MANAGED BY:
SABTU
29 FEBRUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Selasa, 12 November 2019 13:32
Menghilangkan Hak Pilih Bisa Dipidana

Partisipasi Pemilih di Perbatasan Rendah

EVALUASI: Tampak pemungutan suara pada pemilu April 2019 lalu di Kota Tarakan.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memastikan terkait jumlah data pemilih pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 nantinya akan diupayakan seakurat mungkin.

Dikatakan Komisioner KPU Kaltara, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Hariyadi Hamid bahwa alasan dilontarkannya hal itu. Tak lain, pihaknya tak ingin sampai tersandung hukum lantaran dianggap menghilangkan hak pilih pada pesta demokrasi nantinya.

Oleh karenanya, sejak dini KPU sebagai salah satu penyelenggara pemilu akan berupaya terus dalam menjalan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) di lapangan. Salah satunya dengan mengoordinir jajaran di bawahnya agar dapat bekerja secara optimal juga.

“Menghilangkan hak pilih ini dapat dipidana. Ya, itulah mengapa soal data pemilih sangat penting untuk diperhatikan secara seksama,” ungkapnya dihadapan awak media Radar Kaltara belum lama ini.

Dikatakannya juga, dalam proses pendataan pemilih. Pihaknya tak menampik memang acap kali penyelenggara mendapatkan suatu tantangan. Akan tetapi, diharapkan dengan adanya tantangan itu tak menyurutkan semangat dalam mewujudkan pesta demokrasi yang berintegritas nantinya.

“Tantangan apapun itu diharapkan dapat menjadi motivasi. Sehingga akhirnya nanti akan didapat data yang benar-benar akurat,” katanya.

Lanjutnya, KPU memang sejauh ini dalam prosesnya masih megacu pada daftra pemilih tetap (DPT) pemilu sebelumnya. Akan tetapi, itu bukan final pada saat proses pemilihannya nanti. Melainkan, tetap akan ada cek and ricek kembali di lapangan.Atau dikenal dengan sebutan coklit (pencocokan dan penelitian) yang memang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

“Pertama mendata pemilih bagi yang belum terdata di DP4. Lalu, mencoret data pemilih yang tak sesuai fakta di lapangan. Misal, meninggal dunia atau alamat tak diketahui keberadaanya,” jelasnya.

Sementara, dari rilis Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diterima awak media jumlah  DPT di Kaltara sebanyak 450,108 pemilih. Jumlah tersebut merupakan pemilih laki-laki sebesar 236.229 dan pemilih perempuan sebanyak 213.879 orang.

Untuk diketahui, mengenai pidana itu jika setiap orang yang sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya. Dan ketentuan ini diatur dalam Pasal 510 Undang-Undang Pemilu, dimana sanksi pidana yang diberikan yakni pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

Selain data pemilih menjadi perhatiaannya, KPU juga melakukan evaluasi terkait hasil pemilu April 2019 lalu. Yakni tingkat partisipasi pemilih yang rendah terjadi di wilayah perbatasan.

Hariyadi menyebutkan, hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari internal maupun eksternal. “Salah satu faktor yang menyebabkan partisipasi pemilih itu rendah, karena ada yang mengambil e-KTP Kaltara, tapi kerjanya di luar negeri, seperti di Malaysia dan lain sebagainya,” ujar Hariyadi kepada Radar Kaltara, Senin (11/11).

Dari hasil pengecekan yang dilakukan, ternyata ada yang datang ke provinsi termuda Indonesia ini, khususnya di wilayah perbatasan Nunukan dengan tujuan untuk mengambil identitas sebagai dasar untuk ke Malaysia dan lain sebagainya.

“Dari evaluasi kami, itu cukup banyak. Jumlahnya sampai puluhan ribu. Salah satunya di Sebuku, Desa Pembeliangan, tingkat partisipasinya di pemilu 2019 lalu hanya 30 persen,” sebutnya.

Menyikapi hal itu, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kaltara, Sumaji mengatakan, pihaknya tidak mengurusi soal berapa yang harus memilih atau tingkat partisipasi pemilih, karena itu tugas KPU.

“Jika memang ada yang seperti itu (warga Kaltara di Malaysia, Red), seharusnya KPU dari perwakilan di sana (Malaysia, Red) yang memfasilitasi,” tuturnya.

Kerja sama Disdukcapil dengan KPU ada pada pemenuhan data dan pemenuhan dokumen kependudukan yang dibutuhkan KPU. Tapi, jika berbicara soal pelaksanaan, itu seninya KPU untuk menyiasatinya seperti apa. “Di sini kita dukung sepenuhnya soal kebutuhan dokumen yang dibutuhkan,” katanya.

Ditegaskannya, dalam hal ini, selagi seseorang itu merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), mau di manapun dia berada, tetap merupakan kewajiban pemerintah untuk melindungi dokumennya sebagai bentuk perlindungan negara terhadap rakyatnya.

“Sebelum pemilihan, tentu KPU melakukan coklit (pencocokan dan penelitian). Nah, di situ seharusnya sudah terlihat oleh KPU. Pastinya kita sudah menyerahkan sepenuhnya yang dibutuhkan untuk dilakukan coklit,” sebutnya.

Artinya, jika memang ada banyak yang ditemukan berada di luar negri, itu harus sudah disiapkan sejak awal oleh KPU seperti apa langkah untuk menyiasatinya agar partisipasi pemilih tetap tinggi dan masyarakat mendapatkan haknya. (omg/iwk/eza)


BACA JUGA

Jumat, 28 Februari 2020 17:04

Pembangunan Infrastruktur Jalan Menuju Pelabuhan Feri Harus Dikawal

TANJUNG SELOR – Masyarakat secara terbuka meminta adanya pengawasan terhadap…

Jumat, 28 Februari 2020 16:54

Minim Pengajuan, BPN KTT Belum Terbentuk

PEMBENTUKAN Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tana Tidung (KTT) dipastikan…

Jumat, 28 Februari 2020 16:44

Belum Final, Pengelolaan PLBL Belum Dilakukan

TANJUNG SELOR – Rencana pengalihan pengelola Pos Lintas Batas Laut…

Kamis, 27 Februari 2020 14:19

Potensi Capai 21.580 MW, Apa Kabar Proyek PLTA di Kaltara..??

TANJUNG SELOR – Kalimantan Utara (Kaltara) merupakan salah satu provinsi…

Kamis, 27 Februari 2020 14:15

Kantor DPRD Disegel Mahasiswa

TANJUNG SELOR – Aksi yang dilakukan sejumlah mahasiswa Universitas Kaltara…

Kamis, 27 Februari 2020 13:59

Lebih Murah, Udang Vaname Jadi Pilihan

TANJUNG SELOR – Kehadiran udang vaname disebut-sebut sebagai penyebab terjadi…

Kamis, 27 Februari 2020 13:50

Australia Tertarik Investasi di PLTA dan KIPI

TANJUNG SELOR - Sekretaris II Bidang Ekonomi, Perdagangan dan Investasi…

Rabu, 26 Februari 2020 10:34

Memperkecil Angka Kecelakan dengan Road Safety

TANJUNG SELOR - Keselamatan berkendara atau road safety menjadi salah…

Senin, 24 Februari 2020 15:49

Udin-Yansen Siap-Siap Deklarasi

DR. Yansen TP, M.Si, bupati Malinau yang tengah menjabat periode…

Senin, 24 Februari 2020 15:22

Puluhan Blank Spot Akan Tersentuh Internet

TANJUNG SELOR – Sebanyak 24 blank spot atau tidak ada…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers