MANAGED BY:
MINGGU
08 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL
Senin, 11 November 2019 11:42
Tarik Ulur UMK di Tarakan, Pekerja dan Perusahaan Tak Pernah Sepakat
Ilustrasi.

PROKAL.CO, TARAKAN – Kenaikan upah minimum kota (UMK) selalu saja menjadi polemik, khususnya bagi perusahaan. Namun lain halnya dengan pekerja, sangat mengharapkan kenaikan UMK sesuai dengan peraturan yang ada demi menutupi kebutuhan hidup.

Acuan kenaikan UMK untuk tahun depan juga didasari angka inflasi nasional. Khusus di Kota Tarakan, tahun ini harus mengalami deflasi selama empat bulan terakhir. Namun, kenaikan UMK tetap harus dilaksanakan di 2020 mendatang.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tarakan, Imam Sudarmaji mengatakan, inflasi terjadi karena adanya keseimbangan permintaan dan ketersediaan komoditas yang tidak berimbang. Seperti halnya pelaksanaan hari raya yang cenderung menyebabkan terjadinya peningkatan inflasi.

“Tapi tahun ini normal-normal saja. Kalau pas momen hari raya, biasanya naik. Tapi akhir tahun biasanya naik, ya begitu terus karakter inflasi di Tarakan,” ungkapnya.

Untuk diketahui, inflasi Kota Tarakan hingga kini masih bisa terkendali, bahkan dari Januari hingga Oktober 2019 ini justru terjadi deflasi sebesar 0,25 persen. “Tapi, untuk perhitungan UMK menurut perhitungan PP 78 tahun 2015 disebutkan bahwa naik tidaknya UMK tergantung dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi secara nasional dan bukan daerah,” tuturnya.

Dijelaskan Imam, secara nasional kenaikan UMK telah ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja bahwa berdasarkan angka BPS, kenaikan inflasi mencapai 8,51 persen. Untuk itu, jika berdasarkan PP, Imam menyatakan bahwa UMK di Kota Tarakan sudah seharusnya meningkat. “Dalam menentukan UMK ini berdasarkan PP 78, tapi harusnya ada dialog antara pengusaha dengan buruh,” jelasnya.

Imam mengungkapkan, jika UMK mengalami kenaikan, maka inflasi masih dapat dikendalikan, namun hal ini bergantung pada jumlah permintaan. Sebab jika UMK naik, maka beum tentu terjadi kenaikan inflasi, sebab ini bergantung pada pemerintah yang mampu mengendalikan harga konsumen.

Oktober 2019 lalu, Kota Tarakan mengalami deflasi yang keempat di 2019 ini terhitung sejak Juli, Agustus, September dan Oktober 2019. Namun diprediksi, pada Desember 2019 akan terjadi inflasi karena disebabkan oleh perayaan Natal dan Tahun Baru 2020.

“Deflasi kemarin (Oktober, Red) mencapai 0,6 persen. Itu terjadi karena banyaknya barang makanan yang menurun harganya seperti daging ayam dan sebagainya, tapi bisa jadi bulan depan naik lagi,” jelasnya.

 

Terkait kenaikan UMK tahun depan, dijelaskan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Federasi Buruh Indonesia (FBI) Kalimantan Utara (Kaltara), Haposan Situmorang, kenaikan UMK ini jelas mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

“Dalam setiap tahunnya mungkin bergejolak, yaitu pertumbuhan ekonomi. Naiknya harga-harga sembako dan pemerintah tidak memperhatikan aspek kehidupan masyarakat yang sama,” jelasnya kepada Radar Kaltara.

Menurutnya, sudah sewajarnya pemerintah menegaskan agar perusahaan-perusahaan mengikuti peraturan dan mekanisme sesuai aturan. Namun sangat disayangkannya, ada saja perusahaan yang tidak mengindahkan peraturan ini.

“Namun di lapangan, cenderung perusahaan tidak melaksanakan. Mereka (perusahaan, Red) berbuat semaunya, karena tidak adanya serikat yang mengakomodir di dalam. Justru kami masuk dan telusuri, masih ada perusahaan yang bermain terhadap karyawannya,” bebernya.

Lantas apakah sejauh ini perusahaan sudah menyejahterakan pekerjanya? Dia berterus terang, masih jauh dari kata sejahtera. Kembali lagi ke aturan pokok atau PP 78/2015 itu, masih ada perusahaan yang tidak menerapkannya.

“Perusahaan hanya mementingkan keuntungan, bagaimana penghasilan yang besar. Tapi tidak perhatikan kesejahteraan karyawan tersebut,” jelasnya.

Naiknya harga sembako ikut melilit biaya kehidupan yang besar. Belum lagi iuran kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang akan naik dua kali lipat di tahun mendatang. Lagi-lagi disayangkannya, banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau karyawannya ke BPJS Kesehatan. Namun gaji pokok pekerja dipotong otomatis untuk pembayaran iuran kepesertaan BPJS.

Ini pun menjadi dilema, lantaran pemerintah tidak mengontrol peraturan yang ada dengan alasan minimnya petugas dan kendala teknis lainnya. “Masih ada (perusahaan, Red) seperti itu. Kami minta ke BPJS tidak hanya sekadar didaftarkan, tapi dikontrol terhadap perusahaan. Yang mana banyak perusahaan tidak mendaftarkan karyawannya ke BPJS Kesehatan, tapi gaji pokoknya dipotong,” bebernya.

Kendati demikian, dia berharap pekerja mendapatkan hak-haknya yang sesuai. Apabila perusahaan menganggap kenaikan UMK ini memberatkan, dapat menunjukkan penangguhan ke Dinas Ketenagakerjaan, yang diketahui pekerja atau karyawannya.

“Sedangkan peraturan perusahaan saja kita bingung, tidak dicantumkan ke karyawan. Kalau alasannya penghasilan defisit, justru perusahaan harus menunjukkan penangguhan ke Disnaker. Karyawan, serikat juga harus mengetahui, tapi selama ini tidak ada,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPD Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia (SP Kahutindo) Kaltara, Jhonly Victor mengatakan, adanya aturan normatif dan jelas terkait dasar kenaikan UMP dan UMK pada tahun 2020, bisa menjadi acuan untuk memecahkan opini yang berkembang saat ini oleh salah satu pihak yang mengingingkan UMP dan UMK tidak harus naik pada tahun 2020 atau stagnan pada UMP dan UMK 2019.

“Kita jangan menyampaikan hal itu, manakala sudah aturan yang sifatnya normatif, seharusnya kita menghargai dan menghormati aturan yang sudah ada,” tuturnya.

Dirinya menjelaskan, bila ada perusahaan yang tidak sanggup melakukan pembayaran sesuai dengan UMP ataupun UMK yang ditetapkan dewan pengupahan provinsi (depeprov) ataupun dewan pengupahan kabupaten/kota (depeko), perusahan dapat mengajukan penangguhan penerapan upah, “Sudah ada mekanismenya, bisa mengajukan penangguhan penerapan upah,” tuturnya.

Dirinya menjelaskan dalam PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan sudah mengatur penetapan UMP dan UMK 2020 berdasarkan berdasarkan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Tahun ini mencapai 8,51 persen.

“Tapi tidak harus mengikuti 8,51 persen, kalau ada beberapa kebijakan yang diambil depeko terkait peningkatan kesejahteraan pekerja bisa mengusulkan lebih dari 8,51 persen, perlu digaris bawahi tidak boleh dibawah 8,51 persen, artinya angka 8,51 persen ini merupakan jaringan pengaman saja untuk para pekerja,” ucapnya.

Berbeda pula dengan keinginan dari Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Tarakan, Kie Pie berterus terang keberatan dengan rencana kenaikan UMK, sekitar 8 persen UMK 2020.

Menutur Kie Pie, pemerintah daerah harus mengkaji ulang PP 78/2015, sebelum menerapkan kenaikan UMK berdasarkan peraturan tersebut. Dia menilai, kenaikan UMK ini tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. “Kita sangat menyayangkan kalau setiap tahun naik, karena tidak seperti keadaan real di lapangan. Karena ada yang memiliki gaji UMK, tapi ada juga yang menganggur karena tidak ada pemerataan pekerjaan. Kita mau mempertahankan saja susah, apalagi mau menaikkan,” katanya.

Lebih lanjut dijelaskan Kie Pie, kenaikan UMK ini tidak hanya dilihat dari satu sisi. Melainkan berbagai sisi, termasuk dampak negatif yang mungkin akan timbul. Seperti pengurangan karyawan dan sulitnya membuka lapangan pekerjaan baru.

“Dari sisi pengusaha pasti irit dan pikir-pikir untuk menerima karyawan lagi. Bisa juga terjadi pengurangan atau PHK (pemutusan hubungan kerja). Gaji seberapa pun sebenarnya cukup untuk hidup, tapi kalau untuk gaya hidup seberapa pun tidak cukup,” lanjutnya.

Walaupun UMK naik, pihaknya tidak serta merta menaikkan harga kamar hotel. Justru dari tahun ke tahun adanya penurunan harga hotel, lantaran persaingan bisnis.

“Rumus standar kita dari tahun ke tahun malah turun. Misalkan sebelumnya Rp 325 ribu menjadi Rp 299 ribu. Misalnya UMK naik 8 persen, apakah kita menaikkan harga kamar? Tidak juga, karena pengunjung kan tidak mau tahu, kemarin harganya segini kalau datang dan harga naik, pasti tidak nyaman dan akan ke hotel lain,” bebernya.

Dalam hal ini pemerintah pun seharusnya berperan aktif dalam mengundang tamu atau wisatawan dari luar kota. Entah itu melalui event, ataupun acara-acara diadakan di Tarakan.

“Ini kan tidak konsisten ada event. Jadi diharapkan pemerintah juga bisa mendatangkan wisatawan dari luar kota, baik dalam negeri maupun luar negeri. Bikin acara, tamu dari Tanjung Selor dan segala macam,” harapnya.

Sehingga ia menyimpulkan, sebaiknya pemerintah daerah melakukan pemerataan masyarakat mendapatkan pekerjaan. “Kita melihat seperti itu, agar semua orang bisa memiliki penghasilan. Dibandingkan ada yang gajinya sampai Rp 3,8 juta, tapi ada yang tidak bekerja. Kalau saya lebih cenderung pemerintah bisa memperhatikan daya saing kota kita, produksi dengan kenaikan UMK,” tutupnya.

Terpisah Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Tarakan, Zaini mengatakan, terkait penetapan UMK 2020 mendatang, pihaknya meminta pertimbangan lagi, mengingat angka yang diperkirakan akan ditetapkan nanti cukup membebani pengusaha.

“Bisa dilihat kondisi saat ini perekonomian sedang lesu, belum lagi berbagai kebutuhan sedang mengalami kenaikan, mulai dari bahan baku, biaya pengiriman barang, peralatan industri, dan lain-lain. Ditambah lagi adanya kenaikan BPJS Kesehatan dan biaya lainnya yang diperuntukkan untuk bekerja juga ikut andil membebani perusahaan,” ungkapnya.

Dirinya menilai adanya kenaikan UMP dan UMK pada 2020 mendatang tidak memberikan jaminan kesejahteraan bagi para pekerja. Jika pengendalian pasar masih tidak bisa dilaksanakan pemerintah secara maksimal.

“Kita harapkan pemerintah dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bisa mengendalikan pasar pada tahun 2020 mendatang, di mana dampaknya dapat mengendalikan inflasi dengan baik, sehingga penetapan UMP dan UMK 2021 mendatang tidak memberatkan perusahaan,” pungkasnya. (shy/*/one/jnr/eza)


BACA JUGA

Sabtu, 05 September 2015 12:12

Rem Blong, Pikap Masuk ke Jurang

<p><strong>&nbsp;TARAKAN &ndash;</strong> Diduga rem tak berfungsi atau blong,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.