sebagai salah satu penyelenggara pemilu akan berupaya terus dalam menjalan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) di lapangan. Salah satunya dengan mengoordinir jajaran di bawahnya agar dapat bekerja secara optimal juga.

“Menghilangkan hak pilih ini dapat dipidana. Ya, itulah mengapa soal data pemilih sangat penting untuk diperhatikan secara seksama,” ungkapnya dihadapan awak media Radar Kaltara belum lama ini.

Dikatakannya juga, dalam proses pendataan pemilih. Pihaknya tak menampik memang acap kali penyelenggara mendapatkan suatu tantangan. Akan tetapi, diharapkan dengan adanya tantangan itu tak menyurutkan semangat dalam mewujudkan pesta demokrasi yang berintegritas nantinya.

“Tantangan apapun itu diharapkan dapat menjadi motivasi. Sehingga akhirnya nanti akan didapat data yang benar-benar akurat,” katanya.

Lanjutnya, KPU memang sejauh ini dalam prosesnya masih megacu pada daftra pemilih tetap (DPT) pemilu sebelumnya. Akan tetapi, itu bukan final pada saat proses pemilihannya nanti. Melainkan, tetap akan ada cek and ricek kembali di lapangan.Atau dikenal dengan sebutan coklit (pencocokan dan penelitian) yang memang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

“Pertama mendata pemilih bagi yang belum terdata di DP4. Lalu, mencoret data pemilih yang tak sesuai fakta di lapangan. Misal, meninggal dunia atau alamat tak diketahui keberadaanya,” jelasnya.

Sementara, dari rilis Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diterima awak media jumlah  DPT di Kaltara sebanyak 450,108 pemilih. Jumlah tersebut merupakan pemilih laki-laki sebesar 236.229 dan pemilih perempuan sebanyak 213.879 orang.

Untuk diketahui, mengenai pidana itu jika setiap orang yang sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya. Dan ketentuan ini diatur dalam Pasal 510 Undang-Undang Pemilu, dimana sanksi pidana yang diberikan yakni pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

Selain data pemilih menjadi perhatiaannya, KPU juga melakukan evaluasi terkait hasil pemilu April 2019 lalu. Yakni tingkat partisipasi pemilih yang rendah terjadi di wilayah perbatasan.

Hariyadi menyebutkan, hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari internal maupun eksternal. “Salah satu faktor yang menyebabkan partisipasi pemilih itu rendah, karena ada yang mengambil e-KTP Kaltara, tapi kerjanya di luar negeri, seperti di Malaysia dan lain sebagainya,” ujar Hariyadi kepada Radar Kaltara, Senin (11/11).

Dari hasil pengecekan yang dilakukan, ternyata ada yang datang ke provinsi termuda Indonesia ini, khususnya di wilayah perbatasan Nunukan dengan tujuan untuk mengambil identitas sebagai dasar untuk ke Malaysia dan lain sebagainya.

“Dari evaluasi kami, itu cukup banyak. Jumlahnya sampai puluhan ribu. Salah satunya di Sebuku, Desa Pembeliangan, tingkat partisipasinya di pemilu 2019 lalu hanya 30 persen,” sebutnya.

Menyikapi hal itu, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kaltara, Sumaji mengatakan, pihaknya tidak mengurusi soal berapa yang harus memilih atau tingkat partisipasi pemilih, karena itu tugas KPU.

“Jika memang ada yang seperti itu (warga Kaltara di Malaysia, Red), seharusnya KPU dari perwakilan di sana (Malaysia, Red) yang memfasilitasi,” tuturnya.

Kerja sama Disdukcapil dengan KPU ada pada pemenuhan data dan pemenuhan dokumen kependudukan yang dibutuhkan KPU. Tapi, jika berbicara soal pelaksanaan, itu seninya KPU untuk menyiasatinya seperti apa. “Di sini kita dukung sepenuhnya soal kebutuhan dokumen yang dibutuhkan,” katanya.

Ditegaskannya, dalam hal ini, selagi seseorang itu merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), mau di manapun dia berada, tetap merupakan kewajiban pemerintah untuk melindungi dokumennya sebagai bentuk perlindungan negara terhadap rakyatnya.

“Sebelum pemilihan, tentu KPU melakukan coklit (pencocokan dan penelitian). Nah, di situ seharusnya sudah terlihat oleh KPU. Pastinya kita sudah menyerahkan sepenuhnya yang dibutuhkan untuk dilakukan coklit,” sebutnya.

Artinya, jika memang ada banyak yang ditemukan berada di luar negri, itu harus sudah disiapkan sejak awal oleh KPU seperti apa langkah untuk menyiasatinya agar partisipasi pemilih tetap tinggi dan masyarakat mendapatkan haknya. (omg/iwk/eza)


BACA JUGA

Sabtu, 07 Desember 2019 10:23

Jangan Pandang Bulu Atasi Pengetap

TANJUNG SELOR – Menanggapi terkait masih merajalelanya pengetap di stasiun…

Sabtu, 07 Desember 2019 10:23

Jangan Pandang Bulu Atasi Pengetap

TANJUNG SELOR – Menanggapi terkait masih merajalelanya pengetap di stasiun…

Sabtu, 07 Desember 2019 10:20

Tak Ada Sertifikat Halal, Produk IKM Ditolak

TANJUNG SELOR – Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro…

Jumat, 06 Desember 2019 14:39

Speedboat Nyaris Ludes Dilahap Si Jago Merah

TANJUNG SELOR – Speedboat Sadewa Lestari Benuanta VIP rute Bulungan-Tarakan…

Jumat, 06 Desember 2019 11:55

Kategori P1/TL, Pelamar Tetap Ikut SKD

TANJUNG SELOR – Pada rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS)…

Jumat, 06 Desember 2019 11:52

Dua Jam, Puluhan Kendaraan Terjaring Razia

TANJUNG SELOR – Meski sebelumnya telah menggelar razia Operasi Patuh…

Kamis, 05 Desember 2019 12:42

Satu dari Lima Anak Perempuan Alami Kekerasan

TANJUNG SELOR – Berdasarkan hasil survei prevalensi yang dilakukan oleh…

Kamis, 05 Desember 2019 12:39

2020, APBN Mulai Garap KBM

TANJUNG SELOR - Percepatan pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung…

Rabu, 04 Desember 2019 12:00

Anak Disabilitas Wajib Mendapat Pengakuan

KEBERADAAN anak disabilitas di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) wajib mendapat…

Rabu, 04 Desember 2019 11:38

298 Kepala Keluarga Bakal Migrasi ke Bulungan

TANJUNG SELOR - Jika tak ada aral, Menteri Desa dan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.