TANJUNG SELOR – Dianggap masih banyaknya nelayan kecil di Indonesia yang sulit mendapatkan bahan bakar minyak (BBM), khususnya jenis premium, membuat aktivitas nelayan kecil dalam mencari nafkah keluarganya terganggu.
Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) RI dalam hal ini pun sejak beberapa tahun terakhir tak tinggal diam. KKP RI melakukan terobosan baru agar nantinya dapat menjadi ‘kado’ terindah bagi nelayan kecil itu sendiri.
Salah satu terobosannya itu yang langsung diturunkan melalui peraturan presiden (Perpres) Nomor 126 tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil. Yakni dengan konverter kit BBM ke BBG (bahan bakar gas). Artinya, nelayan kecil tak lagi menggunakan bensin melainkan liquified petroleum gas (LPG).
Di Bulungan, sejak perpres itu ada. Diketahui, baru tahun ini dipastikan metode konverter kit itu akan berlaku. Ini setelah melalui proses pengajuan cukup lama. Tepatnya sejak dua tahun lalu diajukan oleh Dinas Perikanan Bulungan.
“Konverter kit BBM ke BBG itu memang baru tahun ini akan berlaku ke nelayan kecil di Bulungan. Ya, karena memang setiap tahunnya silih berganti daerah yang akan diberikan program tersebut,” ungkap Ir. Masri selaku Kepala Dinas Perikanan Bulungan saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin (7/11).
Lanjutnya, mengenai kriteria nelayan yang mendapatkan paket konverter kit BBM ke BBG sesuai Perpres Nomor 126 tahun 2015. Menurutnya yaitu mereka yang memiliki kapal ukuran di bawah 5 Gross Tonnage (GT), berbahan bakar bensin atau solar dan memiliki daya mesin di bawah 13 horse power (HP). Kemudian, nelayan kecil yang memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (Kusuka).
“Di Bulungan sekitar 758 nelayan yang akan menerima konverter kit BBM ke BBG ini. Rincinya, nelayan kecil yang ada di Tanjung Palas, Tanjung Palas Tengah, Tanjung Selor dan Bunyu,” jelasnya.
Namun, sebelum dilakukan proses serah terima paket koverter kit. Yang rincinya terdiri 1 mesin ketinting dan dua LPG, pihaknya mengatakan bahwa akan ada tim dari KKP untuk turun kembali melakukan pengecekan. Tujuan tak lain agar bantuan itu tepat sasaran. “Sepenuhnya dalam proses penentuan setiap nelayan itu dari pusat. Kami di Dinas Perikanan hanya melihat sejauh mana progresnya berjalan,” katanya.
“Meski, mengenai depo yang ada nantinya dari kami. Dan itu sudah ada, satu akan ditempatkan di Tanjung Selor dan satunya di Bunyu,” sambungnya mengakhiri. (omg/eza)
