Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Masih Stagnan

- Sabtu, 9 November 2019 | 09:23 WIB

TANJUNG SELOR – Wacana pemindahan Ibu Kota Kabupaten Bulungan dari Kecamatan Tanjung Selor menuju kecamatan lain dianggap potensial. Salah satu calon adalah Kecamatan Tanjung Palas dan Tanjung Palas Tengah, namun diketahui hingga kini masih stagnan.

Padahal, seharusnya mengenai pemindahan itu menjadi pembahasan secara berlanjut. Mengingat, sebelumnya penetapan Tanjung Selor sebagai Ibu Kota Kaltara merupakan amanat UU nomor 20 tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kaltara.

Bupati Bulungan, H. Sudjati mengakui adanya suatu permasalahan anggaran. Sehingga memang terkait kajian pemindahan ibu kota belum dapat dioptimalkannya lebih jauh. Tak lain, karena memang penganggaran di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bulungan belum tersedia.

“Kami upayakan di 2020 nanti bisa lebih dioptimalkan kembali. Tapi, bukan berarti stagnan secara terus menerus. Melainkan, di lapangan sebenarnya sudah bergerak ke arah sana,” ungkapnya kepada Radar Kaltara.

Di sisi lain, lanjutnya, alasan belum dianggarkannya memang dikarenakan daerah ini tengah moratorium. Sehingga memang hal itu dapat dikatakan menjadi penyebab lainnya. Di samping pihaknya akan lebih mematangkan perencanaan pemindahan ibu kota yang ada. “Pemindahan Ibu Kota Bulungan ini memang penting. Sekalipun nantinya dalam prosesnya harus dari nol lagi,” ujar mantan Sekkab Bulungan ini.

Akan tetapi, lebih jauh dikatakannya, pihaknya optimistis dengan dukungan anggaran yang ada. Maka, lambat laun proses itu akan ada dan terealisasi. Sehingga satu daerah atau kecamatan lain di Bulungan akan menjadi ibu kotanya. “Memang sejauh ini yang potensial itu antara Tanjung Palas dan Tanjung Palas Tengah,” tuturnya.

Hal yang sama juga disampaikan Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Penelitian Pengembangan (Litbang) Kabupaten Bulungan menyebutkan bahwa terdapat suatu kendala anggaran mengenai persoalan pemindahan ibu kota di Bulungan.

Kepala Bappeda dan Litbang Bulungan Isnaini mengungkapkan, alasan dilontarkannya pernyataan penganggaran sebagai kendala dikarenakan melihat kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan.

Pasalnya, kondisi APBD terbilang terus merosot dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Oleh karenanya, hal itu tentu menjadi suatu problematika tersendiri. “APBD ini dibandingkan lima tahun awal mencapai angka Rp 2,1 triliun. Sedangkan, saat ini hanya Rp 1,2 triliun. Artinya, ini ada suatu pengurangan yang cukup signifikan,” ungkapnya.

Tak hanya itu, permasalahan lainnya mengenai pemindahan ibu kota di Bulungan. Pihaknya menjelaskan bahwa terkait adanya acuan 50 persen APBD yang wajib dikucurkan ke daerah pemekaran. Ya, dengan acuan itu menandakan bahwa dari Rp 1,2 triliun wajib dibagi setengahnya.

“Sementara, kita tahu dari Rp 1,2 triliun ini saja untuk mencakup 10 kecamatan terkadang masih belum sepenuhnya tercukupi. Lalu, bagaimana dengan kewajiban ABPD 50 persen ke daerah pemekaran,” ujarnya.

Meski, lanjutnya, pemindahan ibu kota itu setidaknya menjadi suatu keharusan. Ini dikarenakan Tanjung Selor dinobatkan sebagai Ibu Kota Provinsi Kaltara. Sehingga ibu kota di Bulungan pun harus mencari daerah baru sebagai lokasinya. “Sejauh ini di Tanjung Palas dan Tanjung Palas Tengah paling berpotensi. Ini tentunya berdasar pada sejarah yang ada dua wilayah itu,” terangnya.

“Meski, untuk kajian kami akui belum sampai ke sana. Ini tak ubahnya seperti pemindahan ibu kota negara. Maka, harus ada pilihan alternatif tempat yang menjadi tujuan,” sambungnya.

Ditambahkannya juga, pemindahan ibu kota ini memang tak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Karena harus dipikirkan bersama mengenai sarana dan prasarana. Sebab, harus ada Kantor Bupati Bulungan, Kantor OPD dan lain sebagainya. “Masih banyak yang harus dipikirkan dan dikaji nantinya soal pemindahan ibu kota di Bulungan ini,” tutupnya. (omg/eza)

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

Data BPS Bulungan IPM Meningkat, Kemiskinan Turun

Kamis, 28 Maret 2024 | 17:00 WIB

Ombudsman Kaltara Soroti Layanan bagi Pemudik

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:30 WIB

Harus Diakui, SAKIP Pemprov Kaltara Masih B Kurus

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Penanganan Jalan Lingkar Krayan Jadi Atensi

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Jalan Penghubung di Krayan Ditargetkan Maret Mulus

Selasa, 26 Maret 2024 | 13:50 WIB

3.123 Usulan Ditampung di RKPD Bulungan 2025

Selasa, 26 Maret 2024 | 07:00 WIB

Anggaran Rp 300 Juta Untuk Hilirisasi Nanas Krayan

Senin, 25 Maret 2024 | 18:45 WIB
X