APBD Tarakan Tahun 2020 Diprediksi Rp 1 Triliun

- Selasa, 12 November 2019 | 10:50 WIB

TARAKAN - Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 terus digenjot Pemerintah Kota (Pemkot) bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerag (DPRD) Tarakan. Anggaran yang diprediksi mencapai angka Rp 1 triliun ini diharuskan agar sejalan dengan visi dan misi Wali Kota Tarakan.

Kepada Radar Tarakan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tarakan, Hamid Amren, SE mengatakan, sesuai undangan Ketua DPRD Tarakan menyebutkan OPD di tingkat lingkungan Pemkot Tarakan akan melakukan pembahasan di tingkat komisi DPRD yang membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) masing-masing OPD.

“Masing-masing OPD punya KUA yang diberikan. Itu mulai hari ini (kemarin, Red) sampai seminggu ke depan, secara harian sudah dijadwalkan oleh DPRD bahwa akan ada rakor dengan komisi-komisi DPRD, barulah setelah itu akan disepakati KUA PPAS,” jelas mantan Kadishub Tarakan ini.

Hamid menjelaskan, dalam APBD 2020 mendatang, jumlah anggaran Kota Tarakan hampir sama dengan APBD 2018 lalu, yakni mencapai angka Rp 1 triliun. Namun untuk keseluruhan angka pastinya akan bergantung pada hasil MoU Wali Kota dan DPRD Tarakan.

“Kalau angkanya ya kurang lebih Rp 1 triliun. Wali Kota sudah memberi arahan kepada seluruh OPD. Yang betul-betul urgent dan untuk mencapai visi misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD,” ujarnya.

Untuk itu, setiap kepala OPD diminta fokus pada RPJMD yang telah ditetapkan kepala daerah. Sehingga penganggaran terhadap RPJMD yang ditetapkan oleh kepala daerah selama lima tahun, setiap tahun memunculkan RKPD yang di-breakdown oleh masing-masing OPD dalam rencana kerja OPD. Hal inilah yang dilaksanakan oleh OPD termasuk standar pelayanan minimal (SPM) yang harus dimiliki OPD.

“Dalam janji politik kepala daerah, pelayanan itu merupakan hal yang sangat pokok dan strategis,” tegasnya.

Disinggung terkait pembayaran utang, Hamid menyatakan bahwa ini merupakan ranah Wali Kota Tarakan. Namun secara pribadi dirinya yakin bahwa pembayaran utang akan dicicil oleh Pemkot Tarakan. “Yang namanya utang pasti dicicil lah. Tapi ini porsi kepala daerah,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tarakan, Yulius Dinandus mengatakan, pembahasan APBD 2020 akan selesai jika kesepakatan antar anggota DPRD telah diputuskan. Sebab pembahasan APBD ditargetkan harus selesai pada November dan maksimal di awal Desember 2019 ini.

“Tergantung keadaan daerah, berdasarkan pengalaman saya pembahasan APBD pernah berjalan dengan cepat karena tidak ada problematikanya,” ucap politisi Hanura ini.

Yulius menyatakan bahwa secara pribadi dirinya sangat bangga terhadap Wali Kota Tarakan karena menawarkan manajemen transparansi. Sampai saat ini, pihaknya belum dapat menyimpulkan APBD 2020 sebelum komisi dan mitra selesai melaksanakan pembahasan. “Kita belum tahu ini,” singkatnya. (shy/eza)

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

Data BPS Bulungan IPM Meningkat, Kemiskinan Turun

Kamis, 28 Maret 2024 | 17:00 WIB

Ombudsman Kaltara Soroti Layanan bagi Pemudik

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:30 WIB

Harus Diakui, SAKIP Pemprov Kaltara Masih B Kurus

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Penanganan Jalan Lingkar Krayan Jadi Atensi

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Jalan Penghubung di Krayan Ditargetkan Maret Mulus

Selasa, 26 Maret 2024 | 13:50 WIB

3.123 Usulan Ditampung di RKPD Bulungan 2025

Selasa, 26 Maret 2024 | 07:00 WIB

Anggaran Rp 300 Juta Untuk Hilirisasi Nanas Krayan

Senin, 25 Maret 2024 | 18:45 WIB
X